Definition List

header ads

Program BSPS Di Kecamatan Kertasmaya "Kacau"

Lensa Indramayu  - Indramayu



Pelaksanaan penyaluran program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Kertasmaya sarat dengan penyimpangan aduan warga.

Sejumlah 175 MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di sana harus “dipaksa” menggunakan satu toko material yang sama sebagai penyuplai kebutuhan bahan baku materialnya. Ketua kelompok tidak pernah dilibatkan dalam penentuan ataupun survey harga sebelum penunjukanya. Kondisi itu diperparah dengan temuan harga yang tidak sama antara desa satu dengan desa lain padahal jenis barang dan tokonya sama.

Hal itu disampaikan oleh salah satu ketua kelompok  di Desa Tenajar Lor dan Desa Kertasmaya. Mereka tidak tahu menahu soal penunjukan toko material. Dari awal mereka tidak pernah diajak untuk melakukan survey harga di beberapa toko material sebelum penunjukan salah satunya. Harga barang yang diterima di lapangan pun  mereka hanya pasrah.

“ Saya tidak tahu soal kenapa harus menggunakan toko yang jaraknya jauh padahal di daerah terdekat ada toko material yang cukup besar, saya hanya menjalankan saja mengatur penerimaan barang ke anggota kelompok saya, mengenai harga saya juga tidak tahu kenapa berbeda “ tegas salah satu ketua kelompok di Desa Tenajar Lor.

Selain harga, keluhan lainya adalah soal spesifikasi jenis barang yang diterima oleh salah salah satu MBR di Desa Kertasmaya sebut saja SLM, dia menceritakan soal protes yang pernah ia sampaikan terkait bahan material besi yang diterimanya. Dalam daftar seharusnya ia meneriam besi 8 dan besi 6 namun dilapangan berbeda setelah melakukan komplain baru kemudian ditukar dengan barang yang sesuai dengan ketentuanya.

“ Waktu itu saya protes kenapa dapat besinya kecil tidak sesuai dengan daftar yang ditentukan setelah itu barangnya ditarik kembali dan diganti dengan yang lebih gede” Ujar SLM.

Keluhan lain juga dialami oleh Ibu Salikha salah satu penerima program BSPS di Desa Tenajar Lor ia mengeluhkan soal pembayaran tukang yang tak kunjung jua ia terima. Padahal sebagaimana aturan dalam program bahwa ada alokasi buat pembayaran tukang senilai Rp. 2.5 juta untuk tiap MBR.

" Saya bingung pak, sampai dengan saat ini tukang belum dibayar sementara pekerjaan belum selesai dibangun, saya bingung harus cari hutang kemana lagi" ungkap ibu paruh baya yang harus menjalani hidup sendiri.

Sementara itu Suhartono selaku Kasi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu saat dimintai keterangan ia tidak tahu soal tekhnis di lapangan terkait hal itu Sugartono akan meminta keterangan dari TFL ( Tenaga Fasilitator) yang melakukan pendampingan di sana.

” Terimakasih atas informasi yang diberikan terkait keluhan di lapangan, nanti saya akan minta keterangan dari para pendamping di sana bagaiman hal itu bisa terjadi “ ujarnya saat ditemui di lapangan, Jumat (24/08).

Hadi selaku TFL di Desa Tenajar Lor memberikan keterangan terkait persoalan tersebut di atas, mengenai penggunaan toko yang sama dengan jarak tempuh yang jauh dari lokasi dirinya berkilah bahwa toko terdekat tidak ada yang memenuhi persyaratan hal itu ia dapat dari keterangan bekel desa yang ia perintahkan katanya.

" Dari awal saya minta bantuan pak bekel untuk cari toko material dan keterangan yang saya dapatkan tidak ada yang memenuhi persyaratan " Jelas Hadi

Mengenai upah tukang Hadi menambahkan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan material yang dibutuhkan.

" Uang untuk upah tukang itu digunakan untuk pembelian bahan material lain dan itu semua sudah ada kesepakatanya bahkan ada dalam berita acara tertulis yang ditanda tangani oleh MBR" tambahTamba.

Di tempat terpisah aktifis GMPD ( Generasi Muda Peduli Desa) Kabupaten Indramayu Jono menyayangkan kondisi itu terjadi. Program yang seharusnya berdampak manfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu memperbaiki hunianya harus terganggu karena ulah para oknum yang ada dalam lingkaran kegiatan.

“ Semua pihak harus berpedoman pada petunjuk tekhnis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidak berdayaan masyarakat, Dinas harus bisa menjelaskan kenapa satu kecamatan dengan jarak desa yang saling berjauhan harus menngunakan satu toko sebagai penyuplai kebutuhan bahan materialnya. Apalagi jika ditemukan ada toko terdekat yang mampu dan sanggup memenuhinya “ Tandas Jono.

Jono menambahkan keterangan yang disampaikan oleh tfl terkait upah tukang sangat kontradiktif dengan kebutuhan di lapangan bahwa kenyataanya masyarakat masih menunggu uang tersebut dibagikan.

" Jangan berlindung dibalik kesepakatan bersama untuk melabrak aturan yang ada di atasnya apalagi masyarakat belum memahaminya, seharusnya direncanakan matang kebutuhan barang tanpa harus mengambil pos yang sudah ditentukan. (Red)