Lensa Indramayu 
Jakarata_Ribuan driver online se-Jabodetabek yang terhimpun dalam Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) berunjuk rasa di depan kantor Grab Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

Unjuk rasa di kantor Grab Indonesia di Lippo Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). - pict warta kota

Mereka menuntut pemerintah menutup perusahaan aplikasi Grab dan Go-Jek. Alasanya, selama ini mereka hanya dieksploitasi dan tidak diperlakukan sebagai mitra perusahaan.

“Kami meminta aplikator untuk menghentikan monopoli. Kami meminta perusahaan aplikasi tidak berubah menjadi perusahaan transportasi,” tegas juru bicara aksi driver online itu, Dedi Heriyantoni.
Menurut Dedi, selama ini driver justru diperlakukan tak manusiawi karena perusahaan tak pernah memikirkan kesejahteraan pengemudi.
Tak hanya itu, mereka juga menuding Grab dan Go Jek Indonesia telah melakukan praktik kartelisasi bisnis transportasi online dengan promo-promo yang mencekik saingan. Driver tak memiliki hak, dan hanya dituntut untuk melakukan kewajiban.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan meminta pemerintah pusat segera menutup dan mengusir semua aplikasi yang menzalimi rakyat dan segera menghadirkan aplikasi transportasi online yang profesional adil, transparan dan Mensejahterakan rakyat,” lanjut Dedi.

Aksi ini diikuti ratusan pengemudi taksi dan ojek online. Puluhan polisi mengawal aksi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari perwakilan Grab Indonesia. Para pengemudi masih menunggu perwakilan manajemen.
Para driver bertekad akan terus menggelar aksi sampai tuntutannya dipenuhi. (TP/MJ)

Sumber : MediaJakarta

Lensa Indramayu  -

Rohadi menulis buku
Pict.Sedulur dan kerabat dari Indramayu di Lapas Sukamiskin

Bandung - Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yang kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak terkait dugaan praktik mafia hukum di balik vonis Pedangdut Saiful Jamil.

Rohadi yang divonis tujuh tahun penjara berkisah mengenai dugaan mafia hukum dalam vonis kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Saipul. Kesaksian itu disampaikan Rohadi melalui buku yang ditulisnya berjudul 'Menguak Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis kasus Pedangdut Saipul Jamil'.

"Dari balik penjara, dia (Rohadi) bersuara bahwa sejumlah hakim terlibat di balik rendahnya vonis untuk Saipul Jamil. Suara-suara contoh kasus," ujar Kuasa Hukum Rohadi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam bedah buku di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Kerabat Rohadi 

Zakir menganggap kliennya menjadi tumbal dalam vonis yang diterima Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil. Karenanya ia bersuara di dalam penjara. Dalam rekaman video dari penjara, Rohadi mengatakan, cerita tentang praktik mafia hukum pada pengadilan di Indonesia bukan hal baru.

"Tapi seperti apa bentuknya, bagaimana modusnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya satu dua catatan saja. Maka saya terbitkan buku ini agar publik tahu bahwa mafia hukum itu bukan hanya sekadar isu," kata Rohadi dalam video yang diputar dalam diskusi.

Dalam bukunya, Rohadi memaparkan awal mula kasus yang menyeretnya ke Sukamiskin. Kala itu hakim dan pegawai PN Jakut akan menghadiri resepsi pernikahan seorang pegawainya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu juga hendak dijadikan ajang wisata mereka. Maka, Rohadi ditugasi mencari biaya untuk plesiran mereka.

Menurut Rohadi, dana yang digunakan untuk plesiran ini adalah dana awal dari Bertha yang tak lain pengacara Saipul. Menurutnya, untuk perkara Saipul Jamil Rp50 juta, dari saya pribadi Rp50 juta, dan tambahan dari hakim Rp20 juta. Total Rp120 juta.
Kemudian pergerakan Rohadi sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, dia ditangkap saat menerima uang dari Bertha menjelang Lebaran 2016.

Kasus ini semakin rumit karena saat KPK menangkapnya, ada uang Rp700 juta di dalam mobil Rohadi. Dan perkara hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini merembet ke Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Sebab, menurut Rohadi, uang Rp700 juta itu berasal dari Sareh yang juga mantan Panitera MA. Meski demikian Sareh berkali-kali membantah terlibat dalam kasus itu.

Lewat bukunya juga, Rohadi menyebut nama-nama sejumlah hakim yang berperan dalam kasus itu. Suami Bertha, Hakim Tinggi Karel Tuppu dinilai mengetahui persoalan Saipul Jamil. Ketua majelis Saipul Jamil, Ifa Sudewi juga disebutnya tahu pat gulipat kasus itu. Dan seluruh nama-nama yang disebut Rohadi telah membantah keterangannya di persidangan.

"Lewat buku ini saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya, hingga nama-nama yang terlibat. Dan semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya," pungkasnya.KRI







Lensa Indramayu  - Ratusan personel Polres Indramayu disiagakan untuk mengamankan perayaan malam tahun baru 2018 di kota Indramayu.
Ratusan personel polres indramayu diterjunkan untuk mengamankan malam pergantian tahun.

Apel siaga persiapan dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin SIK, MH, MAP yang bertempat di mapolres Indramayu, Minggu (31/12/2017).

Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin SIK, MH, MAP mengatakan bahwa ada sekitar 549 personel Polri yang menjaga malam pergantian tahun.

"Kurang lebih 549 (personel) untuk pengamanan tahun baru," ujar Arif saat ditemui wartawan Lensa Indramayu usai pimpin apel persiapan pengamanan malam pergantian tahun di Mapolres Indramayu.

