Lensa Indramayu  - Indramayu




Lensa Indramayu, Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terpilih menjadi desa terbaik dalam ajang penilaian desa di Kabupaten Indramayu tahun 2018, hal itu menjadi pertanyaan yang besar bagi para aktivis di Indramayu, karena dianggap indikator penilaianya tidak jelas dan dan tidak  relevan karena penilaiannya tidak melibatkan lembaga independen dan para akademisi.


“ Penilaian ini tidak obyektif, karena penilaianya tidak melibatkan lembaga independen, penilaian itu hanya dilakukan oleh internal instansi sendiri, dan tolak ukurnya apa bisanya Desa Juntinyuat menjadi pemenang dengan katagori desa terbaik “? Kata Ketua komisi 2 DPRD Indramayu, Alam Sukmajaya saat dihubungi lewat telpon seluler,19/september/2018

Hal senada juga ditegaskan aktivis GMPD Indramayu Supri,  ikut mengomentari terkait penilaian desa terbaik Indramayu tahun 2018, Supri mengatakan bahwa seharusnya ada kriteria yang jelas , apakah penilaian dari segi kemajuan secara ekonomi, di mana masyarakatnya bisa bekerja di desanya sendiri dengan kata lain desa bisa membuka lapangan pekerjaan, kalau penilaian dari segi kantibmas lebih banyak desa yang lebih kondusif dari desa juntinyuat, atau dari tingkat kebersihan malah lebih banyak desa lain tingkat kesadaran kebersihan masyarakat nya patut diapresiasikan, dari  desa juntinyuat,

“ Obyektivitas penilaian yang tidak transparan dan syarat kepentingan, karena tolak ukur yang tidak jelas, seharusnya ada indikator yang jelas, apa dari segi pemberdayaan yang atau dari tingkat gotong royong masyarakat yang tinggi, atau  dari segi kantibmas ya”? Tegas Supri saat di hubungi tim media di kediamannya

Sementara Kuwu warno sebagai penerima penghargaan sangat senang karena desa yang dipimpinnya dapat katagori desa terbaik dan mendapat hadiah uang 100 juta dari pemda, yang diserahkan langsung oleh sekda Indramayu Ahmad Bahtiar di alun-alun alun Indramayu pada tanggal 17/09/2018

Ahmad Bahtiar mengatakan, desa-desa di Kabupaten Indramayu harus terus melakukan inovasi dan mampu mengembangkan segala potensi yang ada dalam desa tersebut. Pasalnya,  saat ini berbagai program bisa dilakukan di desa dengan dukungan anggaran baik melalui dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).
“Dengan mampu mengembangkan potensi yang ada di desa, maka dipastikan desa tersebut akan cepat menonjol terutama mampu menggali yang menjadi ciri khas dari desa itu, ” tegas Sekda.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Dudung Indra Ariska mengatakan, pemilihan desa dilakukan setiap tahun dengan maksud untuk mencari desa terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemilihan desa ini diharapkan dapat memacu para kuwu untuk berkreativitas dalam melaksanakan pembangunan di desanya maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemeritahan Desa pada DPMD Kabupaten Indramayu, Ahmad Sulaiman mengatakan,  penilaian terhadap desa-desa di Kabupaten Indramayu sudah dilaksanakan sejak awal tahun dengan dilakukan secara marathon dengan diawali penilaian ditingkat kecamatan masing-masing.
Dari hasil penilaian secara keseluruhan,  maka didapatkan desa terbaik pertama diraih oleh Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat, terbaik kedua diraih oleh Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan,  dan terbaik ketiga diraih oleh Desa Sukalila Kecamatan Jatibarang. Selanjutnya harapan satu diraih Desa Sukasari Kecamatan Arahan,  harapan dua Desa Larangan Kecamatan Lohbener,  dan harapan tiga Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra. (Red)

Tidak ada yang bisa mengendalikanmu, semua tergantung pada diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa mempengaruhi.!!
Lensa Indramayu  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu menyatakan puluhan desa di Kabupaten Indramayu masuk kategori desa tertinggal. DPMD Kabupaten Indramayu menyebut dibutuhkan inovasi ekonomi kreatif untuk mengatasi kondisi tersebut.

DPMD Kabupaten Indramayu juga melaporkan dari total 309 desa di Indramayu, jumlah desa tertinggal pada 2017 mencapai 30 desa. Jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan 2016 yang mencapai 161 desa.

Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, Dudung Indra Ariska menjelaskan, ada sejumlah kriteria terkait penggolongan desa tertinggal. Di antaranya, desa yang lokasinya sulit dijangkau sehingga terisolasi, ditambah buruknya infrastruktur jalan untuk menjangkau desa tersebut.

"Indikator lainnya adalah indeks kesulitan geografis yang membuat masyarakat sulit mengakses desa tertinggal," ujar Dudung, Selasa (4/9).

Dudung menambahkan, indikator lainnya yakni akses pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Faktor-faktor itu sangat menentukan penentuan desa tertinggal.

Salah satu desa tertinggal di Indramayu adalah Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. Pendapatan desa tersebut hampir mendekati nilai nol. Infrastruktur yang ada pun terbilang minim.

