Lensa Indramayu  - Jakarta


Jakarta - Oknum pengurus Dewan Pers akan segera dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Metropolitan (Polrestro) Jakarta Pusat dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang mengutip keterangan dari penyidik di Unit IV Kriminal Khusus (Krimsus) Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat, 21 Agustus 2018.

"Ya benar, sesuai keterangan penyidik, Bripka Suja, SH, di Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat, oknum pengurus Dewan Pers antara lain ketuanya, Yosef Adi Prasetyo, akan segera dipanggil penyidik untuk diperiksa terkait laporan PPWI dan beberapa organisasi pers lainnya," jelas Wilson melalui WhatsApp messenger-nya ketika dimintai informasi perkembangan kasus Dewan Pers.

Sebagaimana diketahui bahwa PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan FPII (Forum Pers Independen Indonesia) telah melaporkan para oknum pengurus Dewan Pers ke Polres Metro Jakarta Pusat, pada 8 Agustus 2018 lalu, terkait surat edaran Dewan Pers ke berbagai instansi pemerintah dan swasta di daerah-daerah.

Kedua organisasi pers itu menyimpulkan bahwa surat edaran tersebut berisi ujaran kebencian, fitnah, pelecehan dan penistaan terhadap 43-ribuan media dan ratusan ribu wartawan se-Indonesia, serta puluhan organisasi pers lainnya. Dalam surat edaran tersebut, para oknum Dewan Pers itu, secara membabi-buta menyebarkan tuduhan keji kepada insan pers bahwa di Indonesia telah bermunculan banyak wartawan abal-abal, penyebar hoax dan sengaja membuat media untuk memeras pejabat serra organisasi pers yang menyalahgunakan kebebasan pers.

Secara terang-terangan dalam surat edaran itu, Dewan Pers melecehkan sembilan organisasi pers, antara lain PPWI, FPII, SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia), IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) dan lainnya.

Akibat pernyataan yang dibuat  para oknum Dewan Pers yang bersifat tendensius dan fitnah kotor tersebut, PPWI yang selama ini bekerjasama dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan daerah, melaporkan ulah oknum pengurus Dewan Pers tersebut.

Dan untuk diketahui bahwa PPWI sejak lama sudah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kumham, Mabes TNI, Mabes Polri, Mako Paspampres, Kopassus, BAIS, BIN, Lemhannas RI, universitas-universitas, media-media, LSM, ormas-ormas, dan banyak elemen masyarakat lainnya. PPWI juga sejak lama sudah bekerjasama dengan beberapa kedutaan besar negara sahabat, antara lain Kedubes Maroko, Libanon, dan Belanda.

Hari Selasa ini, tambah Wilson, dirinya diundang oleh penyidik Unit IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk dimintai klarifikasi terkait laporan polisi atas nama pelapor, nomor: 1244/K/VIII/2018/Restro Jakpus, tanggal 8 Agustus 2018, terhadap Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers. "Saya hari ini diundang ke Unit IV Sat Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Pusat untuk membuat Berita Acara Klarifikasi atau BAP atas laporan kita terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum pengurus Dewan Pers melalui surat edarannya beberapa waktu lalu. Baru saja kelar buat BAP-nya," imbuh lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Kepada seluruh wartawan Indonesia tetaplah bekerja seperti biasa, tingkatkan kualitas hasil karyanya, dan terus galang kekompakan dalam melawan kesewenang-wenangan dan kesombongan oknum Dewan Pers belakangan ini. Kepada semua pihak pemangku kepentingan publik, pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, aparat TNI/Polri, dan BUMN/BUMD, serta pihak swasta, dihimbau kiranya tidak melakukan diskriminasi, kriminalisasi, dan berbagai tindakan menghalangi-halangi wartawan, jurnalis, maupun pewarta warga dalam melakukan peliputan, pemantauan, dan investigasi, serta wawancara di lapangan.