Arif menambahkan pihak kepolisian menyiapkan pasukan cadangan gabungan yang siap diturunkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ratusan personel polres indramayu diterjunkan untuk mengamankan malam pergantian tahun.

Menurut Arif, Polri bersama pihak-pihak lainnya, termasuk TNI, Tokoh masyarakat tetap mewaspadai aksi-aksi yang tidak diinginkan.

"Kami sudah siap, kewaspadaan tetap, aksi-aksi yang tidak kita inginkan harus kita waspadai bersama, bukan hanya polisi tapi juga TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lain," sambungnya .

Di tempat yang sama Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Asep Nugraha SH mengatakan pihaknya juga telah melakukan upaya pencegahan secara dini, demi meminimalisasi terjadinya tindak kejahatan yang dapat menggangu ketertiban. "Untuk pencegahan dini kami lakukan dengan cara menggelar razia baik itu kendaraan yang menggunakan knalpot bising, yang tidak menggunakan helm dan warung-warung yang menjual minuman keras (miras)

"Fokus pengamanan personel di tempatkan di tempat-tempat keramaian, fokus lalu lintas dan ruang publik, objek wisata, misalnya dayung, Ada posko pelayanan, posko keamanan dan tentunya gabungan dengan seluruh instansi," pungkas Asep.

Pena  : A71
Editor: Redaktur

Lensa Indramayu  - Subang- Sejumlah  Wartawan,Ormas dan LSM di Pantura meminta polisi segera menangkap para pelaku pengeroyokan dan kekerasan terhadap Wartawan yakni  Syahidin Bin Said  wartawan Sinar Pagi saat meliput acara pelantikan Kades Ciasem Hilir di halaman Kantor Desa Ciasem Hilir Pada Kamis, (21/12).


Syahidin/Wartawan  telah melaporkan Kades ke Polsek Ciasem dengan
Surat penerimaan Laporan No.pol STPL /206 /XIII/2017 /Sek .Csm
 Nama : Syahidin Bin Said
tempat tangal lahir Subang ,12 Oktober 1965
Pekerjaan Wiraswasta ,Agama Islam, Alamat Dsn Babakan Rt 003/006 ,Desa Ciasem Baru ,Kec.Ciasem Kab.Subang

Pada hari kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib dihalaman Desa Ciasem Hilir Dsn.Margajaya Desa Ciasem,Kec.Ciasem Kab.subang  telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau dimuka umum melakukan kekerasaan terhadap orang ( Pengoroyokan) yang dilakukan terlapor Sdr. Saiful Efendi dan Sdr.Jono Bin Ocin terhadap pelapor ( Syahidin Bin Said) dengan cara memukul menggunakan tangan kosong  pada bagian wajah atau pelipis sebelah kiri pelapor.

Atas kejadian tersebut pelapor mengalami rasa sakit ,luka lecet dan memar pada pelipis kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciasem.
berdasarkan laporan polisi /pangaduan nomor Lp /206/XIII/2017/JBR/RES SBG/Sek Ciasem, tanggal 21 Desember 2017.

Di tanda tangani A/N Kepala Kepolisian Sektor Ciasem yakni Kanit reskrim.

 Lanjut Syahidin Bin Said , rekan-rekan mendukung saya agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Wartawan khususnya oleh para Kepala Desa,"Katanya.

Atas tindakan itu, Saya  langsung membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Ciasem  memproses pelaku. Sebab melanggar Hukum dan Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 pasal 1 ayat 8.

Selain itu, sudah jelas dalam pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 disebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

"Sementara itu,  Pihak Terlapor Sdr Saiful Efendi belum bisa di konfirmasi sampai berita ini diturunkan.(Eka/Dit)

Lensa Indramayu  - Dipenghujung tahun 2017, Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah melantik sebanyak 562 pejabat di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya, Yang bertempat di pendopo alun-alun Indramayu, Jum'at  22/12/2017
Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah berpidato di hadapan pejabat yang hendak di mutasi dan dirotasi / Foto by. AAP

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menajemen Pegawai Negri sipil, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Dalam pidatonya Hj. Anna Sophanah mengingatkan, kepada para pemegang tanggung jawab, Agar lebih ikhlas dalam pengabdian dimanapun, Dan harus tetap bersinergi dalam menjalankan kewajibannya, Karna sebagai abdi negara harus bisa menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di Kabupaten Indramayu,  Dan sebagai bentuk penyegaran dilingkungan ke pemerintah Daerah
Adapun Pejabat stuktural yang dilantik diantaranya:

1. Administrator sebanyak 79 orang.
2. Pengangkatan dan alih Tugas pengawas di lingkungan pemerintah Indramayu sebanyak 182 orang.
3. Jabatan fungsional di antaranya, Direktur RSUD Indramayu, RSUD Pantura M.A Sentot patrol, Kepala UPT Puskesmas sebanyak 52 orang, Kepala UPT Pendidikan Non Formal  sebanyak 1 Orang
4. Pengangkatan dan alih tugas Kepala TKA, Kepala SD, Kepala SMP negeri sebanyak 249 Orang

Di tempat terpisah Ketua LSM pelopor Indramayu, Nanang, Menanggapi terkait pengangkatan tersebut, "Pengangkatan dan mutasi, jangan sampai menjadi konsumsi politik, Lebih utama pada penyegaran dan kinerja, Dan harus ada target kinerja di tempat yang baru, Agar tempat baru menjadi harum dan pewangi, Dan harus jelas Indikatornya, publik pun harus tau" Katanya.

Para peserta di sumpah oleh Ustad Nasir dan disaksikan oleh Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah Sementara pejabat yang beragama kristen diambil sumpahnya oleh Pendeta Agus.