Sekretaris Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI) Wartono mengakui, masih banyak desa tertinggal di Indramayu. Dia menilai, ada sejumlah penyebab mengapa desa masih digolongkan tertinggal.

Salah satunya, soal penggunaan dana desa yang selama ini hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Padahal, para kuwu (kepala desa) juga sebaiknya mengalokasikan dana tersebut untuk pemberdayaan ekonomi kreatif.

"Lewat ekonomi kreatif, kemiskinan bisa dihapuskan," tutur Wartono.

Jika kemiskinan sudah terhapuskan, lanjut Wartono, maka pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara lebih fokus. Dia berharap, kedepan akan banyak desa di Indramayu yang  menganggarkan dana untuk ekonomi kreatif. (Red)

Lensa Indramayu  - Indramayu



Pelaksanaan penyaluran program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Kertasmaya sarat dengan penyimpangan aduan warga.

Sejumlah 175 MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di sana harus “dipaksa” menggunakan satu toko material yang sama sebagai penyuplai kebutuhan bahan baku materialnya. Ketua kelompok tidak pernah dilibatkan dalam penentuan ataupun survey harga sebelum penunjukanya. Kondisi itu diperparah dengan temuan harga yang tidak sama antara desa satu dengan desa lain padahal jenis barang dan tokonya sama.

Hal itu disampaikan oleh salah satu ketua kelompok  di Desa Tenajar Lor dan Desa Kertasmaya. Mereka tidak tahu menahu soal penunjukan toko material. Dari awal mereka tidak pernah diajak untuk melakukan survey harga di beberapa toko material sebelum penunjukan salah satunya. Harga barang yang diterima di lapangan pun  mereka hanya pasrah.

“ Saya tidak tahu soal kenapa harus menggunakan toko yang jaraknya jauh padahal di daerah terdekat ada toko material yang cukup besar, saya hanya menjalankan saja mengatur penerimaan barang ke anggota kelompok saya, mengenai harga saya juga tidak tahu kenapa berbeda “ tegas salah satu ketua kelompok di Desa Tenajar Lor.

Selain harga, keluhan lainya adalah soal spesifikasi jenis barang yang diterima oleh salah salah satu MBR di Desa Kertasmaya sebut saja SLM, dia menceritakan soal protes yang pernah ia sampaikan terkait bahan material besi yang diterimanya. Dalam daftar seharusnya ia meneriam besi 8 dan besi 6 namun dilapangan berbeda setelah melakukan komplain baru kemudian ditukar dengan barang yang sesuai dengan ketentuanya.

“ Waktu itu saya protes kenapa dapat besinya kecil tidak sesuai dengan daftar yang ditentukan setelah itu barangnya ditarik kembali dan diganti dengan yang lebih gede” Ujar SLM.

Keluhan lain juga dialami oleh Ibu Salikha salah satu penerima program BSPS di Desa Tenajar Lor ia mengeluhkan soal pembayaran tukang yang tak kunjung jua ia terima. Padahal sebagaimana aturan dalam program bahwa ada alokasi buat pembayaran tukang senilai Rp. 2.5 juta untuk tiap MBR.

" Saya bingung pak, sampai dengan saat ini tukang belum dibayar sementara pekerjaan belum selesai dibangun, saya bingung harus cari hutang kemana lagi" ungkap ibu paruh baya yang harus menjalani hidup sendiri.

Sementara itu Suhartono selaku Kasi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu saat dimintai keterangan ia tidak tahu soal tekhnis di lapangan terkait hal itu Sugartono akan meminta keterangan dari TFL ( Tenaga Fasilitator) yang melakukan pendampingan di sana.

” Terimakasih atas informasi yang diberikan terkait keluhan di lapangan, nanti saya akan minta keterangan dari para pendamping di sana bagaiman hal itu bisa terjadi “ ujarnya saat ditemui di lapangan, Jumat (24/08).

Hadi selaku TFL di Desa Tenajar Lor memberikan keterangan terkait persoalan tersebut di atas, mengenai penggunaan toko yang sama dengan jarak tempuh yang jauh dari lokasi dirinya berkilah bahwa toko terdekat tidak ada yang memenuhi persyaratan hal itu ia dapat dari keterangan bekel desa yang ia perintahkan katanya.

" Dari awal saya minta bantuan pak bekel untuk cari toko material dan keterangan yang saya dapatkan tidak ada yang memenuhi persyaratan " Jelas Hadi

Mengenai upah tukang Hadi menambahkan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan material yang dibutuhkan.

" Uang untuk upah tukang itu digunakan untuk pembelian bahan material lain dan itu semua sudah ada kesepakatanya bahkan ada dalam berita acara tertulis yang ditanda tangani oleh MBR" tambahTamba.

Di tempat terpisah aktifis GMPD ( Generasi Muda Peduli Desa) Kabupaten Indramayu Jono menyayangkan kondisi itu terjadi. Program yang seharusnya berdampak manfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu memperbaiki hunianya harus terganggu karena ulah para oknum yang ada dalam lingkaran kegiatan.

“ Semua pihak harus berpedoman pada petunjuk tekhnis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidak berdayaan masyarakat, Dinas harus bisa menjelaskan kenapa satu kecamatan dengan jarak desa yang saling berjauhan harus menngunakan satu toko sebagai penyuplai kebutuhan bahan materialnya. Apalagi jika ditemukan ada toko terdekat yang mampu dan sanggup memenuhinya “ Tandas Jono.