"Harap diingat bahwa ada sanksi pidana 2 tahun dan/atau denda 500 juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi-halangi wartawan melakukan tugas jurnalistiknya. Lihat pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999," pungkas trainer bagi ribuan TNI, Polri, dosen, guru, mahasiswa, wartawan, perusahaan, humas pemda, LSM, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu mengingatkan. (Red)

Lensa Indramayu  - Indramayu


Jakarta, 28 Juli 2018 - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Kasihhati menyikapi langsung Surat edaran Dewan Pers (DP) No. 371/DP/K/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan/organisasi wartawan/perusahaan pers dimana surat itu menyebut beberapa nama organisasi pers sebagai Penumpang Gelap atas kematian wartawan Muhamad Yusuf di Kotabaru.

Dan FPII salah satu Organisasi Wartawan yang dalam dua tahun ini banyak melakukan aksi penggalanggan massa untuk menyikapi kebijakan-kebijakan DP turut juga dianggap sebagai penumpang gelap.

Dalam sikapnya, Ketua Kasihhati menegaskan, dengan adanya surat edaran tersebut, seolah menunjukkan rasa ketakutan dan kualitas diri seorang Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.

"Apa mata Stanley (panggilan Ketua Dewan Pers) tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?" tanya Kasihhati kepada Wartawan, di Jakarta, Sabtu (28/7/18).

Menurut wanita yang akrab dipanggil Bunda ini, Surat tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan bahwa diri Ketua Dewan Pers itu GAGAL membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini. Belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

"Berapa rupiah total yang telah diraupnya? Kemana Anggaran puluhan bahkan ratusan Miliaran rupiah yang dikucurkan Pemerintah tiap tahun untuk DP?" tanyanya.

Kasihhati menegaskan, Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap bahwa dirinya merupakan seorang "PENGUASA" di dunia Pers sudah lepas kontrol seolah sebagai HAKIM yang memutuskan bahwa media atau organisasi yang tidak tunduk kepada Dewan Pers adalah "media abal-abal".

"Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah memecah belah. Apa ini yang dinamakan sebagai seorang ketua?" ucap Kasihhati.

"Harusnya Ketua Dewan Pers Calling Down, bertobat dan minta ampun kepada Allah atas apa yang dilakukannya. Apalagi menjelang Pesta Asian Games 2018 dimana media-media asing akan datang ke Indonesia, Apakah Yosef ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dunia pers Indonesia sedang amburadul?" Kata wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.

Kasihhati mengingatkan kepada Pengurus dan Anggota FPII seluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati serta melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

sumber : Presidium FPII

Lensa Indramayu  -



_Aksi Wartawan Babel_ 

Aksi Damai Menolak kriminalisasi terhadap wartawan serta bentuk  solidaritas sesama insan pers juga dilakukan oleh Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Setwil Babel) bersama puluhan wartawan Babel , rabu (4/7/2018 ).

Aksi dilakukan di Gedung DPRD  Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Puluhan wartawan yang melakukan aksi merasa kecewa karena  aspirasi yang  akan  di sampaikan langsung kepada Anggota dewan DPRD Babel  hanya diwakili Sekwan DPRD.

" Gedung semegah ini tak satupun Wakil Rakyat dapat ditemui. Alasan dinas luar, apakah seluruhnya dinas luar? tanya Purwanto di halaman gedung DPRD Babel, Rabu (04/07/18).

Ketua FPII Setwil Babel ini menyayangkan tak satupun wakil rakyat ini dapat ditemui. Padahal merekalah tempat rakyat menyuarakan aspirasinya maupun keluhannya.

" FPII Setwil Babel berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Untuk pemerintah , diharapkan bisa bersinergi dan tidak ada lagi oknum - oknum  yang berusaha untuk  mengkotak kotakan  organisasi pers maupun wartawan yang melakukan tugasnya dalam peliputan ., dengan alasan yang tidak jelas . Karena wartawan saat menjalankan tugasnya selalu berpegang teguh pada kode etik  Jurnalistik dan  UU Pers No 40  tahun 1999, " ucap Purwanto

Hal senada juga disampaikan  Korlap aksi, Wantoni. Bahwa peran pers sangat penting bagi masyarakat dimasa kini. " Dengan banyaknya Kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya maka sebagai rasa solidaritas sesama insan pers aksi ini kami lakukan berbarengan dengan aksi serupa yang dilakukan teman-teman wartawan dari beberapa organisasi pers di Dewan Pers Jakarta, hari ini

Beberapa tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Babel adalah:

1.Mendesak  Pemerintahan dan DPR RI bubarkan Dewan Pers.

