Lensa Indramayu  -
Ilustrasi
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya korupsi keuangan daerah adalah lemahnya keberadaan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Padahal, kata dia, Inspektorat merupakan Instansi Daerah yang mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

“ Inspektorat Daerah selama ini mandul!, dan sengaja tidak diperkuat sehingga pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di daerah juga rendah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Oknum Kades,” ujar Rahmad, Senin (30/7).
Rahmad menilai, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol di tengah besarnya kekuasaan dan uang yang mengalir ke daerah. Untuk mencegah hal tersebut, tidak relevan lagi dengan mengurangi kekuasaan dan uang yang diperuntukkan kepada daerah. “ Salah satu caranya memperkuat sistem kontrol dengan memperkuat Inspektorat Daerah,” katanya.
Drs TB Rahmad Sukendar

Menurut Rahmad, Inspektorat ini mempunyai fungsi besar karena terlibat sejak perencanaan, implementasi, dan evaluasi Program Pemerintah Daerah. Jika kuat, maka inspektorat bisa sejak awal mencegah praktik korupsi.
Dia mengatakan, cara kerja Inspektorat berbeda dengan cara kerja Penegak Hukum atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “ Kalau BPKP dan aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bekerja dan bertindak setelah terjadi sesuatu, seperti pemadam kebakaran. Maka Inspektorat ini sebenarnya bekerja sebelum terjadinya korupsi. Inspektorat bekerja di hulu, seperti early warning system atau pencegahan dini,” kata dia.
Menurutnya, selama Inspektorat menjadi bagian Pemerintah Daerah, atau bawahan Kepala Daerah, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan efektif. “ Inspektorat tidak bisa berbuat banyak, karena berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah, ditambah lagi personalia di Inspektorat Daerah rata – rata orang buangan, orang yang jelang pensiun dan orang mau disingkirkan,” katanya.
Rahmad Sukendar menganjurkan tiga hal untuk memperkuat Inspektorat Daerah. Pertama, memperkuat otoritasnya, sehingga temuan Inspektorat tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi wajib dijalankan Kepala Dearah. Kedua, posisi Inspektorat harus diangkat menjadi lembaga vertikal dari Inspektorat Nasional, sehingga dia tidak berada di bawah Pemerintah Daerah.
Inspektorat Daerah harus dikeluarkan dari struktur Pemerintah Daerah agar efektif melakukan pengawasan. ” Secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab ke Inspektorat Nasional, tetapi secara operasional, dia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,” tutur Rahmad
Ketiga, lanjut dia, Inspektorat harus diisi oleh orang yang kompeten, berkualitas dan berintegritas. ” Jangan hanya diisi oleh orang – orang buangan atau orang tua yang akan memasuki masa pensiun,” katanya lagi.
Ditambah maraknya pengaduaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang tidak pernah berjalan sampai ke meja hijau, Inspektorat terkesan menutup – nutupi hasil pemeriksaannya, dan bahkan menjadi konsultan para Kades, hingga akhirnya dugaan korupsi Dana Desa di pedesaan aman – aman saja tanpa tersentuh yang pada akhirnya masyarakat desa yang sangat dirugikan dan merasa kecewa karena tidak ada kepercayaan lagi terhadap Inspektorat di daerah, tandasnya. (Red AF)

Lensa Indramayu  - Puluhan santri santriwati menggelar aksi unjuk rasa di depan pengadilan negri Indramayu Jl. Jend. Sudirman No.183, Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Mereka menamakan aksi bela wakaf dan meneriakkan takbir dan sholawat sebagai pemantik dan penyemangat perjuangan pondoknya .
Bela Tanah Wakaf Pesantren, Puluhan Santri dan Santriwati Unjuk Rasa

Saat sidang sedang berjalan, dari mulai jam 08.00 hingga berakhirnya sidang berlangsung. Senin 30/04/18 Seperti yang di ketahui Bahwa pada pondok pesantren Darusallam sudah menempati lahan selama 17 tahun dan pada tahun 2001 DRS .H.Murachman Achsan selaku pemilik tanah, menyatakan dan mengucapkan pernyataan wakaf tanah 2,8' Hektar yang sekarang berupa pondok pesantren Darusallam Eretan Indramayu dengan segala fasilitasnya Tanah wakaf itu selanjutnya dikelola oleh Masyhuri menjadi Pondok Pesantren Darussalam.

Dalam perjalanannya, pesantren berkembang pesat dan memiliki banyak bangunan dan aset yang merupakan wakaf dari parawali santri dan umat.

Pesantren itupun sudah melahirkan sedikitnya 11 angkatan. Namun, sekitar 2015, orang yang mewakafkan tanah tersebut ternyata menjual tanah yang sudah diwakafkannya itu. Karenanya, pihak ketiga yang membeli tanah tersebut ingin menguasai tanah itu dan bangunan serta kegiatan pesantren yang berdiri di atasnya harus minggir.

Melalui perwakilannya Turut hadir dalam aksi tersebut Aliansi bela ponpes Darussalam yang dihadiri IKPEDE (Ikatan keluarga pelajar dan Alumni Darussalam Eretan), FORUM WALI SANTRI DARUSSALAM,AKSI (Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu) PCNU kabupaten Indramayu ,IPM (Ikatan Pemuda Muhammadiyah Indramayu ANSHOR,BANSER,IPNU (Ikatan pelajar NU),PERGUNU (Persatuan Guru NU),FKSS (Forum kepala sekolah swasta), Pemuda PUI) Melalui BPK H.Tarkani Az ( Ketua Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu ) ketika di wawancara kontributor lensi Beliau menjelaskan mendukung penuh perjuangan para anak anak para santri " Kami dari Aksi sangat peduli ketika anak Anak di bagi pikirannya antara belajar Dan memperjuangkan hak pondok Pesantrennya, mudah mudahan sidang Melihat perkara yang di sidangkan Menjadikan Pondok pesantren sebagai Pemenang bahkan ketika kalaupun Suport dan dukungan dari kami di Aksi Tidak berhenti sampai di sini.

