Sebuah spanduk yang bertuliskan harapan dan doa dipasang di pintu utama Rumah Sakit
Lensa Indramayu  - Cikedung - Sambil membawa spanduk besar, sejumlah warga Cikedung mendatangi Rumah Sakit Reysa Di Cikedung Kab. Indramayu.

Spanduk yang bertuliskan doa dan harapan warga tersebut dipasang di depan pintu utama Rumah Sakit Reysa.

Warga mendatangi Rumah Sakit untuk mengeluhkan betapa jauhnya akses perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Indramayu. Menurut mereka jarak yang ditempuh menambah beban berat bagi mereka yang memiliki ekonomi lemah.

WR (49), warga Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, mengaku dirinya yang berekonomi lemah merasa keberatan jika berobat harus ke Indramayu kota karena akses yang sangat jauh, untuk itu kedatangan WR dan masyarakat lainnya berharap Rumah Sakit Reysa segera beroperasi lagi.

"Saya jadi keberatan. Jika berobat diharuskan datang ke Indramayu, karena harus mengeluarkan biaya dua kali lipat," katanya saat diwawancarai di depan RS Reysa (8/8/2018).

WR menilai bupati Indramayu tidak adil dalam mengurus rakyatnya, Pasalnya masyarakat yang jauh dari Kota diharuskan berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Indramayu yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, Sementara masyarakat kota yang jaraknya dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Indramayu lebih terjangkau baik dari segi waktu maupun biaya. "Untuk itu saya dan warga masyarakat lainnya datang ke sini mengetuk pintu hati bupati Indramayu agar secepatnya membuka kembali rumah sakit tersebut." Keluhnya.

Dalam aksi damai tersebut turut hadir Wawan sugiarto, STP, sebagai perwakilan masyarakat setempat, Wawan menjelaskan jarak tempuh dari cikedung sampai Indramayu kota menempuh jarak 20 hingga 30 kilo meter, "Ini yang menjadi persoalan, namun ketika Reysa dibuka maka minimal jarak 10 kilo bisa masuk ke Reysa, Sehingga efektifitas akan terjaga dan terbangun." Katanya.

Wawan juga berharap kepada Presiden dan KPK memberikan kebijakan yang sesuai keinginan masyarakat setempat.

Pena : 471
Editor: Redaktur

Lensa Indramayu  - Massa yang tergabung dalam API(Aksi Pemuda Indramayu) Dan barisan Cinta Al Aqso mengecam pernyataan Donal Trump. Massa aksi menganggap pernyataan Donald Trump yerkait Yerissalem sebagai ibukota Israel dianggap sebagai bentuk teroris dan telah menciderai perdamain dunia.

Massa aksi membakar simbol amerika dan israel

Hal itu ditegaskan Ketua Api Suyanto dalam orasinya di depan gedung DPRD Indramayu Rabu (15/12). Menurut Suyanto pernyataan Donal Trump dianggap melanggar Resolusi PBB.

“Pemerintah Indonesia harus tegas menyikapi pernyataan Presiden Amerika tersebut karena  menrupakan bentuk kedhaliman yang nyata, Amerika yang seharusnya menjungjung tinggi kemanusiaan. " Jelas Suyanto.

Habib Umar Al Idrus salah satu peserta aksi, mengatakan, Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk Islam sepatutnya menyatakan dan bertindak secara tegas terhadap Amerika, terkait pernyataan  Donal Trump, Dan bukan hanya Islam yang di lecehkan, Tapi perdamaian Dunia, Yang digagas melalui resolusi PBB kata habib.

Sebagai bentuk protes, dalam aksinya masa membakar bendera Amerika dan Israel serta simbol-simbolnya dengan diiringi yel-yel dukungan terhadap Rakyat Palestina.
Pena   : Arifin
Editor : Redaktur

Lensa Indramayu  - Ratusan Massa peserta aksi yang tergabung dalam aliansi peduli al aqso, Yakni FPI,LPI, dan Mahasiswa menggelar aksi bela Palestina di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jend soedirman Indramayu. Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman atas pernyataan Presiden Amerika, Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Massa dari kalangan perempuan yang ikut serta aksi bela palestina

Pantauan wartawan Lensa Indramayu, massa sudah berkumpul di depan Masjid Agung Indramayu sejak pukul 13:00 WIB, Jum'at (15/12/2017). Pantauan di lokasi, massa aksi mengenakan pakaian serba putih dan mengenakan syal bergambar bendera Indonesia dan Palestina.

Massa juga membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia. Ada pula poster bertuliskan 'Free Jerusalem' yang mereka bawa.

Massa aksi melakukan longmarch menuju gedung DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Jalan dari arah Alun-Alun Indramayu menuju DPRD Kabupaten Indramayu padat karena aksi ini.