2. Mendesak Pemerintahan Dan DPR RI sama sama menolak Kriminalisasi terhadap wartawan.

3.mendesak pemerintahan dan DPR RI revisi UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

4.Meminta DPRD Babel Mengundang Kapolda Babel dan Solidaritas wartawan  Babel melakukan komunikasi berkaitan dengan Insan Pers. 

Sementara, Sekwan propinsi Bangka belitung, Syarifudin, menyampaikan permintaan maaf dikarenakan para pimpinan Dewan tidak berada ditempat disebabkan Dinas Luar. Akan tetapi tuntutan 


 yang disampaikan teman-teman akan saya akomodir kan dan akan kita sampaikan terkait aksi yang dilakukan FPII Setwil Babel bersama  solidaritas wartawan babel

"Kita sangat mengapresiasi kepedulian teman -teman wartawan, " ucapnya. ( Red)



Lensa Indramayu  - Nasional

Organisasi Wartawan menggugat Dewan Pers

Jakarta, 04 Juli 2018.

Beberapa Organisasi Pers turun kejalan menyuakan aspirasi dan kekecewaannya terhadap kinerja Dewan Pers yang semakin lama keluar dari aturan yang ada, yaitu UU Pers No. 40 thn 1999.

Forum Pers Independent Indonesia(FPII), IPJI, PPWI, SPRI, IMO, JMN, PMO, PWRI, dan organisasi wartawan lainnya mendatangi Gedung Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (04/07/18).

Aksi gabungan organisasi pers dilakukan karena melihat dewan pers tidak lagi memikirkan kepentingan insan pers. Malah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dewan pers banyak melenceng dari UU Pers No. 40 thn 1999 yang mengakibatkan adanya diskriminasi dan pengkotak-kotak antara wartawan dengan wartawan. Kemudian, adanya rekomendasi dewan pers terkait sengketa pemberitaan mengakibatkan beberapa wartawan ditangkap dan dipenjara, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, seperti yang baru-baru ini terjadi terhadap M. Yusuf, Wartawan Sinar Pagi Baru di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menanggapi tidak adanya itikad baik Ketua Dewan Pers, Yosef Prasetyo Adi (Stanley) serta pengurus dewan pers menemui massa yang berada dihalaman gedung dewan pers, Ketua Presidium FPII, Kasihhati angkat bicara.

" Kenapa takut untuk menemui wartawan? kita tidak anarkis. Kalau merasa benar apa yang dilakukan dewan pers, turun dong. Jangan hanya bernyali saat ada sengketa pemberitaan, tapi tak ada nyali untuk menemui massa, " ucapnya.

Ia juga menyoroti tentang anggaran negara (APBN) yang diterima dewan pers setiap tahunnya. Kasihhati menduga bahwa anggaran tersebut tidak untuk membenahi maupun mensejahterahkan kehidupan para wartawan, namun untuk kepentingan oknum-oknum di dewan pers.

Mewakili dari seluruh Organisasi Pers yang hadir, Kasihhati membacakan beberapa tuntutan yang telah disepakati bersama :

Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers. Menuntut Dewan Pers mencabut kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan penunjukan Lembaga Setifikasi Profesi karena melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Meminta Dewan Pers menghentikan kriminalisasi terhadap pers Indonesia. Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan tentang verifikasi organisasi pers. Menuntut seluruh anggota Dewan Pers untuk mundur.  Mengembalikan keberadaan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum sebagai konstituen Dewan Pers. Selesaikan sengketa pers lewat sidang majelis kode etik di masing- masing organisasi pers tempat teradu atau wartawan bernaung.

Sebagai bentuk simbolis matinya kebebasan pers di Indonesia serta sebagai rasa duka cita para insan pers atas meninggalnya M. Yusuf, Pimpinan Media Sinar Pagi Baru, dan beberapa perwakilan wartawan memberikan keranda mayat kepada Ketua Dewan Pers yang diterima oleh staf di Dewan Pers.