Ini bukan Intervensi , hanya saja kami ingin Seadil adilnya dan mereka tidak Sendirian. (Red)

Lensa Indramayu  - Mengaku  debt colector perusahaan pembiayaan PT FIF Multi Finance, diduga memaksa di sertai intimidasi terhadap korban, penarikan 1 unit motor konsumen pun terjadi, dengan alasan pembayaran yang menunggak  selama 3 bulan, atas  Nani  desa lingga jati kecamatan Arahan,  motor Beat  yang di pakainya oleh sodaranya jani yang beralamat Desa  pranggong kecamatan Arahan kabupaten Indramayu, 24/03/2018
Diduga, Oknum Debt Colector  Main Paksa,Tarik Motor Konsumen

Jani, menuturkan Peristiwa itu terjadi pada hari Jum’at tanggal 23/03/2018 bermuala, saat jani sedang mengendarai motor beat milik Nani dari arah Jatibarang menuju pulang, tiba- tiba 6 orang memepetnya, lalu Meraka menghentikan jani, 6  orang tersebut mengaku   debt colector dari  perusahaan FIF,    salah satu debt colektor bernama ita dari komplotan debt colektor tersebut.  Ita dan kawan-kawannya langsung    menanyakan perihal tunggakan motor beat tersebut . Dengan menunjukan bukti tunggakan dari FIF

Jani, setelah menunjukan bukti-bukti, tiba – tiba salah seorang oknum debt colector  ita dan kawan-kawannya  langsung menggiring jani ke unit cabang Sindang kerta tapi setelah tiba disanah unit sedang tutup, kata jani

Masih menurut jani, melihat unit Cabang tutup bergegas di giring ke FIF   cabang jatibarang    sampai disanah juga cabang FIF tutup, akhirnya motor dirampas oleh Sala satu debt colektor yang bernama ita dan kawan-kawannya . Sementara konsumen Jani tak berdaya untuk melawan nya, Jani pun terpaksa pulang ngojeg motor, kata jani
•Di tempat terpisah Nani mengatakan bahwa surat tagihan dari FIF itu palsu, karna menurut Nani tunggakan diri nya pada pihak leasing Cuma 3 bulan sementara yang tertera dalam surat penarikan itu 6 bulan, jelas ini penipuan kata Nani

Neni berharap,  pihak berwajib untuk segera menangkap oknom leasing tersebut karena sudah merugikan saya secara moral dan secara materi. Kata Nani saat di mintai konfirmasi  oleh wartawan.24/03/2018

Semantara menurut ketua Advokasi hukum GMPD Mustoli SH, saat di mintai keterangan terkait penarikan kendaraan bermotor di jalan,Mustoli menuturkan Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) kata mustoli.

Lensa Indramayu  - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan jika dirinya akan melaporkan salah satu akun Twitter yang menghinanya.
mahfud-md-dihina-di-twitter

Berdasarakan Pantauan yang berhasil dihimpun, akun tersebut adalah @RestyCayah dengan nama Negri Seterah.
[post_ads]
Awalnya akun tersebut mengunggah cuitan yang menyebut Mahfud MD percaya pengakuan para tersangka MCA.

Tak hanya itu, akun itu juga menyatakan Mahfud MD tolol.

Mahfud percaya aja pengakuan 14 org yg ditangkap ngapus berita ..

haha , jadi ingat ketololan dia sat kalah polling menuduh polling twitter bisa divote oleh satu akun sekali pencet 20x sampe ribuan kali .

Loe beneran Prof kan pak @mohmahfudmd ?," tulis akun @RestyCayah.

Tak terima dengan postingan tersebut, Mahfud MD berniat melaporkannya pada hari Kamis (8/3/2018).

Menurutnya, postingan tersebut telah melanggar empat pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Besok lusa saya laporkan kamu ke polisi.

Ini melanggar 4 pasal dlm KUHP.

Siap-siap Kamis.

Kalau besok pagi saya masih ada rapat," kata Mahfud MD.

Mahfud MD akan laporkan akun Twitter yang menghinanya (capture)

Postingan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet.
mahfud-md-dihina-di-twitter

@chagnizam: Ini prof sy bantu skrinsut jaga2 klo doi udah nghapus...

maaf ya maaf,jabatan guru besar kok dihina sebegitu gampangnya.

pakai akun abal2 pula.betapa tidak bermartabat anda negri seterah.

klo toh mau kritik,jgn pakai akun gt.pakai poto asli baru itu gentle dan lantang!

@fitri1286: Saya jg mikirnya gtu...masa sekelas prof ngeluarin pernyataannya gtuu....
"wong mereka swndiri udah ngaku kok..mau dibilang apalagi?"

Trus kita harus percaya2 aja gtu kali ya.

@Cyber1949: Gue gak suka sama orang yg netral, krn di kitab suci al-quran sdh dijelaskan yg benar gmn yg salah gimana,

om mahfud tak bela ahok tak bela habib itu cari aman ,

Om mahfud tu anti khilafah dan cadar padahal itu ajaran islam.

@HasanVeryl: Pak @mohmahfudmd tdk anti khilafah.

Justru beliau mengapresiasi khilafah sbg produk sejarah.

Beliau hanya tdk mau republik ini dirong2 Hisbut Tahlil-diganti sistem negaranya.