Satu per satu perwakilan dari berbagai ormas Islam yang hadir mulai bergantian berorasi di depan gedung DPRD Indramayu sekitar pukul 14:30 WIB.

Habib umar al idrus, salah satu peserta aksi mengatakan dalam orasinya Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam mengecam keras pernyataan presiden amerika donal trump.

"Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa kami tidak sepakat dan kami menentang itu semua dan kami yakin mayoritas penduduk dunia itu menentang apa yang diklaim Donlad Trump," kata Habib umar al idrus saat orasi di panggung.

Pena : A71
Editor: Redaktur

Lensa Indramayu - Ribuan peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat memenuhi jalan depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (8/12) siang.
Pengibaran bendera palestina oleh masa
Mengenakan pakaian serba putih, mereka melakukan aksi protes terhadap sikap Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dari pantauan awak media, sebagian besar massa duduk sambil mengibarkan bendera Palestina tepat di seberang gedung Kedubes AS. Sementara massa perempuan dan anak-anak berada di sisi timur sambil membawa spanduk bertuliskan ‘Yerusalem Tak Akan Pernah Menjadi Ibu Kota Israel’.

Salah satu koordinator aksi massa menyerukan ajakan boikot terhadap produk-produk AS.

“Amerika!” seru koordinator aksi.

“Boikot!” jawab massa aksi.

Aksi massa ini merupakan bentuk sebagai aksi damai penolakan terhadap keputusan Trump soal Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Rencana awal massa aksi hendak melakukan long march dari Kedubes Palestina tak jadi dilakukan lantaran ditolak oleh pihak kepolisian.
Masa aksi berkumpul sambil menyuarakan aspirasi mereka
Kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda dan berbagai Ormas Islam di Indonesia, turut menggelar aksi damai di depan kantor Kedubes AS. Mereka mengusung empat tuntutan dan mengecam klaim Trump atas AS.

Koordinator aksi Asep Irfan Mujahid mengatakan, jumlah peserta unjuk rasa diperkirakan mencapai sekitar Ribuan orang. Mereka merupakan pengurus wakil dari kalangan ormas-ormas yang ada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, datang dengan menggunakan seragam serba putih.
Aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi aksi depan gedung kedubes AS
Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) itu mengatakan, massa akan langsung berkumpul di Kedubes AS usai melaksanakan salat Jumat. Mereka tidak melakukan aksi jalan kaki atau long march sebelumnya.

Beberapa mobil yang mengangkut pasukan Brimob telah bersiap untuk mengamankan unjuk rasa dan parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Kendaraan brimob terlihat berparkir didi dekat lokasi aksi
Selain personel Brimob, juga terdapat petugas keamanan Kedubes yang berjaga-jaga di depan gerbang keluar masuk. Petugas ini juga siap siaga memantau keadaan di sekitarnya melalui CCTV yang terpasang di sekeliling Kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta.

Lensa Indramayu - Selama lebih dari satu jam, Mahasiswa Universitas Mpu Tantular masih terus berunjuk rasa di depan gedung KPK hingga jelang sore ini. mereka menyampaikan empat tuntutan.
Aksi demo mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut penyidikan kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan e-KTP dapat tuntas.

Tuntutan pertama, KPK harus tegas, cepat, dan transparan mengusut tuntas kasus e-KTP. Kedua, turunkan dan berhentikan Setya Novanto dari Ketua DPR.
Tuntutan ketiga, tangkap Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri yang saat itu bertanggung jawab dalam proyek e-KTP, dan pejabat-pejabat yang terlibat serta menerima aliran dana korupsi pengadaan e-KTP. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa menuntut seluruh institusi penegak hukum agar tidak pandang bulu terkait kasus korupsi e-KTP.

Humas aksi Ferdi Manalu mengatakan, kasus korupsi pengadaan e-KTP telah berdampak besar bagi masyarakat.
Dampaknya adalah terjadinya keterlambatan pembuatan e-KTP di seluruh Indonesia. "Sementara itu sudah menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia (mendapatkan e-KTP segera)," kata Ferdi Manalu, Selasa (21/11).

Lensa Indramayu - Indramayu Jawa Barat
Senin, 20 Nopember 2017



Perwakilan Peserta Aksi ditemui Kadis DKD di ruang kerjanya

Aksi ratusan guru honor yang tergabung dalam Forum Honorer Kabuoaten Indramayu (FHKI) harus kecewa pasalnya orang nomor satu di Kabuoaten Indramayu itu tidak bisa menemui mereka.

Ungkapan kekecewaan itu disampaikan oleh salah satu kordinator wilayah selatan Nana Sugiana. ia menyampaikan ke awak media lensa indramayu bahwa sangat disayangkan bupati tidak bisa menemui langsung para peserta aksi.

