Lensa Indramayu  - Indramayu Jawa Barat


Indramayu__Empat Pemerintah Desa di Kecamatan Cikedung Layangkan surat ke KPK pada 28/8/2018, surat tersebut perihal permohonan pembukaan kembali Rumah sakit REYSA yang disita oleh KPK sejak 2016 silam atas pengembangan kasus Rohadi.

" Memang benar ada sekitar empat desa yang kirimi surat ke KPK, yakni Desa Cikedung, Desa Cikedung lor, Desa Jatisura dan Desa Mundak Jaya, kami menyurati KPK untuk permohonan agar Reysa dibuka kembali olehnya" papar Surjana kepala Desa Jambak saat dimintai konfirmasinya via selular.

Menurutnya Rumah sakit Reysa yg sampai saat ini disita KPK sejatinya diharapkan keberadaanya, sisi manfaat RS tersebut dianggap berperan penting oleh masyarakat di Indramayu khususnya wilayah selatan , hal demikian menggugah para aparat Desa di Kecamatan Cikedung untuk berseru menggugah nurani KPK agar membukanya kembali dengan melihat keadaan masyarakat yg sebenarnya.

" Rumah sakit itu sangat penting bagi kami, sebab di Cikedung tidak ada rumah sakit yg dapat menampung kebutuhan kami, ada juga di kota kan jauh lokasinya dari kita" tuturnya.

Dengan ini, lanjut surjana, kami sepakat untuk memperjuangkan hak masyarakat agar rumah sakit Reysa dibuka kembali oleh KPK,dan mudah-mudahan berhasil.

Diketahui pada maret 2017 yg lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu telah melayangkan permohonan yg sama ke KPK, namun hingga saat ini tidak ada kabar baik yg dinanti oleh masyarakat atas balasan permohonan tersebut.

Lensa Indramayu  - INDRAMAYU - Kasus dugaan pemberian gratifikasi mobil Pajero B 104 ANA kepada Bupati Indramayu Anna Shopanah berbuntut panjang.
Masdi, seorang warga Indramayu berjalan kaki 250 kilometer dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta minta Kasus gratifikasi mobil bupati diusut tuntas. Foto Ist
Setelah berbagai aksi demo di Indramayu tak kunjung mendapatkan respons positif, Masdi, seorang warga Indramayu memilih cara lain untuk mengundang perhatian publik. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Jumat (3/8/2018) Masdi berjalan kaki dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta. Masdi diperkirakan akan tiba di Jakarta minggu depan, setelah menempuh perjalanan sekitar 250 kilometer.

Masdi yang berusia 50 tahun itu berjalan kaki sendirian untuk mendorong agar Presiden dan KPK segera mengambil tindakan kepada Bupati Indramayu. Kasus dugaan gratifikasi ini muncul ketika bupati mendapatkan mobil mewah tersebut dari Rohadi, seorang mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 2016 silam.

Mobil itu diberikan kepada Anna melalui Daniel Mutaqien, anak Bupati Indramayu, di sebuah rumah makan di Kebon Sirih, Jakarta. Pemberian itu dilatarbelakangi agar Bupati Indramayu memuluskan proses perizinan pendirian Rumah Sakit Reysa, Indramayu.

Hingga saat ini kasus gratifikasi yang melibatkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Bupati Indramayu tersebut masih belum ditangani secara tuntas oleh KPK. Padahal barang bukti berupa mobil Pajero Sport bernomor polisi B 104 ANA telah disita pihak KPK. Meskipun mobil yang menjadi obyek gratifikasi telah disita, pengusutan terhadap Bupati Indramayu dinilai berjalan lamban.
Masdi, seorang warga Indramayu berjalan kaki 250 kilometer dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta minta Kasus gratifikasi mobil bupati diusut tuntas. Foto Ist
Lambannya pengusutan kasus  ini memang cukup meresahkan masyarakat Indramayu. Warga daerah itu, secara sporadis, telah berulangkali mendesak agar KPK segera menangani kasus ini. Demonstrasi masyarakat untuk meminta  agar kasus ini segera dituntaskan bahkan telah sangat sering terjadi di Indramayu. Namun hingga saat ini, kasus yang melibatkan Bupati Anna Shopanah itu belum juga dilanjukan ke tahap penyidikan.

Rohadi, telah diperiksa oleh KPK. Mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) itu telah mengakui bahwa dia memberikan gratifikasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut kepada Anna Sophanah.

Rohadi mengatakan, serah terima STNK itu terjadi di sebuah restoran di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka untuk tiga perkara, yaitu dugaan suap terkait dengan vonis Saipul Jamil, gratifikasi, dan pencucian uang. Untuk kasus suap, Rohadi telah divonis tujuh tahun penjara.

Lensa Indramayu - Selama lebih dari satu jam, Mahasiswa Universitas Mpu Tantular masih terus berunjuk rasa di depan gedung KPK hingga jelang sore ini. mereka menyampaikan empat tuntutan.
Aksi demo mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut penyidikan kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan e-KTP dapat tuntas.

Tuntutan pertama, KPK harus tegas, cepat, dan transparan mengusut tuntas kasus e-KTP. Kedua, turunkan dan berhentikan Setya Novanto dari Ketua DPR.
Tuntutan ketiga, tangkap Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri yang saat itu bertanggung jawab dalam proyek e-KTP, dan pejabat-pejabat yang terlibat serta menerima aliran dana korupsi pengadaan e-KTP. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa menuntut seluruh institusi penegak hukum agar tidak pandang bulu terkait kasus korupsi e-KTP.