@Ari_Wi6owo: Jarimu adalah harimau mu, siap2 diciduk dan mewek di penjara. The END for this STUPID account.
[post_ads_2]
Sebelumnya, saat menjadi narasumber dalam acara ILC, seperti yang diunggah oleh akun YouTube @Indonesia Lawyers Club tvOne pada Selasa (6/3/2018), Mahfud MD turut menanggapi pengakuan tersangka MCA.

Menurutnya, berdasarkan pengakuan tersangka, polisi harus bertindak tegas dalam masalah ini.

Mahfud MD juga mengatakan jika masyarakat tak perlu takut menyebut nama akun The Family MCA, karena memang jelas akun yang bermasalah bernama itu.

Ia juga mengatakan jika para polisi sudah menangkap dan membeberkan identitas para tersangka.

Sehingga polisi harus terus memproses kasus ini, lantaran menurutnya akun ini sangat jahat. (Red)

Lensa Indramayu  - Indramayu Jawa Barat


Kapolres Indramayu bersama awak media dan GMPD Indramayu diskusi soal pengawalan dana desa.  

Kapolres Indramayu, AKBP. Arif Fajarudin kembali menegaskan keseriusan institusinya dalam melakukan pengawalan realisasi dana desa. Hal ini sebagai tindak lanjut nota mou yang telah dibuat antara pemerintah daerah dan kepolisian. Pengawalan yang dimaksud adalah dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah penindakan kalau terjadi penyimpangan.

Kapolres menambahkan bahwa tujuan kesepakatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel, dan di Indramayu nota kesepahaman itu dibuat di hadapan para kuwu di 138 desa sewaktu mereka masih jadi calon.

“ Kami akan kerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengawas penggunaan dana desa di desanya masing-masing dan akan kami bekali kemampuanya soal pengelolaan anggaran desa “ Tegas kapolres saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (07/03)

Masih keterangan kapolres bahwa, kerja bhabinkamtibmas memberi penekanan lebih ke arah pencegahan dan pengawasan dana desa supaya tidak ada penyalahgunaan, dimana tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat katanya. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa tersebut, nantinya rancangan dan pelaksanaan APBDes dapat diakses dan dipublikasikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk banner, baligho desa, laporan maupun media lainya.

“Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat luas bisa berperan aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelewengan dana desanya,”  tandas kapolres.

Namun lanjutnya ketika upaya pencegahan sudah dilakukan dan masih juga terjadi penyimpangan maka pihaknya tidak segan untuk menindak tegas agar bisa memberi efek jera bagi pelaku lainya.

Sementara itu Citro Winakim  sebagai pengurus GMPD (Generasi Muda Peduli Desa) mengapresiasi keseriusan Kapolres Indramayu dalam merasionalisasikan nota mou yang sudah dibuat oleh polri dan kemendagri. Menurut Citro polisi harus bisa berperan menjadi pemantik lahirnya kepedulian warga terhadap pembangunan di desa. Karena sejauh ini peran dan partisipasi masyarakat masih sangat minim sehingga peluang penyimpangan oleh oknum kuwu sangat besar.

" Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan terlahir dengan kepedulian warga terhadap pembangunan di desa, oleh karena itu kami GMPD terus berupaya menjadi pemantik lahirnya kepedulian itu, salah satu program kami adalah sekolah desa " papar Citro. (Red)

Lensa Indramayu  - BANDUNG - Pencalonan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Pilkada Subang 2018 dihadang kasus hukum.
Sidang putusan pra peradilan penghentian penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang Imas Aryumningsih, Selasa (6/2/2018). 

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Ditreskrimum Polda Jabar terhadap kasus dugaan ijazah palsu Imas Aryumningsih, dimentahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada sidang putusan pra peradilan kasus ini yang digelar di PN Bandung, Selasa (6/2/2018).

"Memerintahkan termohon (Ditreskrimum Polda Jabar) untuk kembali membuka dan melanjutkan perkara tersebut," kata Jonlar Purba SH, hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang pra peradilan, saat membacakan amar putusannya pada sidang di PN Bandung, Selasa (6/2/2018).
[post_ads]
Perintah kepada polisi untuk melanjutkan penyidikan kasus ini menandakan SP3 yang diterbitkan oleh ditreskrimum Polda Jabar batal demi hukum. Sidang pra peradilan ini dihadiri oleh massa pendukung pemohon pra peradilan. Keputusan tersebut disambut gembira oleh massa.

Endang Supriadi SH, kuasa hukum dari Warlan selaku pemohon mengatakan, putusan hakim memenuhi rasa keadilan serta prinsip-prinsip penyidikan. Kasus ini bermula saat Warlan menuding Imas telah memalsukan ijazahnya pada pencalonan Pilkada Subang 2013. Ia lantas melaporkannya ke Ditreskrimum Polda Jabar.

"Alhamdulilah permohonan pra peradilan dikabulkan. Termohon dalam hal ini Polda Jabar harus kembali melanjutkan proses penyidikan," kata Endang, usai persidangan.

Saat ini, Imas menjabat sebagai Bupati Subang melanjutkan kepemimpinan bupati Ojang Sohandi yang diberhentikan karena kasus korupsi‎. Kini Imas pun mencalonkan diri kembali sebagai bupati dalam Pilkada Subang 2018, berpasangan dengan Sutarno. Pasangan itu diusung Partai Golkar dan PKB.