Pena : ARF
Editor: Redaktur

Lensa Indramayu  - Seperti yang di beritakan sebelumnya bahwa Usai Kampanye, Calon Kuwu Meninggal, Pendukung Minta Diganti Ahli Warisnya, lalu muncul berbagai isu di kalangan masyarakat setempat dan sekitarnya sehingga menumbulkan kericuhan.
Dukun / Ilustrasi

Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa desa di Kabupaten Indramayu rawan mengalami gesekan yang berujung pada kericuhan dalam pilkades serentak 13 Desember 2017 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Dudung Indra Ariska mengaku belum mengetahui secara pasti desa mana saja yang berpotensi konflik tersebut. Namun, dia menjelaskan berdasarkan pengalaman sebelumnya, konflik yang pernah terjadi dalam pilkades di antaranya adanya tuntutan pembatalan hasil suara oleh kubu calon kepala desa yang kalah.

Hal itu tentu mendapat penolakan keras dari kubu calon kepala desa yang menang. "Akhirnya ricuh," katanya.

Tak hanya ricuh secara fisik, peran dukun juga dianggap berpengaruh dalam melancarkan kepentingan seseorang. Seperti yang terjadi pada pilkades di Indramayu, beberapa waktu lalu.

Calon kuwu melakukan berbagai manuver politik mereka untuk mengambil simpati warganya. Termasuk, menggunakan jasa dukun dalam upaya memenangi suara pada pemilihan tersebut.

Suasana berbeda terjadi pada pemilihan kuwu atau kepala desa. Dalam pemilihan kuwu tersebut dipenuhi suasana magis. (Red)

Lensa Indramayu  - Massa pendukung almarhum Bori, calon kepala desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bersikeras untuk tetap mengikutsertakan almarhum dalam pemilihan kepala desa (pilkades) pada 13 Desember 2017 mendatang.
Rapat pembahasan soal kuwu yang meninggal

Calon kepala desa nomor urut 3 ini meninggal sehari setelah kampanye terbuka pada Jumat, 8 Desember 2017. Beragam informasi tentang kepergian almarhum yang mendadak ini langsung beredar di masyarakat.

Mulai dari informasi kepergian almarhum karena serangan jantung hingga beredar kabar meninggal karena penyebab lain.

"Isu yang berkembang katanya ada riwayat medis sakit jantung," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu Dudung Indra Ariska, Senin (11/12/2017).

Permintaan pendukung almarhum Bori tersebut juga menjadi sorotan di tingkat legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu terus membahas permintaan pendukung Bori usai kepergiannya.

Dalam pilkades di Desa Tersana terdapat tiga calon yang telah ditetapkan panitia lokal, yakni calon nomor urut satu, Badullah; nomor urut dua, Kuseri; dan nomor urut tiga atas nama Bori.

Dukungan kuat terhadap Bori lantaran almarhum merupakan petahana kepala desa setempat. Masyarakat berharap agar pasangan nomor urut tiga ini digantikan oleh ahli warisnya.

Namun, hasil audiensi tidak menemukan titik terang. Dudung mengaku tidak meyakini rumor yang beredar tentang kepergian Bori di luar serangan jantung.

"Jangan berandai-andai nantinya fitnah, enggak baik," pinta dia.(red)

Lensa Indramayu  - INDRAMAYU -- Pemilihan kepala desa (pilkades/kuwu) serentak di Kabupaten Indramayu yang akan digelar pada 13 Desember 2017 kini tinggal menghitung jam. Seluruh calon maupun para pendukungnya pun diimbau untuk menjaga kondusivitas daerah.
Ilustrasi
"Kita minta kepada seluruh calon kuwu dan pendukungnya untuk menjaga kondusivitas desanya masing-masing dan Kabupaten Indramayu," tegas Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat, di Indramayu, Senin (11/12).

Taufik menyatakan, pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa. Dia mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk melaksanakan pesta demokrasi itu secara jujur, adil dan sportif.

Taufik menambahkan, jika dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan ada masalah, maka harus diserahkan pada mekanisme yang ada. Selain melalui jalur hukum, bisa juga melalui jalur administrasi.

Seperti diketahui, ada 138 desa di Kabupaten Indramayu yang akan menggelar pilkades serentak. Pilkades itu akan diikuti 479 calon kuwu yang bertarung untuk menjadi pemimpin di desanya masing-masing.
[next]Di tempat yang Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Dudung Indra Ariska mengakui, pelaksanaan pilkades lebih panas jika dibandingkan dengan pemilu lainnya, termasuk pemilihan presiden. Pasalnya, setiap pendukung dan kontestan akan langsung berhadapan dengan rivalnya masing-masing.

"Untuk itu Kami minta semua peserta dan pendukungnya bisa menjaga kondusivitas daerah," tegas Dudung.

Dudung menyatakan, untuk mengantisipasi timbulnya gesekan, sejumlah langkah telah dilakukan. Di antaranya dengan menggelar ikrar damai, yang diikuti seluruh calon kepala desa.

Selain oleh instansi terkait, langkah antisipasi terjadinya gesekan juga dilaksanakan oleh jajaran Polres Indramayu. Salah satunya dengan mengundang seluruh calon kepala desa dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H di Mapolres Indramayu, Sabtu (10/12) lalu.

Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, mengatakan, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihaknya berharap agar semua pihak dapat meneladani Nabi Muhammad SAW.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada calon kuwu (kepala desa) yang telah hadir. Saya harapkan pelaksanaan Pilkades dapat terlaksana dengan aman dan sukses, tidak ada rintangan. Kepada calon kuwu yang terpilih, nantinya jangan sombong dan yang tidak terpilih agar menerimanya," ucap Arif.