Sebagai bentuk dukungan kepada PPWI dan SPRI yang menggugat Dewan Pers atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), massa secara bergantian melakukan orasi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk benar-benar objektif dalam memutuskan perkara tersebut dan memahami isi dari UU PERS No. 40 Thn. 1999.
Babel

Lensa Indramayu  - Jakarta



Jakarta, 30-05-2018

Meyikapi beredarnya selebaran yang berkop surat Dewan Pers (DP) yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah, Kapolri, dan Instansi Swasta tertanggal 30 Mei 2018 perihal himbauan Dewan Pers terkait isu  THR menjelang Idul Fitri 1439 H.  Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menganggap bahwa selebaran yang beredar luas di berbagai kalangan tersebut menunjukkan sikap yang berlebihan dan tidak beralasan dari orang-orang "Pengecut" yang bernaung di bawah Dewan Pers.

Sehubungan dengan pernyataanya yang telah melukai professionalisme Wartawan,  maka Ketua Dewan Pers beserta Jajarannya sudah selayaknya dipecat

Hal yang telah meresahkan para Jurnalis ini berkaitan dengan pernyataan /himbauan mengatasnamakan Dewan Pers yang meminta kepada berbagai pihak untuk tidak melayani permintaan THR maupun sumbangan bagi pihak yang mengakui Konstituen Dewan Pers, seperti yang dikutip dari Website Dewan Pers .

Ketika himbauan ini terkait dengan profesionalisme, etika  serta benteng moral demi menjaga kepercayaan publik dan dalam rangka keikutsertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Forum Pers Independent (FPII) sangat mengapresiasi himbauan tersebut.

Hanya saja,  himbauan tersebut menjadi cacat oleh point berikutnya, dimana Dewan Pers
menyebutkan nama perusahaan pers dan organisasi pers yang menjadi konstituennya,

Disinyalir, penyebutan nama konstituen tersebut sama halnya dengan semacam instruksi Dewan Pers yang dapat dilayani untuk permintaan THR maupun sumbangan lainnya.

"Seharusnya Dewan Pers malu dengan selebaran yang dikeluarkannya itu, ini menunjukkan kualitas Ketua Dewan Pers yang sebenarnya, " ucap Ketua FPII,  Kasihhati saat buka puasa bersama dan rapat Pengurus Presidium FPII di Waroeng Tingwe, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Rabu (30/05/18).

" Siapa yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan, menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesì wartawan serta mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi, apakah Dewan Pers dan Konstituennya atau diluar konstituennya," lanjutnya

Kasihhati meminta dengan tegas kepada Para Wartawan baik yang tergabung di Organisasi FPII maupun yang belum tergabung, untuk sama-sama mengawasi dan memantau selebaran himbauan tersebut.

"Kita mau lihat siapa sebenarnya yang menjaga etika dan profesionalisme kewartawanan," pungkasnya

Terkait Isu 319 media Abal - Abal

Ditempat yang sama, Sekretaris Nasional Forum Pers Independent Indonesia (Seknas FPII) , Wesly HS meminta kepada teman-teman yang nama dan medianya tercatat dalam list 319 media yang disebut abal-abal untuk tidak merespon terlalu berlebihan, apalagi sampai mem-viralkan list tersebut yang menurut FPII penyebaran list tersebut adalah suatu tindakan untuk membuat kegaduhan dikalangan Jurnalis (Wartawan).

" Mari kita cari dan kita selidiki siapa orang dan apa motifnya membuat list tersebut ", ujar wesly.

Dirinya juga mengapresiasi dan mendukung langkah teman-teman untuk melakukan langkah hukum kepada pihak yang telah menyebarkan list tersebut. (Red)

Lensa Indramayu  - Kepulauan Kepri









Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretaris Wilayah (Setwil) Kepulauan Riau menyalurkan bantuan  kepada anak yatim dan kaum duafa. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian sosial FPII Setwil Kepri.

FPII Kepri menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang tinggal di Kampung Tenggah Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, Senin (14/05/18). Kegiatan ini di Koordinir oleh Irmawati yang juga selaku Bendahara di FPII Kepri.

Irma menyampaikan,  kegiatan ini termasuk dalam program kerja jangka pendek di Setwil Kepri. " kita akan berupaya untuk terus menjalankannya. Ini sebagai langkah awal bentuk kegiatan sosial yang kami lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan sosial yang lain dapat kami laksanakan ", ujarnya.