Putusan pra peradilan ini membuat Imas harus berurusan dengan hukum yang akan berimbas pada pencalonannya karena Ditreskrimum Polda Jabar kembali harus menyidik kasus tersebut hingga tuntas.
[post_ads_2]
‎Kuasa hukum pemohon juga meminta penyidik untuk bekerja lebih profesional. ‎Menurut Endang, pra peradilan diajukan karena pemohon merasa penyidikan terhadap Imas tidak dilakukan secara profesional. Misalnya, penyidik memeriksa saksi dilakukan di rumah dinas bupati

"Kemudian penerbitan surat keputusan penghentian penyidikan tidak mencantumkan tanggal dan gelar perkara pada 29 Desember dan tidak melibatkan pelapor. Soal ijazah yang diduga palsu, penyidik hanya melampirkan uji lab dari mabes. Seharusnya, jangan hanya dari mabes, tapi juga dari ahli lainnya," kata Endang. (Red)

Lensa Indramayu  -Cirebon Jawa Barat - Dugaan mahar politik yang sempat ramai ditujukan PKS dinyatakan tidak terbukti. Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Cirebon telah menyelesaikan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan mahar politik yang diminta oknum PKS kepada bakal pasangan calon (Bapaslon) Brigjen (Purn) Siswandi-Euis Fety Fatayaty. Hasil pemeriksaan tersebut ternyata disimpulkan bahwa belum terjadi atau tidak terjadi penyerahan imbalan dalam bentuk apapun.
Seorang bocah sedang mengibarkan bendera PKS


Atas dasar itulah, Sentra Gakkumdu yang terdiri unsur Panwaslu, Kejari dan Kepolisian menyimpulkan bahwa adanya dugaan mahar itu tak terpenuhi, sehingga kasus itu tak bisa dibawa ke ranah tindak pidana pemilihan gubernur/bupati/walikota.
Hal itu dikemukakan Ketua Sentra Gakkumdu dari Panwaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin saat konferensi pers terkait kesimpulan pemeriksaan saksi-saksi dugaan mahar politik di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jumat (2/2).
Johar menyebutkan, hasil pemeriksaan tersebut bahwa bapaslon Siswandi-Euis Fetty Fatayati tidak dapat memenuhi Persyaratan administrasi di KPU Kota Cirebon, karena tidak terpenuhinya persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau 7 (tujuh) kursi dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggotra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kemudian, kata dia, berdasarkan unsur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (5) serta 187 (B) dan (C) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa suatu perbuatan memberi dan menerima dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (5) ketentuan unsur ini perlu adanya pembuktian serah terima dari bentuk pemberian dan penerimaan imbalan.
“Bahwa, diketahui dari seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa serta saksi-saksi yang disangkakan. Kesemuanya menerangkan bahwa belum terjadi serah terima dari kejadian dugaan adanya mahar politik,” jelasnya.
Oleh Karena itu, lanjut dia, unsur Pasal 47 Ayat (1) dan (5) serta 187 (B) dan (C), belum terpenuhi. Dengan ketentuan tersebut maka terhadap permasalahan tentang mahar politik yang terjadi dalam pencalonan Bapaslon Siswandi- Euis Fety Fatayaty dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 bukanlah merupakan suatu tindak pidana pemilihan. Hal itu bisa dilihat dari pasal 187 B Jo. Pasal 47 ayat (1) UU Rl No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetiapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Jadi, kata Johar, anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama72 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” tegasnya.
Johar menambahkan, pemeriksaan ataupun klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Cirebon dapat disimpulkan belum terjadi atau tidak pernah terjadi penyerahan atau penerimaan atau imbalan dalam bentuk apapun, dikarenakan hal tersebut maka unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah pidana pemilihan.
“Kesimpulan dan rekomendasi: Formulir Temuan Nomor:01/TM/PW/Kot/13.06 tanggal 20 Januari 2018 bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan rekomendasinya dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan,” tandasnya. (red).

Lensa Indramayu  - Lama tak ditebus oleh pemiliknya semakin hari motor yang tak memiliki kelengkapan surat-surat ini semakin banyak, hingga motorpun menumpuk di markas satlantas Polres Balikpapan.
Motor sitaan bukti pelanggaran tilang di kantor Satlantas Polres Balikpapan menumpuk nggak ada yang (Instagram @wartabpn)
[post_ads]
Seperti yang terlihat di foto yang diunggah via Instagram @wartabpn yang memperlihatkan puluhan hingga ratusan motor hasil tilang dan disita sudah tidak cukup tempatnya.


Menurut keterangan Instagram @wartabpn, puluhan motor tertumpuk di Kantor Satlantas Polres Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tumpukan motor itu merupakan barang bukti hasil penindakan pelanggaran tilang.

Hingga tertumpuk belum ada yang diambil oleh pemiliknya karena belum memennuhi kewajiban membayar tilang.-lama kalau nggak ada yang menebus motor hasil tilang itu, bisa jadi parkiran belakang kantor satlantas bukan lagi tumpukan motor, melainkan gunungan motor.
[post_ads_2]

Lensa Indramayu  -SURABAYA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini sudah ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia. Namun Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT tersebut.
Larangan LGBT / Ilustrasi
Larangan LGBT / Ilustrasi

"Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata Zulkifli di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (20/1).

Zulkifli menjelaskan, situasi tersebut menunjukan di negeri ini masih terjadi kesenjangan politik. Kesenjangan politik tersebut dibuktikan dengan banyaknya keinginan masyarakat yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat.

"Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Zulkifli melanjutkan, kesenjangan politik ini lah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mampu diperbaiki. Apalagi di Indonesia sudah terjadi reformasi sejak 20 tahun lalu.

Dimana, reformasi tersebut merupakan bentuk koreksi dari apa yang dianggap penyimpangan terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita yang dimaksud adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera.

"Bung Karno mengatakan, kita harus merdeka agar bisa bersatu. Kita harus bersatu agar bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita hatus berlaku berlaku adil agar masyarakat Indonesia sejahtera," kata Zulkifli.