Source : Antara
Editor : Redaktur

Lensa Indramayu  - Indramayu - Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu mengamankan seorang mantan kepala sekolah (kepsek) dan dua orang bendahara sekolah SMKN 1 Arahan, Kabupaten Indramayu. Keduanya diduga telah menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2014.

Ilustrasi
Adapun ketiga orang itu, yakni SY selaku mantan kepsek, serta AM dan ES, masing-masing mantan bendahara sekolah yang pernah dipimpin SY. SY saat ini masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) aktif. Namun, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepsek di sekolah tersebut.

Begitupula dengan AM dan ES, yang juga kini sudah tidak menjabat lagi sebagai bendahara sekolah. Ketiganya diamankan petugas Kejari Indramayu pada awal Desember 2017 dan kini sudah dititipkan di Lapas Klas II B Indramayu. Penahanan terhadap ketiganya akan dilakukan selama 20 hari, mulai 7 Desember hingga 26 Desember 2017.

"Penyidik sudah mengantongi dua alat bukti," kata Kepala Kejari Indramayu, Abdillah, Senin (11/12).

SY merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana BOS. Dia menunjuk AM sebagai bendahara di periode awal tahun anggaran, dan periode berikutnya ES selaku bendaharanya. Ketiga orang itu diduga telah bersekongkol untuk menyelewengkan penggunaan dana BOS.

Adapun besaran dana BOS di SMKN 1 Arahan pada 2014 yakni Rp 400 juta. Dari jumlah tersebut, dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp 296 juta. Hal itu terungkap dari hasil audit yang telah diterima oleh Kejari Indramayu. 

Abdillah menjelaskan, dalam penggunaan dana BOS itu, ketiganya membuat laporan pertanggung jawabannya. Namun, sejumlah bukti-bukti riil seperti kuitansi, nota, dan lainnya sebagian besar ada yang difiktifkan.

"Proses pencairannya pun tidak mengacu pada juknis penggunaan dana BOS," terang Abdillah.

Saat ini, lanjut Abdillah, Kejari Indramayu terus mengembangkan kasus itu dan memeriksa sejumlah saksi. Pihaknya pun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Mudah-mudahan proses penyidikannya cepat selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," tutur Abdillah.

Source : ROL
Editor : Redaktur

Lensa Indramayu  - Dipenghujung tahun 2017, Polres Indramayu memusnahkan ribuan botol miras dan narkoba hasil operasi Pekat lodaya yang digelar di Mapolres Indramayu, Sabtu (9/12) sore.
Ribuan botol miras hasil sitaan / foto istimewa
Dari hasil Operasi Pekat Lodaya 2017 jajaran polres Indramayu berhasil menyita ribuan botol miras dan narkoba, Adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa 14.763 botol miras dari berbagai merk dan jenis, sabu seberat 112,46 gram, ganja 12,78 gram, pil Dextro 1.312 butir, pil Tramadol sebanyak 625 butir, pil Heximer 1.986 butir dan pil Trihex 46 butir.

Kegiatan pemusnahan miras dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin. Turut hadir pula dari ketua MUI Kabupaten Indramayu, para tokoh agama, unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu, TNI, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

"Momen dari tujuan pemusnahan miras dan narkoba ini dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menghadapi pemilihan kuwu serentak 2017, perayaan Natal 2017 dan tahun baru 2018," kata Arif.

Arif mengatakan, Bahwa Polres Indramayu sangat mendukung visi Pemkab Indramayu Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera (Remaja). Polres Indramayu pun memiliki program bebas minuman keras (miras), judi, knalpot bising, warung remang-remang (warem), narkoba dan geng motor.

Bentuk dukungan itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Indramayu Religius, Maju, Mandiri Sejahtera yang Bebas dari Minuman Keras, Perjudian, Warung Remang-remang, Narkoba, Knalpot Bising serta Geng Motor. Penandatanganan deklarasi itu dilakukan disela puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-71 di Alun-alun Indramayu, Senin (10/7).

Deklarasi itu di antaranya ditandatangani Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, Bupati Indramayu, Anna Sophanah, Dandim 0616 Indramayu, Letkol Benny Febrianto, Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, ketua Pengadilan Negeri, kepala Kejaksaan Negeri dan berbagai tokoh agama dan masyarakat Indramayu.
 
"Tapi program itu tidak bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Mari kita gelorakan Indramayu Remaja bebas miras, judi, knalpot bising, narkoba, warem dan geng motor," ucap Arif. (Red)

Lensa Indramayu - JAKARTA - Kekerasan yang kerap kali dialami oleh insan media saat meliput, terkadang harus berakhir dengan kesedihan. Pasalnya dewan pers selaku orang tua terkadang lebih memihak orang lain daripada  anaknya sendiri.
FPII 
hal itu ditegaskan oleh  ketua presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihati saat musyawarah nasional pertama di jakarta (3/12) Kasih Hati menjelaskan bahwa FPII sejajar dengan Dewan Pers dan selaku penyeimbang. FPII lahir karena sering adanya kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis yang tidak dapat terakomodir oleh Dewan Pers.


"Kami adalah penyeimbang dari Dewan Pers, kami FPII mau bersinergi dengan siapa saja. FPII lahir karena berbagai kekerasan yang diterima oleh para jurnalis selama ini dan kurang terakomodir oleh Dewan Pers, karena itu kami mendirikan FPII untuk mengakodir teman-teman yang tidak terakomodir oleh Dewan Pers," tuturnya.