Dalam kesempatan ini Irma juga menyampaikan bahwa program ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berbagi. FPII Setwil Kepri siap untuk membantu dalam hal penyalurannya. Irma juga berharap kedepannya masih ada orang-orang yang peduli dan menyisakan sebahagian dari rezekinya sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu terutama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa.



Sementara itu, Sekretaris FPII Setwil Kepri, Indro menyampaikan bantuan yang disalurkan ini berkat kerja sama dengan beberapa pihak dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dalam program Dompet Duafa “FPII KEPRI”.

Indro juga menjelaskan bahwa FPII Kepri juga menerima takjil berbuka puasa untuk disalurkan kepada masyarakat baik dari kawan-kawan Insan Pers, Instansi Pemerintah/Swasta ataupun Perorangan.

" kami siap membantu dan bagi yang ingin berpartisipasi dapat diserahkan langsung ke kantor Sekretariat Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Kepri yang berada di Lytech Home Center Pasir Putih Blok B1 No 04 ", ungkapnya.

Pada kegiatan kali ini diikuti oleh para Insan Pers yang bernaung di FPII Kepri di komandoi Wakil Ketua FPII Setwil Kepri, M. Sidik dan team Pengurus dan Anggota FPII Setwil Kepri.(Red)

Lensa Indramayu  - Nasional







Jakarta - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap tanggal 9 Februari, pada tahun ini diadakan di Padang, Sumatera Barat. Setiap tahun HPN diadakan diberbagai kota di Seluruh Indonesia. Namun dari tahun ke tahun usai digelarnya HPN tidak ada esensi yang membanggakan ataupun kinerja dari Dewan Pers yang dirasakan oleh para Jurnalis untuk kesejahteraan maupun perlindungan bagi Insan Pers saat melakukan tugas Jurnalistiknya.

Untuk siapa Dewan Pers ada di Republik Indonesia ini? Hal tersebut sering menjadi pertanyaan para Jurnalis saat menghadapi kendala dalam melakukan tugas jurnalistiknya dilapangan.  Sebab, penganiayaan, Pengusiran, Penghadangan, bahkan hingga terjadi Pembunuhan dan kriminalisasi yang dialami oleh para Jurnalis di lapangan masih terjadi dan FPII tidak melihat tindakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap kejadian-kejadian itu. Dewan Pers dinilai hanya diam tutup mata dengan apa yang dialami oleh para pencari berita di lapangan.

Padahal tercantum dalam Bab V pasal 15 UU Pokok Pers, Nomor 40 Tahun 1999.  yang berbunyi :

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers;

Menurut Ketua Presidiun FPII, Kasihhati, dalam perjalannya Dewan Pers belum melakukan apa yang diamatkan oleh UU PERS No. 40 tahun 1999 dalam pembinaan maupun kesejahteraan bahkan perlindungan bagi insan pers.

"Untuk apa HPN diadakan? apa hanya untuk menyampaikan pengumuman berapa banyak perusahan pers dan organisasi pers yang diakui di Indonesia? " Kata Kasihhati kepada Waryawan di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

"Seharusnya yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan setiap memperingati Hari Pers Nasional yaitu apa yang tertuang dalam undang-undang pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, bukan soal klaim mengklaim mana yang diakui mana yang tidak diakui." tambah Perempuan yang akrab dipanggil Bunda ini.

Menurut Bunda, kalau hanya ini yang dikerjakan Dewan Pers sampai kapanpun keadaan Pers di Indonesia akan sulit maju dan berkembang. Pasal II undang-undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut harus ditinjak lanjuti dalam bentuk tindakan nyata, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi jurnalis atau perusahaan Pers di Indonesia selama organiasi dan perusahaan Pers tersebut memenuhi legalitas yang sah yang diakui oleh negara.

Bunda Kasihhati mengkritisi anggaran untuk mengadakan HPN maupun anggaran-anggaran terkait pembinaan Wartawan.

"Berani tidak Dewan Pers membuka ke publik berapa besar anggaran yang di terima pertahun dan apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran tersebut", tantang Kasihhati.