Lensa Indramayu  - Indramayu- Jajaran Kepolisian Sektor (polsek) Indramayu, berhasil menyita ratusan liter tuak dari 15 drigen yang disembunyikan bandar lewat operasi pemberantasan minuman keras yang digelar Rabu, (10/01)
Ilustrasi
Sepandai pandainya menyimpan bangkai akan tercium juga baunya, Seperti bandar tuak yang tertangkap kedapatan menimbun tuak di pekarangan rumah penduduk yang jauh dari lalu lalang orang lewat, berkat kesigapan polisi akhirnya tercium juga.

Penggrebegan yang dipimpin langsung Kapolsek Indramayu, AKP. Karyaman dengan melibatkan personilnya berhasil mengungkap penyembunyian lima belas drigen tuak, yang disembunyikan di semak semak pinggir rumah penduduk, yang jauh dari lulu lalang orang lewat.


Pengungkapan itu berawal dari  laporan masyarakat tentang maraknya peredaran tuak di wilayah kota Indramayu, hingga membuat geram pihak kepolisian, akhirnya polisi pun melakukan pengintaian dari sejumlah lokasi penyembunyian tuak. Alhasil, 15 drigen ditemukan yang berisi 500 liter tuak dari penyembunyian, bandar yang inisial saudara AM.

Hal itu dibenarkan Kapolsek Indramayu, AKP Karyaman melalui kanit reskrim Aiptu Tasim. Bahwa pihaknya telah mengadakan penggrebegan di jalan samsu, Kelurahan Lemah Abang.Kecamatan Indramayu.
[next]
Tasim menerangkan hal ini dilakukan dalam rangka merespons sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan pelajar akibat mudahnya mendapatkan minuman keras (miras) dari sejumlah pedagang di wilaya hukum polsek Indramayu

"Barang bukti kami amankan di mapolsek Indramayu. Sesuai Visi Indramayu Religius, Kami siap berkoordinasi dengan Satpol PP  bilamana diminta bantuan  di wilayah hukum polsek Indramayu dalam  pemberantasan peredaran mihol. karena hal ini sudah menjadi komitmen pemda dan polres Indramayu" ungkap Tasim.

Sementara itu tanggapan positif dari komandan Banser wilayah Indramayu, Oding Yusuf  melalui sambungan seluler mengatakan bahwa diharapkan semua pihak bisa saling menjaga dan mewujudakan masyarakat religi agar terbebas dari minuman yang jelas diharamkan oleh agama.

“Mestinya kita semua sadar bahwa hal hal Yang memabukan itu haram dan merusak tubuh kita. Itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan masyarakat dan menjadi wewenang aparat kepolisian untuk memberantasnya atau memusnahkannya”Pungkas Oding. (ARP).

Lensa Indramayu Lama tak muncul, kini mantan penyanyi cilik era 90-an Joshua Suherman menjadi sorotan. Hal ini, lantaran saat membawakan materi stand-up comedy, dirinya dianggap menghina Islam.
Joshua Suherman
Berita ini muncul semalam dalam akun gosip @ratu_nyinyiir yang me-repostunggahan dari akun @muslim.fact, Sabtu 6 Januari 2018. Dalam unggahan selama beberapa detik tersebut, Jojo sapaannya, membawakan materi stand-up comedy yang menyinggung mengapa mantan personel Cherybelle, Anisa lebih eksis dibandingkan dengan leader grup tersebut, Cherly Juno.
Dalam materi lawakannya, dia menjelaskan, mengapa Anisa lebih terkenal dibandingkan dengan Cherly, tak lain karena agama yang dianut oleh Anisa. Berikut ini, kalimat selengkapnya.
[next]
"Semuanya Anisa, Anisa, Anisa ya kan? Padahal skill-nya tipis-tipis, nyanyi tipis, nge-dance tipis, cantik relatif, ya kan? Gue mikir kenapa Anisa selalu unggul dari pada Cherly, ah sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya Che, Islam," ujarnya dalam video tersebut.
Sontak materi lawakan yang dibawakan penyanyi diobok-obok itu langsung mendapat sambutan tawa dari penonton. Salah satu peserta stand up comedy lainnya yang ada di belakangnya pun sontak langsung berkata, "Allahhu Akbar".
Joshua pun kembali melanjutkan pembicaraannya.
"Karena di Indonesia ini ada satu hal yang dengan hal sebesar apapun, mayoritas," tuturnya.
Ujarannya itu pun sontak direspons negatif oleh warganet. "Pengen terkenal kayak kecil dulu@jojosuherman? Mending lagu obok obok lu nyanyi ulang, daripada lu melawak pake nyinggung agama orangg. Lucu kagak, terhina iya," tulis salah satu warganet.
"Enggak lucu," sambung yang lain dan, "Fuck @jojosuherman," ujar lainnya.
[next]

Selain Jojo, stand up comedy lainnya, Ge Pamungkas berdasarkan video yang beredar di media sosial juga diduga melecehkan agam Islam dan Gubernur DKI Jakarta.

"Dulu nih, Jakarta banjir. Apa coba itu, weh, netizen itu, ini gara-gara (Ahok). Giliran banjir yang terjadi saat ini, ini adalah cobaan dari Allah SWT," ujarnya.  
Dia pun mengutip sebuah ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah memberikan cobaan terhadap hamba yang dicintaNya. Cintai apaan?" ujarnya.

Lensa Indramayu  - Dibantu oleh Unit penjinak bom Sat Brimob Polda Jabar dipimpin AKBP M, Andri, S.Si/ Kepala Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jabar. Polres Indramayu lakukan pemusnahan petasan sebanyak 31.530.000 butir petasan berjenis korek dan bahan baku berupa potasium Powder, sulfur folder, alumunium powder, calcium carbonat. Sabtu, 30/12/2017 Siang.
Polres Indramayu musnahkan jutaan butir perasan

Jutaan petasan tersebut merupakan hasil penggerebekan di gudang petasan milik Ny.Sar di Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu pada hari Jumat, 22-12-2017 yang lalu.