Jono menambahkan keterangan yang disampaikan oleh tfl terkait upah tukang sangat kontradiktif dengan kebutuhan di lapangan bahwa kenyataanya masyarakat masih menunggu uang tersebut dibagikan.

" Jangan berlindung dibalik kesepakatan bersama untuk melabrak aturan yang ada di atasnya apalagi masyarakat belum memahaminya, seharusnya direncanakan matang kebutuhan barang tanpa harus mengambil pos yang sudah ditentukan. (Red)

Lensa Indramayu  -
Ilustrasi
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya korupsi keuangan daerah adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Padahal, kata dia, Inspektorat merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

“ Inspektorat Daerah selama ini mandul!, dan sengaja tidak diperkuat sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah juga rendah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Oknum Kades,” ujar Rahmad, Senin (30/7).
Rahmad menilai, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol di tengah besarnya kekuasaan dan uang yang mengalir ke daerah. Untuk mencegah hal tersebut, tidak relevan lagi dengan mengurangi kekuasaan dan uang yang diperuntukkan kepada daerah. “ Salah satu caranya memperkuat sistem kontrol dengan memperkuat Inspektorat Daerah,” katanya.
Drs TB Rahmad Sukendar

Menurut Rahmad, Inspektorat ini mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah. Jika kuat, maka inspektorat bisa sejak awal mencegah praktik korupsi.
Dia mengatakan, cara kerja Inspektorat berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “ Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat bekerja di hulu, seperti early warning system atau pencegahan dini,” kata dia.
Menurutnya, selama Inspektorat menjadi bagian Pemerintah Daerah, atau bawahan Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif. “ Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah, ditambah lagi personalia di Inspektorat Daerah rata – rata orang buangan, orang yang jelang pensiun dan orang mau disingkirkan,” katanya.
Rahmad Sukendar menganjurkan tiga hal untuk memperkuat Inspektorat Daerah. Pertama, memperkuat otoritasnya, sehingga temuan Inspektorat tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi wajib dijalankan Kepala Dearah. Kedua, posisi Inspektorat harus diangkat menjadi lembaga vertikal dari Inspektorat Nasional, sehingga dia tidak berada di bawah Pemerintah Daerah.
Inspektorat Daerah harus dikeluarkan dari struktur Pemerintah Daerah agar efektif melakukan pengawasan. ” Secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab ke Inspektorat Nasional, tetapi secara operasional, dia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” tutur Rahmad
Ketiga, lanjut dia, Inspektorat harus diisi oleh orang yang kompeten, berkualitas dan berintegritas. ” Jangan hanya diisi oleh orang – orang buangan atau orang tua yang akan memasuki masa pensiun,” katanya lagi.
Ditambah maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau, Inspektorat terkesan menutup – nutupi hasil pemeriksaannya, dan bahkan menjadi konsultan para Kades, hingga akhirnya dugaan korupsi Dana Desa di pedesaan aman – aman saja tanpa tersentuh yang pada akhirnya masyarakat desa yang sangat dirugikan dan merasa kecewa karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat di daerah, tandasnya. (Red AF)

Lensa Indramayu  -
Acara Deklarasi 

Ratusan warga dari 12 kecamatan mendeklarasikan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat di Kantor Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jumat (17/8/2018).


Ketua PPIKB Mahadi mengatakan, Indramayu bagian barat memiliki luas wilayah 108.869 hektare. Di kawasan ini, terdapat 12 kecamatan. Antara lain, Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Bongas, Terisi, Cikedung, Kandanghaur, dan Losarang. Sedangkan Kabupaten Indramayu saat ini terdiri atas 31 kecamatan.

“Selain deklarasi, kami juga akan menyerahkan surat pengajuan pembentukan Kabupaten Indramayu Barat yang sudah ditandatangani oleh perwakilan dari 12 kecamatan tersebut. Nanti surat ini akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat,” kata Mahadi seusai deklarasi.

Propsal pembentukan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Indramayu

Menurut Mahadi, melihat geografis dan sumber daya manusia (SDM) dan luas 108.869 hektare, pemekaran Kabupaten Indramayu Barat sangat layak. Apalagi ini, merupakan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar konstitusi.

“Kabupaten Indrmayu memiliki wilayah sangat luas sehingga berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat akibat jarak tempuh yang sangat jauh,” ujar Mahadi.

Ketua Dewan Penasihat PPKIB Nur Amin mengemukakan, warga Indramayu di bagian barat berharap pemekaran Kabupaten Indramayu Barat segera terwujud. Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jumlah penduduk di wilayah Indramayu Barat juga memenuhi syarat dan ketentuan,” tutur Nur Amin.  

Sumber: SindoNews



Lensa Indramayu  -Indramayu_Pemerintah Desa Cemara wetan Kecamatan Cantigi kabupaten Indramayu  secara terang-terangan gunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek cor beton yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2018
.
Photo By lensa Indramayu
Warga mengeluh tentang adanya realisasi Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2018 yang dialokasikan untuk pembangunan jalan cor beton ready mix senilai Rp 411.711.200 dalam pengerjaannya dianggap tidak sesuai aturan yang diinstruksikan oleh kemendes tentang swakelola desa karena dilakukan oleh pihak ketiga.