Terkait dengan Organisasi FPII yang dipimpinnya, Kasihhati tidak memperdulikan diakui atau tidak diakui oleh Dewan Pers. Kasihhati mengaku bangga dengan FPII yang mampu berdiri sendiri, dibandingkan dengan organisasi pers yang dibiayai dari anggaran negara tetapi program kerjanya tidak jelas, kasihhati sangat yakin ke depan FPII akan dapat membawa perubahan bagi masa depan Kebebasan Jurnalisme di Indonesia. Demikian FPII.(red)

Lensa Indramayu  - Jawa Barat




Jakarta, 6 Februari 2018 - Forum Pers Independent Indonesia (FPII) lahir dalam keprihatinan bangsa dan menjadi satu-satunya lembaga pers yang terang benderang menentang adanya kebijakan Verifikasi dan Barkode yang diberikan oleh Dewan Pers kepada Perusahaan-perusahaan pers di Seluruh Indonesia. Kebijakan yang dianggap membelenggu kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

Dalam aksinya yang pertama,  FPII mengangkat harkat dan martabat para jurnalis yang hingga kini kerap terintimidasi dan masih mendapat tindak kekerasan dalam bekerja. Ancaman dan aksi kekerasan masih menjadi persoalan krusial yang sering dialami para Jurnalis. Hal inilah yang menjadi tupoksi tumbuhkembangnya FPII dalam menjaga marwah kebebasan bagi Jurnalis melakukan kerja-kerja Pers sesuai amanat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Genap satu tahun kelahirannya, pada Selasa kemarin, 6 Februari 2018, FPII menggelar Hari Ulang Tahunnya dengan kesederhanaan yang dipusatkan di Kantor FPII Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Jawa Barat di Bekasi dalam suasana khitmad, Para Pengurus Pusat Presidium FPII menggelar tahlil dan doa tidak saja bagi masa depan FPII, namun juga tahlil dan doa mengenang pejuang-pejuang Pers yang telah membuktikan darah juangnya bagi kebebasan Pers di Indonesia.

Seminggu sebelum pelaksanaan HUT Pertama ini, FPII harus kehilangan salah satu Pionir dan ikon bagi Perkembangan dunia pers di Jawa Barat dan contoh terbaik bagi tumbuhkembang FPII sejak pertama dilahirkan.  Ikon dan Pejuang tersebut adalah Merry Panjaitan, Ketua FPII Sekretariat Wilayah Provinsi Jawa Barat yang tiba-tiba berpulang ke sang Pencipta.

Merry merupakan salah satu Pemimpin Sekretariat Wilayah terbaik yang telah membangun hampir semua Pengurus Kordinator Wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan semangat juang yang sulit tergantikan. Merry adalah Ikon bagi Kebebasan Pers dalam tubuh FPII.

Dan Selasa, masih dalam keadaan berkabung, HUT pertama FPII digelar bersama mengenang Perjuangan Merry Panjaitan, Darwis Suhendar, Pepen, dan para pejuang pers lainnya

HUT ini juga menandakan geliat FPII dengan melaunching ID Card FPII yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dengan transaksi elektronik seperti pembayaran e-Tol, dan pembayaran lainnya.

Dihadiri langsung Presidium, Sekretaris Nasional, Para Deputi, Pengurus Sekretariat Wilayah Jawa Barat dan Pengurus Korwil Kabupaten/Kota Bekasi, HUT FPII Pertama diawali dengan serangkaian Doa dan Tahlil serta diakhiri dengan acara Tumpengan dan santap Ayam Bekakak.

Sejumlah Pengurus Pusat Presidium FPII yang hadir diantaranya Ketua Presidium Kasihhati, Seknas Wesly H Sihombing, Wkl Ketua Presidium Dean, Juri Bicara dan Kehumasan Presidium Edi Pilliang, Ketua Deputi Organisasi Noven Saputra, Ketua Deputi Kajian dan Analisa Hugeng Widodo, Ketua Deputi Jaringan, Ronny Marantika,M ,Heryadi,presidium, didampingi langsung oleh Sekretaris FPII Setwil Jabar, Jansen Matondang, Pembina FPII Setwil Jabar, Andre Yosua Manullang (AYM), pengurus Korwil Kota Bekasi, serta Anggota FPII lainnya, acara khitmad dan takjim mengawali semangat para Pejuang dan Ikonik Almarhumah Merry Panjaitan dan Almarhum Bang Darwis.

