Lensa Indramayu Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa seluruh informasi terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 disampaikan melalui situs resmi BKN, Kemenpan RB dan sscn.bkn.go.id.
CPNS Ilustrasi

“Banyak sekali yang mention terkait broadcast hoax seleksi CPNS dan website BKN yang berubah menjadi SSCB. Kami informasikan, bahwa situs resmi untuk seleksi CPNS hanya sscn.bkn.go.id juga belum ada info resmi terkait penerimaan CPNS 2018 hingga saat ini,” tulis BKN pada akun Twitter, Rabu (5/9/2018).
Imbauan BKN guna menanggapi hoaks terkait maraknya informasi soal jadwal pendaftaran seleksi CPNS yang tersebar luas di jejaring sosial dan dokumen foto rapat yang menyebutkan penerimaan pendaftaran CPNS, serta situs web CPNS 2018 diubah dari SSCN menjadi SSCB.

Turut tersebar salinan dokumen tentang peraturan menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

“Berita hoax yang beredar tentang seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018 akhir-akhir ini makin sering terdengar. Terkait itu Humas BKN mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita yang dikirimkan melalui jejaring sosial maupun aplikasi chatting online,” tegas BKN.

Menurut BKN, untuk mengetahui berita yang didapat apakah hoaks atau tidak silahkan cek media sosial dan website BKN, apakah BKN atau Kemenpan RB meng-update berita terkait seleksi CPNS atau tidak.
“BKN harap sobat BKN tidak ikut menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak panik karena berita yang belum jelas kebenarannya,” tulis BKN.
Situs web resmi untuk informasi CPNS 2018

Lensa Indramayu  -
Ilustrasi
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya korupsi keuangan daerah adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Padahal, kata dia, Inspektorat merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

“ Inspektorat Daerah selama ini mandul!, dan sengaja tidak diperkuat sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah juga rendah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Oknum Kades,” ujar Rahmad, Senin (30/7).
Rahmad menilai, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol di tengah besarnya kekuasaan dan uang yang mengalir ke daerah. Untuk mencegah hal tersebut, tidak relevan lagi dengan mengurangi kekuasaan dan uang yang diperuntukkan kepada daerah. “ Salah satu caranya memperkuat sistem kontrol dengan memperkuat Inspektorat Daerah,” katanya.
Drs TB Rahmad Sukendar

Menurut Rahmad, Inspektorat ini mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah. Jika kuat, maka inspektorat bisa sejak awal mencegah praktik korupsi.
Dia mengatakan, cara kerja Inspektorat berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “ Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat bekerja di hulu, seperti early warning system atau pencegahan dini,” kata dia.
Menurutnya, selama Inspektorat menjadi bagian Pemerintah Daerah, atau bawahan Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif. “ Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah, ditambah lagi personalia di Inspektorat Daerah rata – rata orang buangan, orang yang jelang pensiun dan orang mau disingkirkan,” katanya.
Rahmad Sukendar menganjurkan tiga hal untuk memperkuat Inspektorat Daerah. Pertama, memperkuat otoritasnya, sehingga temuan Inspektorat tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi wajib dijalankan Kepala Dearah. Kedua, posisi Inspektorat harus diangkat menjadi lembaga vertikal dari Inspektorat Nasional, sehingga dia tidak berada di bawah Pemerintah Daerah.
Inspektorat Daerah harus dikeluarkan dari struktur Pemerintah Daerah agar efektif melakukan pengawasan. ” Secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab ke Inspektorat Nasional, tetapi secara operasional, dia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” tutur Rahmad
Ketiga, lanjut dia, Inspektorat harus diisi oleh orang yang kompeten, berkualitas dan berintegritas. ” Jangan hanya diisi oleh orang – orang buangan atau orang tua yang akan memasuki masa pensiun,” katanya lagi.
Ditambah maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau, Inspektorat terkesan menutup – nutupi hasil pemeriksaannya, dan bahkan menjadi konsultan para Kades, hingga akhirnya dugaan korupsi Dana Desa di pedesaan aman – aman saja tanpa tersentuh yang pada akhirnya masyarakat desa yang sangat dirugikan dan merasa kecewa karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat di daerah, tandasnya. (Red AF)

Lensa Indramayu   - Jakarta - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menanggapi santai netizen yang mengaitkan mobil penerobos busway bernopol B-1-UNO dengan dirinya. Dia berharap fitnah yang ditujukan kepadanya itu bisa mengurangi dosa.
Mobil yang diduga milik saniaga uno

"Bukan. Bukan total. Nggak pernah tuh gue punya keinginan naro-naro (nama UNO di pelat mobil)," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Sandi menyatakan mobil pribadinya menggunakan pelat nomor B-28-SN dan B-28-MS. Ia pun kembali menegaskan tidak punya mobil dengan angka '1' di nopol.