Hal itu tidak disanggah Wawan selaku bendahara desa saat dikonfirmasi di rumahnya.Wawan membenarkan hal tersebut, ia beralasan warganya kurang berkompeten dalam bidang pengerjaan proyek beton jalan, ia lebih memilih bekerjasama dengan pihak ketiga agar menghasilkan beton berkwalitas baik ketika dikerjakan oleh tenaga ahli dari para pekerjanya.

" Mereka (warga) tidak terbiasa mengerjakan proyek seperti ini, boleh kita kroscek ke lapangan untuk mencari tenaga ahlinya kalo memang ada, di Cemara ini tidak ada yang mampu" tegas Wawan saat ditemui di ruang kerjanya

" Di awal pengerjaan, kami pihak desa menggunakan tenaga warga, tapi itu hanya waktu pengurugan saja, pas ngecornya menggunakan pihak lain yang sudah terbiasa supaya hasilnya cepet dan bagus, " ujar Anak kepala Desa Cemara Wetan tersebut




Menurut pengakuan warga berinisial WR, proyek senilai 411 juta ini diduga telah diborongkan kepada pihak ketiga, bahkan ia mengenal siapa pemborong proyek jalan tersebut.

" Yang memborong proyek itu saya kenal, namanya Ryan orang PP " ungkap pria 40thn ini.

WR juga ternyata memahami UU desa revisi 2014 tentang swakelola dana desa, ia menyebut Pemdes pada proyek kali ini tidak mengikuti aturan kemendes.

" 30% kan upah tenaga, biar warga juga punya tambahan pendapatan dari swakelola dana desa, tujuan dari pemerintah pusat tidak lain agar menjadikan masyarakat mandiri untuk memajukan desanya masing-masing, dalam hal pembangunan. Kalau seperti ini sama saja pemerintah desa tidak mengikuti aturan kemendes " terangnya.

Senada dengan Wr masyarakat sekitar Makrus (45) merasa sangat kecewa  dengan pengerjaan jalan tersebut, karena tidak melibatkan masyarakat sepenuhnya, dan tidak melibatkan warga  menyeluruh dalam musyawarah realisasi ketika akan di bangun.

" Harusnya musyawarah dulu kepada masyarakat ketika ada aturan demikian bukan malah menyepelehkan masyarakatnya sendiri seolah olah tidak ada yang sanggup dan mampu ,mutu dan kualitas di garap oleh pihak ketiga juga belum tentu bener " tandas markus

Seperti yang sudah banyak di ketahui umtuk mendorong Swakelola desa, Kementerian Desa PDTT menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerhakan proyek dana desa. Selanjutnya dana desa hanya boleh dikelola dan proyeknya dikerjakan secara swakelola.

Ketegasan itu disampaikan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di sela acara Rembug Desa Nasional di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Senin (27/117). ” Kami tidak mau ada proyek dana desa yang dikerjakan dengan kontraktor lagi tahun depan. Dana desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah,” kata Eko.

Lensa Indramayu  - Indramayu



Kondisi Sawah Di Kec.Losarang


Lensa indramayu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, musim kemarau di Jawa Barat mulai memberikan dampak terhadap ribuan hektar sawah di Jawa Barat.

Berdasarkan laporan per 17 Juli 2018, luas lahan yang terdampak kemarau dan mengalami puso mencapai 9.311 hektar. Sebanyak 5.460 hektar sawah mengalami kekeringan dengan kondisi ringan, 2.610 hektar kondisi sedang dan 835 hektar kondisi berat.

Untuk lahan yang mengalami puso, lanjut Hendy, paling banyak terjadi di Kabupaten Indramayu dengan kisaran luas mencapai 100 hektar. Disusul Kabupaten Garut dengan luas mencapai 92 hektar, Ciamis 77 hektar, Kabupaten Sukabumi 67 hektar, Majalengka 51 hektar, Kabupaten Bogor 51 hektar, dan Kabupaten Bandung 3 hektar.

Di Indramayu sendiri terlihat  ratusan hektar sawah berpotensi gagal panen khususnya di daerah desa Ranjeng, Parean, Losarang.  Sawah di sana sudah terlihat mengering.



Sementar itu aktivis PPI ( Perhimpunan Petani Indramayu) Tanodin, sepanjang pengamatanya, kekeringan yang melanda Indramayu banyak faktor yang mempengaruhi. Menurutnya debit curah hujan selalu menjadi dasar pijakan para oknum mafia air untuk meraup keuntungan dari para petani, pola yang dibangun oleh para oknum ini dengan memanfaatkan keadaan, sehingga keberadaanya dianggap pahlawan Katanya.

Tonodin yang juga selaku ketua kelompok tani menjelaskan kondisi rusaknya infrastruktur jaringan irigasi pertanian yang merupakan akar permasalahan selama ini seakan tidak tersentuh bahkan terkesan dibiarkan rusak, terutama kondisi pintu - pintu air yang sudah usang dimakan usia. 