Pemusnahan petasan digelar di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Desa Pecuk Kecamatan. Sindang Kabupaten. Indramayu.

Dalam kesempatan itu Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin, SIK, MH, MAP menagatakan dalam pemusnahan petasan tersebut sengaja memanggil ahlinya yaitu dari Unit Jibom Sat Brimob Polda Jabar, "Karena barang tersebut berbahaya dan mudah meledak, maka kami menghadirkan ahlinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan" Katanya. (Red)

Lensa Indramayu  - Subang, Aparat kepolisian Polsek Ciasem Kabupaten Subang  tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan/pengeroyokan seorang wartawan Koran Sinar Pagi/Syahidin yang dilakukan oleh oknum kades Ciasem Tengah pada hari Kamis,(21/12) lalu.
Ilustrasi

Ketua ormas Gival Daus Cobra Menegaskan keinginan rekan wartawan  dan Ormas agar polisi memberikan keterangan dan harus transparan dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan wartawan itu.

"Polsek Ciasem harus segera  menindaklanjuti kasus itu, para  wartawan mengaku siap mengawalnya sampai ada kejelasan dari pihak terkait, jelas ini susah pelanggaran pers" Jelas Daus Cobra

Menurut Daus Awalnya, rekan Media/Ormas ingin agar kasus ini dibawa ke Polres Subang. Soalnya kasus penganiayaan wartawan berkaitan dengan pelanggaran undang - undang pers jadi peanangananya bisa langsung ke Polres .

Namun, berhubung para wartawan  beserta korban sudah melaporkan ke pihak Polsek Jadi sambil berjalan proses hukumnya di Polsek Ciasem kemudian akan dipersiapkan langkah hukum selanjutnya lanjut Daus.

Dari keterangan saksi, Jono rekan kerja oknum kades mengaku awalnya ia tidak sengaja memukul korban Syahidin, awalnya berniat memisahkan pertikaian antara Syahidin dengan pak Kades Saiful Efendi tapi entah kenapa tiba-tiba dirinya tidak sengaja memukul Syahidin,

“Pada intinya saya bukan  mau membela pak Kades tetapi saya berniat meminta maaf atas kesalahan saya memukul Syahidin,” ujarnya.

Lanjutnya, Ia tidak mau mengomentari soal adanya intimidasi yang pernah diakukan pak kades terhadap syahidin  “Saya tidak tahu kalo mengenai intimidasi pak kades kepada rekan wartawan yang pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu,Kapolsek Ciasem saat dikonfirmasi tidak ada ditempat sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Kapolsek. (Eka /Dit)

Lensa Indramayu  - Puluhan juta butir petasan dan bahan kimia pembuat petasan, berhasil diamankan oleh jajaran Polres Indramayu dari rumah salah seorang warga. Tempat produksi dan timbunan petasan ditemukan oleh Jajaran Polres Indramayu di Desa Lobener Lor Blok Kebon Kopi Rt 17 Rw 05 Nomor 42, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.
Gudang penyimpanan petasan

Seluruh petasan itu rencananya akan dikirimkan ke Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun.

Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin menyebutkan, petasan dan bahan baku pembuatnya itu diperoleh dari hasil penggrebegan terhadap sebuah rumah produksi petasan di Blok Kebon Kopi, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jumat (22/12). Pemilik rumah produksi petasan, S (60), hingga kini masih diperiksa intensif di Mapolres Indramayu. "Jutaan butir petasan itu rencananya akan dikirimkan ke Jakarta untuk perayaan Tahun Baru," kata Arif, saat menggelar jumpa pers di Mapolres Indramayu, Sabtu  (23/12).

Adapun barang bukti petasan yang diamankan itu sebanyak 31.530.000 butir jenis korek api, yang disimpan di dalam 3.153 dus. Selain itu, ada pula bahan pembuat petasan dengan total sekitar sepuluh ton.

Bahan pembuat petasan yang diamankan itu yakni terdiri atas potasium powder 1,125 ton, sulfur powder 1,050 ton, alumunium lowder 240 kilogram dan calcium carbonat 6.950 kilogram. "Tersangka tanpa izin membuat, menyimpan, menadah petasan jenis korek api dan menjual hasil produksi petasan itu ke konsumen," terang Arif.

Menurut Arif, tersangka pemilik petasan dan bahan-bahannya itu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun ancaman hukumannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. (Red)

Lensa Indramayu  - Subang- Sejumlah  Wartawan,Ormas dan LSM di Pantura meminta polisi segera menangkap para pelaku pengeroyokan dan kekerasan terhadap Wartawan yakni  Syahidin Bin Said  wartawan Sinar Pagi saat meliput acara pelantikan Kades Ciasem Hilir di halaman Kantor Desa Ciasem Hilir Pada Kamis, (21/12).


Syahidin/Wartawan  telah melaporkan Kades ke Polsek Ciasem dengan
Surat penerimaan Laporan No.pol STPL /206 /XIII/2017 /Sek .Csm
 Nama : Syahidin Bin Said
tempat tangal lahir Subang ,12 Oktober 1965
Pekerjaan Wiraswasta ,Agama Islam, Alamat Dsn Babakan Rt 003/006 ,Desa Ciasem Baru ,Kec.Ciasem Kab.Subang

Pada hari kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib dihalaman Desa Ciasem Hilir Dsn.Margajaya Desa Ciasem,Kec.Ciasem Kab.subang  telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau dimuka umum melakukan kekerasaan terhadap orang ( Pengoroyokan) yang dilakukan terlapor Sdr. Saiful Efendi dan Sdr.Jono Bin Ocin terhadap pelapor ( Syahidin Bin Said) dengan cara memukul menggunakan tangan kosong  pada bagian wajah atau pelipis sebelah kiri pelapor.