Dikatakannya, meskipun masih berusia seumur jagung, namun FPII memiliki integritas tinggi. "Untuk itu, kami mohon doa dan dukungan dari TNI, Polri serta Instansi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat dan Organisasi wartawan lain agar FPII bisa diterima dan saling bersinergi," ungkap Kasihhati

Ia juga menegaskan, kepada seluruh anggota yang telah tergabung dalam FPII agar menjadi jurnalis yang mempunyai integritas tinggi serta menjaga marwah FPII.

"Saya selalu tekankan kepada semua anggota FPII agar menjadi Jurnalis yang mempunyai integritas tinggi serta jiwa pejuang sejati, bukan pecundang sejati dan selalu menjaga marwah FPII," tegas Kasih Hati yang akrab dengan sapaan Bunda.

Kepala Subbagian Opinev Bag Penum Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, AKBP  Zahwani Pandra Arsyad mengapresiasi dan menyambut baik atas kehadiran FPII. Menurutnya, dengan hadirnya pengurus dan anggota FPII dari sabang sampai merauke dalam kegiatan MUKERNAS ini membuktikan bahwa negara NKRI ini betul-betul hidup berdampingan secara damai.


"Dengan jumlah 450 ribu personil polri yang harus memberikan pelayanan kepada 200 juta orang, tidak mungkin bisa menjaga kesatuan NKRI tanpa bantuan dan kerjasama jurnalis," tutur AKBP Zahwani Pandra Arsyad saat meberikan sambutan.


Disamping itu, mantan Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga mengatakan, dengan adanya Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) saat ini, baik secara personal, lembaga, istitusi maupun instansi pemerintahan tidak bisa lagi untuk tidak memberikan jawaban apapun terkait informasi yang dapat dipercaya, partisispasi dan obyektif untuk disampaikan kepada masyarakat luas.


"Seperti yang disampaikan pimpinan kami, yaitu Bapak Kapolri dalam strategi kepolisian, salah satunya adalah strategi dibidang kehumasan bahwa setiap Anggota Polri harus memiliki kemampuan public relation dan kemampuan public speaking untuk memberikan penjelasan," ucapnya.


Dia juga mengajak agar terus menjaga persatuan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pesta demokrasi di tahun 2018 dan 2019 mendatang. "Peran daripada media tentunya harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat serta bersatu padu dengan lembaga baik TNI, Polri dan Perintahan dalam membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik, aman, nyaman tentram dan damai," pungkasnya.(IB)

Lensa Indramayu -INDRAMAYU - Meghadapi datangnya musim hujan tahun ini, semua instansi di minta siaga 1 untuk mencegah datangnya berbagai bencana khususnya di wilayah kabupaten indramayu. Pasalnya, di musim hujan seperti sekarang, ancaman bencana sewaktu-waktu bisa terjadi.
Bencana / Ilustrasi
Sekretaris Daerah Indramayu, Ahmad Bahtiar, meminta semua instansi serta warga di Kabupaten Indramayu untuk siaga menghadapi ancaman bencana alam. "Semua harus pada posisi siaga satu," ujar Bahtiar, ketika mengelar Rapat Koordinasi Siaga Bencana, di Makodim 0616 Indramayu, Senin (4/12).

Bahtiar mengatakan, instansi dan masyarakakat harus melakukan deteksi dini dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi dari sumber-sumber resmi terkait. Dengan adanya deteksi dini, diharapkan semua sudah siaga dan siap mengantisipasi jika bencana benar-benar terjadi. "Kalau misalkan ada retakan atau tanda-tanda akan terjadi bencana, maka harus segera ada tindakan," tegas Bahtiar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu, Edi Kusdiana mengatakan, pada fase kesiap-siagaan dalam penanganan bencana, perlu ada upaya peningkatan pengurangan risiko bencana. Hal itu berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Kesiap-siagaan bencana tidak akan optimal jika tidak ada partisipasi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat," kata Edi.

Editor : Redakrur

Lensa Indramayu - Indramayu
Minggu, 27 Nopember 2017

Dialog Masyarakat Dengan Para Calon Kuwu Desa Cemara Wetan 

Membentuk pemilih cerdas adalah solusi untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, mereka tidak hanya memilih karena faktor kedekatan keluarga atau banyaknya materi yang sudah diterima tetapi mengenal visi, misi dan program yang ditawarkan, serta keberanian para kandidat membuat kontrak politik dihadapan masyarakatnya.

Hal itu ditegaskan oleh Zainal selaku kordinator Generasi Masyarakat Peduli Desa (GMPD) Desa Cemara Wetan Kecamatan Cantigi Indramayu saat menggelar kegiatan Dialog Pembangunan Desa antar para kandidat calon kuwu dengan masyarakat desa blok Bong, Sabtu (25/11).

Zaenal menjelaskan bahwa kegiatan dialog tersebut adalah bagian dari upaya GMPD untuk menumbuhkan kesadaran pemilih tentang perlunya mencermati secara cerdas para kandidat calon kuwu sebagai kunci utama terpilihnya pemimpin yang akan bisa mengatasi persoalan di desa.

“ Masyarakat harus sadar bahwa Pemilihan Kuwu adalah persoalan memilih orang yang nantinya akan menentukan nasib masyarakat itu sendiri. Tanpa mengenal lebih dalam tentang sosok calon serta keberanian mereka menandatangani kontrak politik dengan masyarakatnya maka pilwu sama saja dengan memilih kucing dalam karung ” Jelas Zainal.