" Keadaan seperti itu membuka peluang para oknum mafia air,   celah itu dimanfaatkan untuk mempermainkan air, modus yang di mainkan dengan  pola  pembagian air , dimana pembagianya tidak memperhatikan skala prioritas kebutuhan. Dampaknya terhadap desa yang tidak  menjalin kerjasama dengan para oknum mafia air, sementara desa yang  memiliki kerjasama dengan para oknum tersebut walaupun bukan  jatah giliran, air tetap mengalir,  atau istilah lain wani piro”  Jelas Tanodin

Tanodin juga menjelaskan faktor lainya yang menghambat yaitu dengan maraknya masyarakat membuang sampah di saluran irigasi, hal itu terlihat di daerah hilir, sungai - sungai terlihat seperti aliran sampah,  dan yang jadi ironisnya Pemda seolah tutup mata dengan permasalahan sampah,
" Pemerintah daerah Indramayu seharusnya tanggap terhadap persoalan pertanian karena amanah sebagai daerah lumbung padi di Jawa Barat bahkan tingkat nasional" Tandasnya.

Lensa Indramayu  - Pembangunan gang di Desa Legok, kecamatan Lohbener, kabupaten Indramayu, telah dilaksanakan, Sugiarto yang merupakan Kuwu Desa Legok memulai pembangunan gang dengan motede pengecoran dikerjakan sepanjang 1.485 meter, dengan kelebaran 1,2 meter, dan tebal 15 cm. Pembangunan yang bersumber dari dana Desa 2018 menelan anggaran sebesar Rp 423.820.000, yang dikerjakan mulai 25/7/2018.

Papan proyek pembangunan gang desa legok

Berdasarkan pantauan Lensa Indramayu pembangunan gang tersebut mendapat banyak apresiasi dari warga setempat. Tanggapan positif dari masyarakat setempat juga muncul dan warga menilai sangat bagus karena di daerah rumahnya dibangun gang yang di cor.

Dirja (45) warga setempat yang menyambut kehadiran kami, menyikapi pembangunan gang menuju rumahnya dengan positif. "Allhamdullillah mas perhatian dari pemerintah Desa sudah masuk ke gang saya,  mungkin pembangunannya  bertahap, tapi saya merasa sangat terbantu , jadi tidak becek lagi jika musim penghujan" ujar Dirja

Di lain kesempatan Umar (50) tak kalah antusias ketika di minta tanggapannya tentang pembangunan. Umar berharap pembangunan untuk desa Legok kolot terus berlanjut sebab banyak aspek yang perlu di sentuh dan di perbaiki.

"Kami berharap ke bapak Kuwu Sugiarto, desa legok kolot bisa di prioritaskan untuk pembangunan kedepannya, sebagai perwakilan blok kolot, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya ke bapak Kuwu " Umar menjelaskan
Proyek pembangunan gang di desa legok kolot.

Di temui di tempat terpisah di kantor balai Desa legok, Lohbener, Indramayu, Kuwu Sugiarto memaparkan tentang transparansi Dana Desa, menurutnya sikap kritis masyarakat patut diikuti oleh warga masyarakat didesa yang lain di Indramayu, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menyelamatkan program pemerintah pusat.

"Saya sebagai kepala desa beserta perangkat desa Legok, mengajak masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi apa yang kami kerjakan, dan mengajak mereka juga dalam pembangunan, Dan kami siap menerima kritik untuk tujuan membangun" Katanya.

Menurut dia transparansi merupakan salah satu pilar dalam good government, "Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan" Sugiarto menutup pembicaraan dengan media Lensa Indramayu.

Pena : Jo KP
Editor : Redaktur

Kampung 3D Dusun Kedokan Wungu RT 001 RW 005 Desa Limpas, 
Lensa Indramayu  - Menjadikan Desa tempat tinggal seindah mungkin adalah impian bagi semua masyarakat, Kebersihan dan kerapihan suatu desa adalah pokok utama pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat desa tersebut.

Dusun Kedokan Wungu RT 001 RW 005 Desa Limpas, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu adalah salah satu contoh sebuah desa yang menghiasi Desanya dengan sebuah lukisan 3 Dimensi di salah satu gang Desa tersebut, dan dinamakan KAMPUNG 3D DEG-DEGAN.

Teguh Budiarso saat launching Kampung 3D Deg-Degan, berharap Desanya menjadi tempat wisata gratis bagi wisatawan, Teguh menghimbau masyarakat mesti kompak menjaga kebersihan serta menata sarana dan prasarana lingkungan.

“Lingkungannya harus bersih, sarana dan prasarana yang ada harus dipelihara dengan baik. Supaya banyak wisatawan yang datang kesini. Saya yakin imbasnya perekonomian masyarakat bakal tedongkrak,” kata Camat Patrol, Teguh Budiarso saat launching Kampung 3D Deg-Degan, Selasa (10/7).

Ditandai dengan pengguntingan pita di atas jembatan sekaligus pintu masuk Dusun Kedokan Wungu oleh Camat Teguh Budiarso, acara launching berlangsung sederhana.

Didampingi Kuwu Limpas, Tato dan Kepala UPTD Cipta Karya Haurgeulis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Deddy Irawan, acara launching juga diwarnai surak (Tawur uang receh) sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat.