Atas kejadian tersebut pelapor mengalami rasa sakit ,luka lecet dan memar pada pelipis kiri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciasem.
berdasarkan laporan polisi /pangaduan nomor Lp /206/XIII/2017/JBR/RES SBG/Sek Ciasem, tanggal 21 Desember 2017.

Di tanda tangani A/N Kepala Kepolisian Sektor Ciasem yakni Kanit reskrim.

 Lanjut Syahidin Bin Said , rekan-rekan mendukung saya agar tidak ada lagi kekerasan terhadap Wartawan khususnya oleh para Kepala Desa,"Katanya.

Atas tindakan itu, Saya  langsung membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Ciasem  memproses pelaku. Sebab melanggar Hukum dan Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 pasal 1 ayat 8.

Selain itu, sudah jelas dalam pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 disebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

"Sementara itu,  Pihak Terlapor Sdr Saiful Efendi belum bisa di konfirmasi sampai berita ini diturunkan.(Eka/Dit)

LENSA INDRAMAYU  - Polres Indramayu berencana meminta keterangan ahli berbagi bidang berkaitan permasalahan kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang disangkakan kepada tiga warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah saksi bakal didengar keterangannya oleh polisi. "Kami dalami kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka," kata Kasubag Humas Polres Indramayu AKP Heriyadi , Rabu (20/12/2017).
Tiga warga yang diduga memasang bendera terbalik

Heriyadi menjelaskan ketiga warga yang diamankan itu yakni Sawin, Nanto, dan Sukma. Mereka telah memasang spanduk yang bertuliskan 'gara-gara bangunan PLTU tagihan listrik naik, PLN banyak hutang rakyat kecil jadi korban' dan diduga memasang bendera merah-putih dengan posisi terbalik.

"Kami juga akan meminta keterangan atau pendapat ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli tata negara terkait dengan fakta perbuatan para tersangka, yang dihubungkan dengan kegiatan para tersangka yang selama ini bertentangan dengan program pemerintah. Khususnya pembangunan PLTU Indramayu dua," tuturnya.

Sejumlah saksi, sambung Heriyadi, sudah dimintai keterangan terkait pemasangan bendera Indonesia oleh ketiga warga tersebut. "Jumat (16/12) kami menemukan spanduk yang terpasang di persawahan Blok Pulo Kuntul Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, dengan posisi pemasangan bendera putih-merah," ucapnya.

Lebih lanjut Heriyadi mengungkapkan bahwa ketiga tersangka saat diperiksa polisi mengaku tidak pernah memasang bendera dalam posisi terbalik. Namun, ia melanjutkan, ketiganya mengakui pasang spanduk yang bernada protes terhadap pembangunan PLTU Indramayu 2.

"Kemarin penyidik telah berkoordinasi dengan ahli hukum pidana dan Kasi Pidum Kejari Indramayu. Hasil koordinasi itu kita diberi petunjuk untuk mendalami itu dengan meminta keterangan para ahli," tutur Heriyadi. (Red)

Lensa Indramayu  - Tiga warga Desa Mekarsari Patrol, Indramayu, Jawa Barat, Sawin, Nanto, dan Sukma ditangkap aparat Polres Indramayu pada Minggu (17/12) dini hari. Mereka ditangkap lantaran diduga memasang bendera Indonesia merah-putih terbalik.
Demo penolakan PLTU 2 Indramayu / Doc Antara

"Begini, jadi masalah penangkapan orang tersebut masalah (pemasangan) bendera Indonesia," kata Domo salah satu warga Mekarsari.

Domo mengatakan, tak ada yang salah dengan pemasangan bendera Indonesia itu dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut dia, banyak warga yang melihat jika pemasangan bendera yang dilakukan pada Kamis 14 Desember 2017 sore sudah benar.

Namun, Domo heran pada pagi harinya bendera tersebut terpasang terbalik, dengan warna putih di atas dan warna merah di bawah. Dia menduga ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab mengganti pemasangan bendera tersebut.

"Kok bisa bendera terbalik, putihnya di atas. Jadi seolah-olah mereka pasang bendera terbalik, dan dilaporkan (ke polisi)," tuturnya.

Dugaan itu, Domo mengungkapkan, lantaran ketiga warga itu getol menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Indramayu di daerahnya. Sawin, Nanto, dan Sukma adalah aktivis penolak pembangunan PLTU 2 Indramayu.

"Memang orang-orang itu karena penolakan PLTU. Dari pada tanah terlantar jadi digarap sawah itu," ujarnya.

Menurut Domo, ketiga warga Desa Mekarsari itu kini masih ditahan di Polres Indramayu. Saat ini, beberapa warga desa dan tim kuasa hukum ingin menyambangi Sawin, Nanto, dan Sukma yang ditahan sejak semalam.