Dialog Pembangunan Desa yang digelar oleh GMPD Cemara Wetan menghadirkan semua kandidat calon kuwu di sana, ketiga calon tersebut yakni Tahjudin,Suparno,dan Jaynudin.S.Pd. Masyarakat yang terdiri dari tokoh ulama,pemuda bahkan sesepuh desa terlihat antusias mengikuti jalanya dialog bahkan terjalin diskusi hangat antar calon dengan masyarakat yang hadir.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kontrak politik masing – masing kandidat tentang beberapa tuntutan masyarakat terkait dengan tata kelola desa dan kebijakan yang menjadi kebutuhan masyrakat Desa Cemara Wetan khusunya blok bong.


Mustakhbirin sebagai tokoh pemuda blok bong menyampaikan harapanya tentang kuwu yang kelak terpilih. Bahwa siapapun yang jadi hendaknya tidak mengingkari kontrak politik yang sudah dibuat oleh para calon disaksikan oleh semua unsur masyarakat yang hadir di sana.

“ Kami akan kawal terus kontrak ini, bahkan menagihnya jika kelak mereka (kandidat calon) mengingkari ketika sudah terpilih nanti. ” Tandasnya.

Adapun beberapa isi point dalam nota kontrak yang ditandatangani para calon diantaranya mengenai Transparansi penggunaan APBDes, Menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan penggunaan anggaran desa, Perbaikan infra struktur jalan akses desa, keterwakilan masyarakat blok bong dalam kepengurusan baik struktur pemerintahan maupun lembaga – lembaga desa, Pengangkatan RT RW melalui pemilihan langsung oleh warga blok bong sebagai bahan rekomendasinya. Perhatian terhadap guru madrasah dan pengasuh mushola. (Red)

Lensa Indramayu - FPII Rabu, 22 Nopember 2017

Pengukuhan Korwil Kab.Tasik dan Kab.Ciamis oleh Ketua FPII Setwil Jawa Barat
Banjarsari Ciamis - Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Jawa Barat kembali melakukan pengukuhan bagi sejumlah Koordinator Wilayah (Korwil) di Jawa Barat, Sabtu (18/11), bertempat di Alun-alun Banjarsari Ciamis. Pengukuhan ini sebagai bentuk keseriusan dari masing - masing Korwil dalam upayanya mengembangkan serta mengepakkan sayap FPII di wilayahnya.

Acara perhelatan Akbar Pengukuhan Korwil FPII Kab.Ciamis & Korwil FPII Tasikmalaya dipenuhi oleh ratusan undangan yang yang hadir. Semarak suasana sejak awal sudah terlihat jelang acara Pengukuhan tersebut berlangsung.

Acara dihadiri langsung oleh Ketua Presidium FPII Kahatsihi, Ketua FPII Setwil Jawa Barat, Merry Panjaitan, , Ketua Divisi Advokasi, Wesly HS, Sekretaris FPII Setwil Jabar, Jansen Matondang dan Pembina FPII Setwil Jabar, Andrey Y Manullang SH, MH. Dan juga terlihat hadir beberapa Korwil FPII di Jawa Barat seperti Korwil FPII Kab.Bandung Barat, Korwil FPII Kab.Sukabumi, Korwil FPII Kota Bekasi dan Korwil FPII Kab.Bogor. Serta  para tamu undangan lainnya dari jajaran pemerintah Daerah Kab.Ciamis, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas yang ada di wilayah Ciamis dan Banjarsari.

Pengukuhan Korwil FPII Kab.Ciamis dan Tasikmalaya ini mengambil tema "Dengan Kebersamaan Kunci Sukses Menuju Keberhasilan". Pagelaran Marching Band dari siswa siswi sekolah SMP Negeri 2 Banjarsari dan tarian Jaipong menjadi awal pembuka Acara tersebut.


Heri Graha, Ketua FPII Korwil Kabupaten Ciamis Kepada awak media mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Presidium, Ketua Setwil dan para Ketua Korwil FPII yang telah hadir di kegiatan hari ini, dan juga kepada Muspika Kecamatan Banjarsari , Muspida Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya yang telah juga memberikan partisipasi untuk terlaksana dan suksesnya kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Kasihati selaku Ketua Presidium FPII  mengatakan, agar seluruh anggota FPII dapat menegakkan nilai - nilai jurnalisme dengan baik agar kiprahnya dapat bermanfaat dan berguna baik dalam tubuh FPII itu sendiri maupun bagi pihak lain seperti dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk dengan TNI dan POLRI.

Sementara itu Ketua Setwil Jawa Barat, Merry Panjaitan memberikan arahan dalam sambutannya, bahwa agar seluruh jajaran FPII Kab.Ciamis dan Tasikmalaya yang di lantik benar benar dapat selalu menjaga marwah FPII, menjaga kekompakan diantara anggota, juga selalu menjalin kemitraan baik dengan pihak pemerintah dan masyarakat, maupun TNI & POLRI.

Bunda panggilan akrab Ketua Setwil Jabar ini juga berpesan melalui Acara Pengukuhan ini akan membawa angin perubahan baru bagi seluruh Pengurus FPII menuju keberhasilan dan kesuksesan bersama.

Mewakili Pemerintah Daerah dan Koramil serta Polsek, Dedy Mudyana selaku Camat Banjarsari memberikan apresiasi dan dukungannya kepada seluruh jajaran pengurus FPII pusat sampai daerah dengan di gelarnya acara yang sangat positif ini, pemerintah juga sangat menyambut baik dengan adanya pengukuhan FPII diwilayah Banjarsari, semoga terus menjalin kemitraan serta sinergitas antara pengurus FPII, Jajaran Pers dengan pihak Pemerintah Kab. Ciamis, juga memgucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan dan pelantikan Pengurus FPII Kab.Ciamis dan Tasikmalaya.