Menurut Camat Teguh, kreativitas kini menjadi kekuatan bagi suatu daerah untuk bisa mengembangkan potensi pariwisata sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Tak terkecuali di wilayah tugasnya.

Sisi lain, lewat program Kampung 3D yang didukung penuh masyarakat setempat, pemerintah desa dan anak-anak muda Karang Taruna, Dusun Kedokan Wungu yang tadinya kumuh, kini berubah menjadi permukiman yang bersih, nyaman dan artistik karena banyak karya seni lukisan tiga dimensi.

“Kampung 3D Deg-Degan ini secara langsung menggugah kesadaran masyarakat untuk cinta kebersihan dan menjaga lingkungannya menjadi lebih asri,” kata dia.

Karena itu, Teguh secara khusus mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Deddy Irawan sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam kapasitasnya menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV angkatan ke-1 2018. Proyek perubahan lewat program Kampung 3D dinilai tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Senada disampaikan Kuwu Limpas, Tato. Kampung 3D Deg-Degan sejatinya tidak hanya sebagai hiburan serta ajang warga untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk lukisan. Tapi bagaimana memotivasi masyarakatnya untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan budaya gotong-royong. (Red)

Lensa Indramayu  - Indramayu Jawa Barat






Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Rumah Swadaya terus gulirkani program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai program bedah rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Tujuan program  BSPS ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dan penyalurannya perlu di ketahui, mengacu kepada  peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di mana penyaluran dana BSPS disalurkan oleh Bank ataupun Kantor Pos.


Bentuk program tersebut meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah bagi 19.660 unit untuk propinsi  Jawa barat.

Di Indramayu sendiri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  akan salurkan bantuan sejumlah 1612 MBR, yang terdiri atas  358 MBR berasal dari SNVT (satuan non vertikal tertentu) yang dialokasikan khusus di Kecamatan  Cikedung sisanya 1254 MBR tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten  Indramayu .

Hal itu ditegaskan oleh plt. kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu melalui kasi perumahan Suhartono saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (18/05).  Suhartono menjelaskan jenis kegiatan Program BSPS ini terbagi menjadi dua yakni berupa Pembangunan Baru (PB) yang semuanya berada di kecamatan  terisi, berupai pembangunan baru pengganti rumah tidak layak huni, jenis pembangun lainya berupa  Peningkatan Kualitas (PK) dengan klasifikasi kerusakan rumah ringan, sedang dan berat.

" Besaran bantuan untuk Pembangunan Baru adalah Rp 30 juta. Untuk Peningkatan kualitas (PK) dengan klasifikasi rumah rusak ringan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan Rp 7,5 juta, rumah rusak sedang Rp 10 juta dan rumah rusak berat Rp 15 juta " jelasnya.

Masih dalam keterangan Suhartono  bahwa dalam pelaksanaan PKT bedah rumah, masyarakat akan didampingi oleh tenaga fasilitator. Mereka  sudah diberikani  pelatihan dan pembekalan fasilitator oleh kementerian PUPR agar memiliki satu pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan. Peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat tugasnya di samping memberikan sosialisasi mereka juga dituntut agar bisa melakukan bimbingan, motivasi dan pendampingan kepada para penerima bantuan sejak penyusunan proposal dan administrasi kegiatan.

" Ada 31 Fasilitator yang akan mendampingi 1612 MBR yang terdiri atas 6 orang akan ditempatkan guna  mendampingi  358 MBR  (SNVT) sisanya ditempatkan di 1254 MBR reguler" Imbuh Suhartono.

Soal mekanisme pencairan program BSPS tersebut  Suhartono menjelaskan bahwa nantinya uang bantuan itu akan ditransfer melalui rekening masing-masing calon  penerima bantuan (cpb) melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari total bantuan yang diterima oleh masyarakat pemerintah mengalokasikan dana sebesar 2,5 juta untuk keperluan bayar tukang dan sisanya akan ditransfer ke rekening toko material yang ditunjuk oleh MBR melalui kelompok nya masing - masing.

" Calon penerima program harus membentuk kelompok terdiri atas 20 MBR dimana ketuanya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama, Mereka nanti menentukan siapa toko material yang ditunjuk untuk mensuplai kebutuhan bahan bangunanya. Penunjukan tersebut harus didasarkan oleh faktor kedekatan wilayah lokasi toko dengan lokasi penerima program dan faktor lainya adalah soal harga yang ditawarkan cari yang terbaik tentunya" tegas Suhartono.

Suhartono kembali menegaskan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut tidak boleh dipihak ketigakan semuanya harua bisa memberdayakan tenaga kerja lokal. Mengingat pemerintah pusat saat ini mengintruksikan program padat karya agar menyerap tenaga kerja sekitar. Ia berharap agar semua pihak bisa mentaati dan menjalankan program sesuai dengan aturan yang ada.

" Dari awal kami sudah menggandeng pihak penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk mengawal program ini. Masyarakat tidak boleh diam segera laporkan jika ada oknum yang memanfaatkan program ini " tandasnya.