"Masih di polres, masih di polres, belum dibebaskan. Teman-teman yang lain akan jenguk," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. "Masih dalam pemeriksaan, belum dibebaskan," ucap Arif. (Red)

Lensa Indramayu  - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 bakal meleset dari target lantaran terbelit masalah hukum dan kini dalam proses peradilan. Sedianya pembangkit berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) itu mulai beroperasi pada 2021 mendatang.
Ilustrasi / PLTU

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mencabut Surat Keputusan Izin Lingkungan pembangkit tersebut berdasarkan keputusan majelis hakim yang diketok pada 6 Desember 2017 kemarin. Hakim menilai proyek tersebut cacat prosedur dan substansi. Gugatan dilayangkan oleh warga Desa Mekarsari dan sekitarnya yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU). Dalam gugatannya disebutkan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, secara hukum administrasi memang ada kesalahan dalam proses penerbitan izin. “Itu kan kesalahan. Dulu waktu minta izin, dia masih anggap izin di kabupaten. Tapi setelah 2014 ada UU 23/2014 semua berkaitan dengan energi dialihkan ke provinsi. Itu yang jadi titik kelemahan makanya kalah disitu,” kata Andy di Jakarta, akhir pekan lalu.
Andy menuturkan proyek PLTU Indramayu 2 ini digarap oleh PT PLN (Persero). PLN disebutnya akan melakukan langkah banding terkait putusan PTUN tersebut. Apalagi proyek pembangkit ini termasuk dalam Mega Proyek 35.000 MW. Dengan adanya sengketa ini bisa membuat pengerjaan proyek tidak tepat waktu.

“Seenggaknya meleset, [berapa lama mundurnya] pastinya tergantung nanti banding dulu. Kan [mengurus] perizinan paralel,” ujarnya.
PLTU Indramayu 2 ini PLTU berlokasi di tiga desa, yakni Desa Sumur Adem di Kecamatan Sukra, serta Desa Mekar Sari dan Desa Patrol Baru di Kecamatan Patrol. Sosialisasi pembangunan sudah dimulai sejak 2015 dan setahun kemudian dilalukan peletakan batu pertama (groundbreaking).
Lebih lanjut Andy menegaskan terkatungnya proyek PLTU ini tidak membuat kondisi kelistrikan Jawa berkurang. Pasalnya sistem kelistrikan di Jawa masih ada margin 30%.

PLTU Indramayu 2x1.000 MW sedianya ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada 2021. Total dana investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 4 miliar. Proyek tersebut didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Lensa Indramayu  - Dipenghujung tahun 2017, Polres Indramayu memusnahkan ribuan botol miras dan narkoba hasil operasi Pekat lodaya yang digelar di Mapolres Indramayu, Sabtu (9/12) sore.
Ribuan botol miras hasil sitaan / foto istimewa
Dari hasil Operasi Pekat Lodaya 2017 jajaran polres Indramayu berhasil menyita ribuan botol miras dan narkoba, Adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa 14.763 botol miras dari berbagai merk dan jenis, sabu seberat 112,46 gram, ganja 12,78 gram, pil Dextro 1.312 butir, pil Tramadol sebanyak 625 butir, pil Heximer 1.986 butir dan pil Trihex 46 butir.

Kegiatan pemusnahan miras dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin. Turut hadir pula dari ketua MUI Kabupaten Indramayu, para tokoh agama, unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu, TNI, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

"Momen dari tujuan pemusnahan miras dan narkoba ini dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menghadapi pemilihan kuwu serentak 2017, perayaan Natal 2017 dan tahun baru 2018," kata Arif.

Arif mengatakan, Bahwa Polres Indramayu sangat mendukung visi Pemkab Indramayu Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera (Remaja). Polres Indramayu pun memiliki program bebas minuman keras (miras), judi, knalpot bising, warung remang-remang (warem), narkoba dan geng motor.

Bentuk dukungan itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Indramayu Religius, Maju, Mandiri Sejahtera yang Bebas dari Minuman Keras, Perjudian, Warung Remang-remang, Narkoba, Knalpot Bising serta Geng Motor. Penandatanganan deklarasi itu dilakukan disela puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-71 di Alun-alun Indramayu, Senin (10/7).

Deklarasi itu di antaranya ditandatangani Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, Bupati Indramayu, Anna Sophanah, Dandim 0616 Indramayu, Letkol Benny Febrianto, Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, ketua Pengadilan Negeri, kepala Kejaksaan Negeri dan berbagai tokoh agama dan masyarakat Indramayu.
 
"Tapi program itu tidak bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Mari kita gelorakan Indramayu Remaja bebas miras, judi, knalpot bising, narkoba, warem dan geng motor," ucap Arif. (Red)

Lensa Indramayu - INDRAMAYU - Polres Indramayu akan memusnahkan barang bukti kendaraan bodong atau yang tidak memiliki surat lengkap. Saat ini terdapat hampir seribu unit kendaraan yang diamankan di Mapolres. Barang bukti tersebut tidak diambil pemiliknya, karena tidak memiliki BPKB.
Ilustrasi

Hal tersebut disampaikan Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin SIK MH MAP melalui Kasatlantas AKP Asep Nugraha SH saat menghadiri acara launching pelayanan Samsat kecamatan di Kantor Kecamatan Sukra. Kamis (7/12). Asep mengatakan, barang bukti kendaraan itu hanya memiliki STNK dan rata rata tidak membayar pajak, bahkan tidak diperpanjang.

“Sebagian tidak diambil dan sebagian lagi pemiliknya tidak bisa menunjukan surat BPKB. Karena dipastikan kendaraan tersebut bodong maka kami memutuskan akan memusnahkannya. Pemusnahan dilakukan jika kendaraan tersebut lebih dari setahun tidak diambil,”ujarnya.

Selain itu lahan di Mapolres Indramayu sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan-kendaraan bodong itu. Apalagi jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Asep mengatakan, pemusnahan akan dilakukan dengan cara dikubur. Pihaknya kini sedang mencari lahan untuk mengubur kendaraan itu. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli kendaraan yang hanya memiliki surat sebelah atau bodong,” terangnya.

Pada kesempatan itu Asep mengajak masyarakat mentaati aturan lalu lintas. Salah satunya memiliki kendaraan yang lengkap surat suratnya dan membayar pajak tepat pada waktu.
Diberdayakan oleh Blogger.