" Seharusnya sebagai kepala daerah mau mendengar secara langsung keluhan kami para guru honorer, kami menjerit minta keadilan, tolong dengarkan rintihan kami" Tandasnya saat berorasi di depan kantor bupati Indranayu, Senin 20/17/.

Kordinator aksi  Dwi Suwar menuturkan bahwa tuntutanya cuma satu sesuai permendikbud no 26 thn 2017 yakni pemerintah daerah segera menerbitkan surat keputusan (SK)  bupati tentang penugasan guru honorer. Perhatikan kesejahteraan guru honorer kata Dwi.

Dalam orasinya Dwi menuntut  rasa keadilan, menurutnya kehidupan honorarium saat ini tidak sesuai dengan kriteria hidup layak (KHL). pasalnya di lapangan masih banyak para guru honorer menerima upah kisaran 100.000 -150.000 per bulan padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun kata Dwi.

" Dengan upah yang jauh dari angka layak hidup bagaimana mungkin kami bisa tenang saat menjalankan tugas sebagai guru " paparnya.

Sementara itu ketua Komisi 2 Bisma Dewantara menyampaikan langsung di hadapan peserta aksi tentang dukungan atas perjuangan FHKI menuntut perhatian pemerintah terhadap nasib guru honor. dirinya merasa prihatin atas rendahnya upah yang diterima oleh guru honorer, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan kawan - kawan FHKI kata Bisma.

Bisma yang merupakan politisi PKS meyakini bahwa selama ini kesejahteraan para guru honorer terpasung padahal menurutnya pekerjaan mereka (guru honor) tidak jauh beda dengan guru PNS bahkan ada juga yang lebih berat dibanding dengan yang berstatus pegawai negeri lanjut Bisma. ia bersama dengan anggota dewan lain akan berkoordinasi dengan bupati untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami mendukung penuh perjuangan para guru honorer untuk menuntut keadilan, kami akan menekan bupati agar segera menerbitkan SK sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan -kawan guru honorer" ujar Bisma.

Perwakikan FHKI saat audiensi di gedung DPRD

Kepala Dinas Kepegawaian Daerah (DKD) Eddy Mulyadi mengatakan Aksi kawan FHKI adalah manusiawi mereka menuntut yang menjadi  haknya. Eddy melanjutkan dia akan konsultasi terlebih dahulu dengan BPK agar jangan sampai terjebak dalam memutuskan terkait penggunaan APBD untuk alokasi upah guru honor disesuaikan dengan UMK.

" Saya akan berkordinasi dengan ibu bupati sambil menyusun draft anggaran yg bakal di rapatkan dengan DPRD. Kami juga akan meminta bantuanya terkait SK " jelas Eddy saat menemui para perwakilan aksi di ruang kerjanya.

Eddy melanjutkan pihaknya akan menindak tegas kepala sekolah yang nakal dengan memasukan data baru sebagai tenaga honor di sekolahnya.(Arp).

Lensa Indramayu - Dalam rangka menuntut kenaikan gaji, Ratusan guru honor yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Indramayu (FHKI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut perhatian pemerintah daerah terhadan nasib mereka, senin 20/11/2017.
Peserta aksi longmarch

Peserta aksi berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Kemudian dilanjutkan long march ke alun-alun Indramayu menuju pendopo untuk menemui Bupati.

Ada 3 poin dalam tuntutannya yakni mereka menuntut penegakan keadilan melalui Permendikbud nomor. 08 Tahun 2917, mereka juga meminta pengakuan pemerintah daerah terhadao tenaga honorer dalam bentuk di terbitkannya SK dari bupati, selain itu para pendemo juga menuntut agar upah yabg diterima mereka menggunakan standar minimal kabupaten (UMK).

Salah satu peserta aksi tuntutan guru honorer


Berdasarkan pantauan wartawan lensa indramayu di lapangan, Salah satu guru SDN suka mulya 3 tukdana yang tidak mau di sebutkan namanya ini mengaku Menerima gaji hanya 300 ribu per bulannya, dan itu pun di rapel 3 bulan sekali.

"Hanya 300 ribu rupiah mas perbulan, kadang di terima 3 bulan sekali" jelas nya saat di wawancarai wartawan Lensa Indramayu di sela-sela istirahat.

Ia menambahkan ikut demo ingin gaji nya di naikkan..

"Saya datang ke sini ikut demo agar gaji saya naik mas" pungkasnya.


Sampai berita ini diturunkan peserta masih tertahan di depan kantor pendopo Bupati Indramayu. dalam orasinya mereka meminta agar bupati bisa menemui dan merealisasikan yang menjadi tuntutanya.( Aji AP )
Diberdayakan oleh Blogger.