Berikut adalah Kecamatan dan Desa  yang mendapatkan bantuan Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2018

Kecamatan Kroya  41 MBR. Terdiri dari Desa iyangsari  15 MBR, Desa Temiyang 15 MBR,Kecamatanon    16 MBR, Kecamatan  Losarang    97 MBR Desairi dari ,Desa Rajaiyang  60 MBR dan Desa Pegagan   37 MBR. Kecamatan Kertasmaya memperoleh 175 MBR. Terdiri atas, Desa Kertasemaya 45 MBR, Desa Tenajar Lor 60  MBR, Desa Larangan Jambe 70 MBR. Kecamatan Jatibarang 181 MBR. Terdiri dari, Desa Bulak 50 MBR, Desa Jatibarang 47 MBR, Desa Jatibarang Baru 52 MBR, dan Desa Jatisawit 32 MBR, Kecamatan Gabus Wetan 77 MBR terdiri dari, Desa, Drunten Kulon 47 MBR, Desa Kedokan Gabus 35 MBR. Kecamatan Lohbener 80 MBR, Terdiri dari, Desa Larangan 40 MBR, Desa Pamayahan 40 MBR. Kecamatan Sindang 73 MBR, terdiri dari, Desa Rambatan Wetan 38 MBR, Desa Wanantara 35 MBR. Dan desa - desa lainya seperti, Desa Bugis tua 45 MBR, Desa Arahan Lor 45 MBR, Desa Sudimampir 45 MBR, Desa Panyingkiran Kidul 35 MBR, Desa Cipancuh 40, Desa Pabean Udik 40 MBR, Desa Tinumpuk 35 MBR, Desa Ilir 40 MBR, Desa Dukuh jati  37 MBR, Desa Sukahaji 37 MBR, Desa Gadingan 36 MBR, Desa Cibeber 45 MBR, Desa Widasari 45 MBR. (Red).

Gang Legok, blok kolot, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu yang jauh lebih kedalam harus melewati pematang sawah. (Jono/Lensi)
Lensa Indramayu  - Keprihatinan masyarakat tentang tidak adanya lampu penerangan jalan menuju pemukiman mereka rupanya menjadi pekerjaan berat bagi masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi perhatian dan tangungjawab pemerintah Desa Legok Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Kebersamaan menjadi langkah terbaik guna mempemersatu dan mempererat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Keprihatinan masyarakat timbul karena minimnya penerangan jalan di sepanjang gang Legok, blok kolot, daerah yang seolah terisolir jauh lebih ke dalam perkampungan lagi.

Sebelumnya masyarakat Legok blok kolot sudah pernah menampung aspirasi bersama tentang keresahan tersebut dan menyampaikannya kepada kepala Desa (Kuwu) setempat. Setelah menggelar diskusi bersama antara kuwu dan masyarakat, pemerintah desa pun sepakat siap mengupayakan pembangunan lampu penerang jalan. Namun masyarakat kecewa karena janji tersebut tidak kunjung terealisasi.

Kondisi tidak adanya penerang jalan membuat masyarakat setempat merasa khawatir karena anak-anak mereka harus berangkat dan pulang mengaji dalan keadaan gelap. Melalui kesepakatan antar warga dibentuklah panitia swadaya yang digawangi para pemuda Desa Legok blok kolot sebagai bentuk kepedulianya.

Dari pantauan wartawan Lensa Indramayu di lapangan, keseluruhan warga yang menyepakati program tersebut adalah di Rw 03 yang meliputi 5 RT yakni RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, dan RT 15, namun pembangunan tersebut baru dua RT yang sudah dipasang penerangan jalan umum (PJU) yakni Rt 11 dan Rt 14, dan itupun belum mencapai tahap keseluruhan
pembangunannya.

Warsita (37) warga setempat menjelaskan banyaknya kendala soal swadaya masyarakat sehingga semua PJU belum maksimal, Menurut Warsita kendalanya ada pada keterbatasan anggaran. sebagaimana diketahui olehnya bahwa ekonomi masyarakat di sana (blok Kolot) masih terbilang sangat memprihatinkan,
" Masih ada warga yang mengeluhkan karena begitu seringnya kegiatan swadaya diberlakukan sebelum pembangunan penerangan Jalan umum diadakan." Ujar pria yang akrab disapa batak tersebut kepada wartawan Lensa Indramayu, Kamis 26/04/18

Di tempat terpisah, Panitia swadaya Burhanudin (34) membenarkan bahwa kegiatan tersebut hasil dari swadaya masyarakat setempat " Benar mas kegiatan ini dari hasil Swadaya masyarakat blok kolot, Sekarang yang kami bangun baru sebatas dua RT, kami kasihan dengan kondisi perekonomian di sini kalau sering dibebankan ke warga" Terangnya.

Burhanudin menambahkan belum seluruhnya mendapat penerangan karena terkendala keterbatasan anggaran. menurutnya sudah hampir satu bulan berjalan ini, masyarakat terutama para pemudanya menanggung biaya token listrik karena memakai box Pulsa yang mereka beli dari dana yang dihimpun hasil swadaya , termasuk juga biaya perawatannya.