Pembacaan SK Pengukuhan FPII Korwil Ciamis &  Tasikmalaya dilakukan oleh Wesly HS (Ketua Deputi Advokasi), satu persatu nama Pengurus FPII Korwil yang dibacakan naik keatas panggung. Dan serah terima Bendera Pataka FPII Korwil dilakukan oleh Bunda Ketua FPII Setwil Jabar kepada Ketua FPII Korwil Ciamis sebagai bentuk seremoni utama acara ini.

Di akhir acara ini, diberikan cindera mata dan penghargaan bagi seluruh jajaran pemerintah yang ada di Kab.Ciamis kepada Bupati Ciamis, Dandim Ciamis, Kapolres Ciamis, ketua DPRD Kab.Ciamis, Kapolsek, Danramil dan Camat Banjarsari sebagai rasa terima kasih seluruh jajaran FPII dari pusat sampai daerah.

Acara ini di tutup dengan peniupan lilin & pemotongan kue ulang tahun sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun ke 2 Media BARAK. yang di lakukan oleh seluruh keluarga besar Media BARAK.
Lalu di tutup dengan Pembacaan Do’a oleh salah seorang tokoh agama yang ada di Banjarsari serta di teruskan dengan acara Hiburan nyanyi bersama di iringi musik sebagai rasa syukur atas terselenggara dan suksesnya seluruh rangkaian acara. (Red.)

Lensa IndramayuPemerintah Daerah Kabupaten Indramayu serius melakukan langkah preventif untuk mencegah kebocoran anggaran dana desa diantaranya dengan menggandeng kepolisisan dalam hal pengawalanya.
Kawal Dana Desa / Ilustrasi
Pemkab bersama dengan polres Indramayu telah menandatangani nota kesepahaman, terkait pengawalan dan pengawasanya, penandatanganan nota tersebut di saksikan oleh 479 para calon kuwu sekabupaten Indramayu Senin kemarin (13/11/2017) di alun - alun Indramayu

Bupati indramayu Hj. Ana sopana dalam sambutanya , menyampaikan bahwa penggunaan  dan pemanfaatan dana desa (DD) untuk meningkatkan ekonomi dan SDM masyarakat hingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antara kota dan desa.

" Dana desa ini bukan untuk para kuwu secara pribadi , melainkan untuk pembangunan desa. saya berharap, program yang dijalankan desa sesuai dengan perencanaan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin mengungkapkan, penandatanganan MoU antara Pemkab Indramayu dengan Polres Indramayu terkait dengan pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2018 nanti, bukan untuk para kuwu terpilih, tetapi dana tersebut harus dapat dipergunakan untuk pembangunan diwilayah desa masing-masing, sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan tidak ada kebocoran.

Peran aktif masyarakat pun bisa sangat di butukan sebagai kontrol sosial.mengingat anggaran yg begitu besar yg mencapai angka Rp300 miliar di Kabupaten Indramayu. Jika tanpa pengawasan yang kuat, dipastikan akan muncul kebocoran-kebocoran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam telaksanaan tekhnisnya lanjut Arif akan lebih mengupayakan pendekatan persuasif  dengn tabiat sosiologi masyarakat di sekitar. terbangunya kedekatan polisi dan masyarakat menurut Arif, hal2 yg tidak di inginkan pun akan di minimalisir

“Kalau misalnya dari Kuwunya sendiri tidak mau dibantu adanya pengawasan, kita akan kordinasikan dengan Inspektorat sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani, jadi para kuwu tidak usah takut kepada kepolisian, karena ini lebih pada langkah pencegahan,

Menurutnya, langkah pengawasan itu merupakan bentuk pencegahan. Jika dari awal sudah dilakukan pendampingan, tentunya anggaran ini akan tepat terserap dan efesien direaliasasikan di desa-desa

Lensa Indramayu - Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah melakukan transfer dana bantuan keuangan Dana Desa (DD) tahap ahir kepada 65 Desa sebesar Rp 18,6 miliar.

Kantor Badan keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Indramayu, H. Iyus Rusmadi mengatakan, transfer dana DD tahap ahir ini masing-masing desa akan memperoleh suntikan dana 40 persen dari pagu yang ditetapkan, menurutnya berdasarkan SK Bupati Indramayu nomor 147.25/kep.139.B-BPMD/2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu tahun 2017 pengalokasian Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp267.773.195.000,- untuk 309 desa di Kabupaten Indramayu. Besaran pengalokasian Dana Desa sudah dicairkan sebesar Rp 160,6 miliar tahap pertama sebesar 60 persen dan untuk pencairan tahap ahir ini sudah disiapkan anggaran sebesar Rp107,1 miliar atau 40 persen dari pagu yang ditetapkan.

“ Kami baru melakukan transfer kepada 65 Desa sebesar Rp18,6 miliar, berdasar dari pengajuan dari desa - desa tersebut -”tuturnya kepada lensaindramayu.com, Jumat (17/11/2017).

Iyus berharap, anggaran yang sudah ditransfer kepada desa-desa penerima manfaat dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, terapkan sesuai fungsinya masing-masing karena ini menyangkut program pemerintah pusat, sehingga program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dapat dirasakan manfaatnya katanya.

Kasubag Pengeluaran BKD Indramayu, Ali Siswoyo mengatakan, target pencairan dan transfer Dana Desa(DD) itu pada pertengahan Nopember ini sudah tuntas, pihaknya masih terus melakukan verifikasi berkas pengajuan dari masing-masing desa setelah mendapat nota dinas dari DPMD Indramayu.