"Nggak ada 'B-1'. Nggak punya saya itu," tegasnya.

Meski begitu, Sandiaga tak mempermasalahkan sejumlah netizen yang langsung menyebut mobil itu miliknya. Sandi mengaku ikhlas dan berharap fitnah tersebut menjadi pengurang dosa baginya.

"Ya mudah-mudahan jadi pengurang dosa saya. Fitnah itu mudah-mudahan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan saya yang lama. Ini kan bentuk pencucian di dunia. Disiapkan. Sebentar lagi kan kita semua juga di alam akhirat kan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan jadi ya dibawa ikhlas aja hal-hal seperti itu," tutur Sandiaga.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan hal yang sama dengan Sandiaga. Halim memastikan pemilik mobil tersebut bernama Dwi Putranto, yang beralamat di Jakarta Barat. (Red)

Lensa Indramayu Sehubungan dengan adanya berita yang meresahkan dan beredar di masyarakat, yaitu "Diharap keluar rumah nanti malam pukul 22.30-23.59 dikarenakan potensi gempa susulan sebesar 7,5 SR Magnitude. Bagi yang tahu harap sebarkan berita penting ini." Berita tersebut dibuat dengan mengatasnamakan BMKG, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :
Screenshot pesan berantai yang sudah tersebar.


  • Berita tersebut tidak benar dan BMKG TIDAK PERNAHmenyampaikan serta menyebarluaskan informasi tersebut.

  • Berita itu hanya HOAX/ISU yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan membohongi masyarakat, karena isu tersebut TIDAK mempunyai dasar ilmiah yang jelas.
  • Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi dengan tepat, kapan, di mana dan berapa kekuatan gempa yang akan terjadi.
  • Oleh karena itu, masyarakat diimbau dan diharapkan tidak terpengaruh serta tidak perlu dihiraukan dengan informasi tersebut.
Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG senantiasa membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui:
  • call center 021-6546316;
  • http://www.bmkg.go.id;
  • follow twitter @infobmkg;
  • aplikasi iOS dan android "Info BMKG";
  • atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.
Jakarta, 17 Desember 2017
Biro Hukum dan Organisasi BMKG
Bagian Hubungan Masyarakat

Source : BMKG

Lensa Indramayu - Surabaya, Perang terhadap hoax (berita palsu) menjadi tugas dan tanggung semua pihak tak terkecuali pemilik blog. Karena itu, dengan adanya Lomba Blog Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), para blogger memiliki kewajiban untuk turut serta memeranginya sehingga tercipta informasi yang benar dan jelas.

Demikian pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso saat membuka Lomba Blog Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) IX/2017 di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan, Jumat (15/9).

Menurut Eddy yang juga Ketua Asosisasi Kominfo se Indonesia, perkembangan blog di Indonesia saat ini telah cukup bagus disbanding pada tahun tahun sebelumnya. Dengan pesatnya perkembangan blog, maka juga muncul blogger blogger andal di tanah air. Seiring dengan itu pula, peredaran hoax di dunia maya kini juga merajalela.

“Ini momen yang sangat bagus. Karena itu, saya minta blogger blogger di Jawa Timur harus ikut turut menyatakan perang dengan hoax. Kita perangi hoax, mari kita gelorakan informasi yang benar dan jelas. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa blogger Indonesia hebat dalam membangun blog,” tegas Eddy.

Seperti diketahui, pelaksanaan lomba blog menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian Pekan KIM IX/2017 di Pandaan Pasuruan, selain kegiatan pameran dan sarasehan, Pada lomba blog kali ini dihadirkan dewan juri lomba blog, yakni Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Jatim, A Fadlil Chusni, Ketua Relawan TIK Jatim, Novianto serta Ferry Astika dari Poltek ITS.

Dari pantaun JNR, dalam acara lomba blog ini sangat meriah dikarenakan setiap KIM saling beradu hebat mempresentasikan blog karya mereka, apa saja isi timeline di dalam blog mereka.

Dari hasil lomba, juara pertama diraih KIM Sendang Potro Bojonegoro dengan perolehan poin 1.212, juara kedua diraih KIM Deru Maju Bojonegoro dengan perolehan poin 1.196, dan juara ketiga diraih KIM Bahari Sukolilo Baru Surabaya dengan perolehan poin 1.063. Penyerahan hadiah akan diserahkan pada acara Penutupan Pekan KIM yang diselenggarakan Sabtu (16/9). (MC Diskominfo Prov Jatim)
Diberdayakan oleh Blogger.