" Masyarakat di sini bisa dikatakan sangat mandiri, perhatian dan respon yang lambat dari para pemangku kebijakan, menjadi penyemangat dalam mencari alternatif terbaiknya yaitu swadaya dan kami sudah memulainya dengan kebersamaan dan gotong royong ". Tandas Burhan ( Jono )

LENSA INDRAMAYU  - Indramayu Jawa Barat


Kegiatan Mapag Sri Desa Arahan Lor


Desa Arahan Lor Kecamatan Arahan Indramayu menggelar kegiatan adat mapag sri, Rabu 18/04/18.
Masyarakat desa menyambut  perayaan hasil bumi panen padi dengan penuh suka cita.

Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Arahan Lor, sebut saja kang Kasdita (42tahun) bersama isterinya mereka sudah mempersiapkan segala keperluan untuk membuat nasi tumpeng, dengan menyisihkan hasil buminya hal ini sebagai simbolis bentuk rasa syukur mereka terhadap hasil panen mereka.

Menurut Kasdita ada yang berbeda dari perayaan mapag Sri sekarang jika sebelumnya masyarakat dipungut biaya patungan untuk bayar pagelaran wayang kulit namu perayaan kali ini di gratiskan.

"Alhamdullillah kegiatan mapag Sri tahun ini masyarakat tidak dimintai uang reriungan sepeserpun, semua sudah ditanggung oleh pemerintah desa. " ujar Kasdita

Kuwu Desa Arahan Lor, Wahyudi membenarkan perihal tersebut. kepada media lensi Wahyudi menyampaikan bahwa hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaanya terhadap masyarakat sekaligus komitmen dirinya memenuhi janji poltik yang disampaikanya saat kampanye dulu.

Saat kegiatan berlangsung  terlihat kuwu Wahyudi
sedang berbaur dengan masyarakat di halaman balai desa.

"Ini tentang pengabdian mas, sekiranya kita mampu meskipun pemerintahan yang saya gawangi baru seumur jagung dan masih banyak kendala , ini murni pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat akan selalu kita utamakan" papar Kuwu di ruang kerjanya, Rabu (18/4).

Mapag Sri Arahan Lor sebagai
gambaran betapa hebatnya antusias masyarakat pedesaan akan menyambut hasil panen, demikian juga supaya tradisi dan budaya dapat terus dijaga dan terpelihara dengan baik. (Jono)

Lensa Indramayu  -Indramayu Jawa Barat



Pekerjaan Asal jadi pada pembangunan TPT Di Desa Arahan Lor


Lensa Indramayu. Proyek siluman nampaknya masih juga terjadi di Kabupaten Indramayu. Pekerjaan bangunan fisik yang tidak bisa dideteksi sumber anggaran dan siapa pelaksananya menjadi sorotan  serius bagi GMPD (generasi mudah peduli desa) Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan pembangunan fisik di desa idealnya harus bisa melibatkan peran aktif masyarakat sekitar agar mereka merasa memiliki adanya pembangunan tersebut sehingga  baik kualitas maupun pemeliharaanya akan bisa terjaga.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua umum GMPD Zainal, menurutnya pemantik kepedulian warga bisa diwujudkan dengan hal yang kecil dulu misalnya, pemasangan papan proyek di setiap pelaksanan pembangunan yang memuat tentang informasi sumber dana, besarnya anggaran, dan penenggung jawab pelaksana kegiatan. 

“ Pemasangan Papan  prosyek selain menjadi kewajiban juga kebutuhan dasar agar masyarakat mengetahui secara pasti tentang informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.” Jelas Zainal

“ Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan,” Tambahnya.

Menyoroti hal tersebut pembangunan proyek yang sedang dilaksanakan saat ini tepatnya terletak di Desa Arahan lor Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu tim LENSI menemukan kasus serupa yakni pekerjaan pembuatan senderan tidak ditemukan papan informasi proyek. Bukan hal itu saja pemerintah desa setempat tidak mengetahui sama sekali tentang kegiatan tersebut.
Suratno salah satu warga Petani Arahan menyesalkan pembangunan TPT tersebut, menurut Suratno pekerjaan yang diawali dengan mengabaikan aturan yang paling kecil semacam papan proyek pasti hasilnya tidak memuaskan.

 “Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran,” tegas Suratno pada media Lensa Indramayu selasa (10/04/2018).

Ia menambahkan dari hasil pantauanya bahwa pembangunan tersebut sangat mengecewakan. Tidak ada penggalian pada dasaran pondasinya, bukan hanya itu lebar pondasi dasar hanya 20 cm sedangkan atasnya mencapai 30 cm.  menurutnya ini berpotensi mudah roboh.

“ Mereka bangunya asal jadi, tidak heran kalau kemudian mudah roboh, nah seandainya terjadi siapa yang rugi. Jelas kami petani yang dirugikan “ Kata Suratno

Sementara itu, Kuwu Desa Arahan Lor saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/4) memaparkan bahwa pemerintah desa sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan pembangunan tersebut. Bahkan sampai dengan saat ini belum ada kordinasi dari pelaksana kegiatan terssebut terhadapa pemerintah desa.

“ Kami sebagai pemerintah desa merasa dilangkahi, pasalnya jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut,  tidak ada kordinasi dari pelaksana, dan sampai saat ini kami masih menunggu kejelasanya. Kami tunggu sampai besok “ tandas Wahyudi.(Jono)
Diberdayakan oleh Blogger.