Acara ini juga dihadiri oleh Lembaga Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) dan tamu undangan lainnya.

Acara HUT FPII juga dilaksanakan sejumlah Pengurus Sekretariat Wilayah di sejumlah Provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Presidium FPII, Kasihhati meminta seluruh Pengurus dan Anggota FPII di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga marwah FPII, menjaga profesi kewartawanan dan tetap berdiri pada UU PERS No. 40 tahun 1999, tetap menjaga hati dan nurani pada kejujuran yang sesungguhnya.

Secara khusus, Kasihhati meminta untuk meneruskan perjuangan Almarhumah Merry Panjaitan dalam membesarkan FPII dan membela insan pers.

"Kita semua kehilangan. Seluruh Keluarga Besar FPII merasa kehilangan Ibu Merry, tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan terus-menerus. Tunjukkan perjuangan Ibu Merry tidak sia-sia, jalankan program-program yang telah dirancang Almarhumah," Pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidum FPII memberikan Penghargaan ID CARD LIFE A CHIEFMAN kepada para pejuang FPII yang telah meninggal dunia, Merry Panjaitan (diwakili Sekretaris FPII Setwil Jabar), sementara Almarhum Darwis Sunandar (diwakili Pembina FPII Setwil Jabar). (red)

Lensa Indramayu  - Bogor - Sabtu (27/01), mengambil lokasi tempat di Katumbiri Ressort, JL. Cagak Cijeruk No.26 Desa Cibalung, Kab.Bogor, kembali FPII Setwil Jawa Barat melakukan acara seremonial pengukuhan untuk salah satu koordinator wilayah (korwil) nya diJawa Barat yaitu FPII Korwil Kab.Bogor.
FPII Setwil Jabar, Kembali Kukuhkan Korwilnya FPII Korwil Kab.Bogor

Acara pengukuhan ini diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan - sambutan dari panitia acara serta dari Ketua FPII Korwil Kab.Bogor. Dan dilanjutkan dengan pembacaan SK Korwil FPII Kab.Bogor serta sekaligus pemberian bendera Pataka dan SK yang langsung di berikan langsung oleh Ketua Setwil Jawa Barat, Merry Panjaitan yang didampingi oleh Sekretaris Setwil Jabar, Jansen Matondang dan Kepala Divisi Organisasi FPII Setwil Jabar, Ahmat Sumantri kepada Ketua FPII Korwil Kab.Bogor, Syam Aliando menjadi puncak dari acara seremonial ini.

Pengukuhan Korwil yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk dan wujud keseriusan dari setiap Korwil dalam upayanya mengembangkan serta membesarkan nama FPII diwilayahnya masing - masing.
Karena FPII merupakan wadah baru pemersatu bagi para Jurnalis maupun para pemilik media.

Dalam sambutannya, Ketua FPII Setwil Jabar, Merry Panjaitan menyampaikan dengan adanya FPII Korwil Kab.Bogor ini diharapkan dapat menjadi pemersatu bagi seluruh insan pers diwilayahnya dan juga dapat menjadi barometer baru bagi seluruh jurnalis, para pemilik media dan para pekerja pers.
FPII Setwil Jabar, Kembali Kukuhkan Korwilnya FPII Korwil Kab.Bogor

Hadir dalam acara tersebut, para tamu undangan dari perwkilan Diskominfo Kab.Bogor, M.Gultom, WaDanramil, Kapten Inf.Dedi Sukarna, perwakilan Kecamatan, Kades Cibalung Rusyandi, Kades Ciadeg Azis Muslim, Kades Sukaharja Santoso. Juga dihadiri oleh
Korwil – korwil seJawa Barat dan perwakilan media sekabupaten Bogor.

Acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilakukan  oleh Drs. H Junaedi yang juga sekaligus menjabat sebagai Dewan Penasehat FPII Korwil Kab.Bogor. Selanjutnya para tamu undangan tersebut dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sambil menikmati suasana di Katumbiri Resort yang memang sengaja dibooking oleh FPII Korwil Kab.Bogor selama 2 hari.(J4N5)
Diberdayakan oleh Blogger.