Disinggung kendala klasik yang menjadi penghalang lambatnya pencairan atau transfer dana selama ini adalah menyangkut pelaporan SPJ pelaksanaan sebelumnya dan pembayaran pajak. Dua persoalan itu yang menjadi lambat ditambah adanya kekeliruan angka yang dimasukan dalam permohonan pencairan.

“Sementara memang kesulitanya masih soal tekhnis lambatnya pelaporan, ditambah ada temuan perbedaan angka yang diajukan, soal ini kan sangat sensitif, maka dibutuhkan kehati-hatian seleksi verifikasi dokumen pengajuan,”tuturnya.

  • Adapun 65 desa yang sudah ditransfer melalui bank bjb diantaranya Kecamatan Sindang Desa Rambatan Kulon Rp377,2 juta, Penyindangan Kulon Rp345,7 juta, Desa Babadan Rp 335 juta, Desa Wanantara Rp370,1 juta. Kecamatan Balongan untuk Desa Tegalurung Rp340,8 juta, Kecamatan Karangampel untuk Desa Mundu Rp366,9 juta, Desa Tanjungpura Rp333 juta, Desa Benda Rp344,5 juta, Desa Kaplongan Lor Rp339,4 juta. Kecamatan Jatibarang Desa Sukalila Rp 313,2 juta, Desa Jatisawit Rp322,1 juta, Kecamatan Widasari Desa Ujung Pendok Jaya Rp342,2 juta, Desa Ujungjaya Rp361,3 juta. Kecamatan Kertasemaya Desa Kertasemaya Rp322,8 juta, Desa Tenajar Kidul Rp 354,9 juta, Desa Tenajar Rp 373,1 juta. Kecamatan Sukagumiwang Desa Gunungsari Rp365,5 juta, Desa Gedangan Rp 330 juta, Kecamatan Losarang untuk Desa Ranjeng Rp332,6 juta, Kecamatan Kroya Desa Sumbon Rp368 juta, Kecamatan Anjatan untuk Desa Bugis Rp358 juta, Desa Kedungwungu Rp351,2 juta, Desa Anjatan Rp339,8 juta, Desa Cilandak Rp337,6 juta, Desa Kopyah Rp349,8 juta, Desa Salamdarma Rp360,2 juta, Desa Wanguk Rp360,2 juta, Desa Cilandak Lor Rp345,4 juta, Desa Anjatan Utara Rp355,4 juta, Desa Lempuyang Rp348,8 juta, Desa Anjatan Baru Rp355,1 juta, Desa Bugistua Rp358,5 juta, Desa Mangunjaya Rp353,7 juta, Kecamatan Sukra Desa Ujung Gebang Rp 346,2 juta, Desa Sukra Wetan Rp354,3 juta. Kecamatan Patrol Desa Limpas Rp331,2 juta.Kecamatan Indramayu untuk Desa Kenanga Rp342,3 juta, Kecamatan Pasekan untuk Desa Totoran Rp334,4 juta, Desa Karanganyar Rp353,6 juta. Kecamatan Lelea untuk Desa Tunggulpayung Rp342,7 juta, Desa Nunuk Rp327 juta, Desa Tamansari Rp332,4 juta, Desa Cempeh Rp339,9 juta. Kecamatan Cikedung untuk Desa Jambak Rp336,6 juta, Desa Loyang Rp353,4 juta, Desa jatisura sRp340,5 juta, Desa Cikedung Lor Rp344,2 juta, Kecamatan Cikedung untuk Desa Jambak Rp336,6 juta, Desa Loyang Rp353,4 juta, Desa jatisura Rp340,5 juta, Desa Cikedung Lor Rp344,2 juta. Kecamatan Bongas untuk Desa Margamulya Rp365,8 juta, Desa Bongas Rp340 juta. Kecamatan Kandanghaur untuk Desa Wirapanjunan Rp316,3 juta, Desa Ilir Rp363,6 juta, Desa Bulak Rp346 juta. Kecamatan Bangodua Desa Wanasari Rp335,1 juta. Kecamatan Cantigi Desa Cemara Wetan Rp336,8 juta.

Lensa Indramayu - LHOKSEUMAWE – Musim hujan yang melanda wilayah Aceh, khususnya Lhokseumawe, membuat puluhan masyarakat lhokseumawe dan sekitarnya yang berprofesi  sebagai nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong, kota Lhoseumawe tidak melaut. Akibatnya, pasokan ikan menjadi berkurang dan harga di pasaran terus meningkat .
Nelayan asal aceh
Pantauan Wartawan di TPI  Puluhan kapal nelayan jaring tradisional dan boat berkapasitas 20 GT, 40 GT dan 60 GT, tidak beraktifitas dan memilih menepi di TPI Pusong, Lhokseumawe.

Seorang Nelayan Lhokseumawe, Sulaiman kepada Awak Media Jum'at, mengatakan, sudah 6 hari nelayan di daerah itu tidak melaut.
Penyebabnya, angin kencang dan hujan deras yang terus menerus, serta gelombang tinggi yang sedang melanda kawasan tersebut.

“Kalau cuaca buruk seperti ini, pendapatan ikan juga berkurang.
Biasanya sekali berlabuh bisa mendapatkan hasil setelah dijual, 400.000 s/d 500.000 ribu dibagi 4 orang, rata-rata 100.000 /org,Lanjutnya, jika cuaca mulai membaik para nelayan berencana akan kembali melaut pada minggu lusa.Para Nelayan sebagian memanfaat waktu untuk membersihkan dan merehab kapal mereka selama menepi di TPI Pusong dan  jika terlalu lama menepi, ditakutkan pasokan ikan di pasaran akan kosong dan harganya juga semakin melambung. (Muhd)
Diberdayakan oleh Blogger.