Humas aksi Ferdi Manalu mengatakan, kasus korupsi pengadaan e-KTP telah berdampak besar bagi masyarakat.
Dampaknya adalah terjadinya keterlambatan pembuatan e-KTP di seluruh Indonesia. "Sementara itu sudah menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia (mendapatkan e-KTP segera)," kata Ferdi Manalu, Selasa (21/11).

Lensa Indramayu - KPK menyatakan bahwa pihak yang ikut menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan kasus korupsi KTP-Elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dapat terancam hukuman pidana.
Kantor KPK
"Kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi proses KTP-elektronik atau penyidikan yang lainnya maka ada risiko pidana yang diatur pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp.600 juta.

"Namun saat ini KPK fokus kepada bagimana penanganan perkara lebih efektif terutama pokoknya. Secara normatif kami juga sudah ingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak berupaya melindungi tersangka atau melakukan hal2 lain dalam kasus KTP-e karena ancamannya 3-12 tahun penjara," tambah Febri.


Lensa Indramayu - JAKARTA - Fredrich Yunadi, selaku kuasa hukum tersangka kasus e-KTP, Setyo Novanto (Setnov) mempertanyakan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap kliennya.
Fredrich Yunadi,Kuasa Hukum Setya Novant
 "Enggak ada dia ditahan. Undang-undang apa yang menyatakan dia harus ditahan?" tegas Fredrich di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

Menurutnya, kondisi Setnov yang sedang sakit sehingga untuk menjalani pemeriksaan saja tak bisa. Bila sampai ditahan, kata dia, lembaga antirasuah sudah mempermainkan hukum yang berlaku di Tanah Air.
"Orang sakit diperiksa aja enggak bisa, apalagi ditahan. Jangan mempermainkan hukum!" ujaranya

Lebih lanjut, Fredrich berkata bila dasar hukumnya sudah melakukan pemanggilan tiga kali, lalu kliennya tak ada itikad baik untuk mendatanginya, ia rasa itu tak bisa dijadikan untuk sebagai landasan hukum penangkapan.
"Kalau dia bilang panggilan sudah tiga kali, bilang saja tiga kali. Itu bisa tunjukkan buktinya enggak?" katanya.

Diketahui, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan alasan penahanan itu lantaran berdasarkan serangkaian bukti yang dimiliki KPK, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP.

"Menahan selama 20 hari terhitung 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017," kata Febri saat jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, hari ini.

Orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu akan dilakukan penahanan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK.

Namun, kata Febri, penahanan itu harus dibantarkan lantaran Setnov harus menjalani perawatan medis pasca-kecelakaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Kemudian terkait dengan pembantaran penahanan karena menurut hasil pemeriksaan di RSCM sampai dengan malam ini masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap untuk kebutuhan observasi lebih lanjut," papar Febri.

Lensa Indramayu - JAKARTA -- KPK mempertimbangkan untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) bagi Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pengadaan KTP-el. Nantinya, KPK akan melakukan kerja sama dengan pihak Polri untuk menerbitkan surat yang bisa membuat Setnov berstatus buron.
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan bersama Wakil Ketua Fahri Hamzah (kiri) untuk menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
"Proses penengakan hukum masih kami lakukan, tim masih di lapangan dan proses pencarian pun masih dilakukan.
Kalau nanti belum ditemukan kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak Polri menerbitkan surat DPO," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11).

Menurut Febri, proses penegakan hukum pemberantas korupsi akan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum. Ia melanjutkan, sampai saat ini tim penyidik KPK masih berupaya melakukan proses pencarian Setnov.

"Informasi yang terakhir tim bertemu dengan pihak keluarga, ada pengacara juga, pencarian terus dilakukan. Posisi tim di mana saja tidak bisa disebutkan, yang pasti ada tim yang ada di rumah saudara Setya Novanto dini hari ini," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Setya Novanto dapat menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukumnya bisa dilakukan secara maksimal. "Kami imbau belum terlambat melakukan penyerahan diri ke KPK, sikap koorperatif ini akan jauh lebih baik untuk proses penangangan perkara ini untuk yang bersangkutan."

Suasan di rumah dinas Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta, Rabu (15/11) malam.
Lensa Indramayu - JAKARTA -- Tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan pascaketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-el). "Saya tanyakan ke dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Seharusnya pada Rabu (15/11), Setya Novanto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Namun, Setnov melalui pengacaranya menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK sudah berada di rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII untuk membawa Setnov ke gedung KPK. Namun, hingga saat ini belum diketahui apakah Setnov kooperatif untuk dibawa ke KPK. "Mestinya strateginya seperti itu (dilakukan penahanan) jangan periksa tersangka di awal, tapi sudah jelang akhir, biar cepat, tahan, lalu pelimpahan," ungkap Alexander.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

Padahal, alasan imunitas yang diatur dalam pasal 224 UU MD3 terkait dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain dan terkait izin Presiden, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

Lensa Indramayu - Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan menyusul hasil sejumlah temuan Pansus. KPK melihat ini sebagai upaya pelemahan.

"Jika benar ada keinginan sejumlah pihak agar KPK berhenti bekerja, tentu itu mudah dibaca. Upaya pelemahan KPK sejauh ini terjadi berulang kali, baik melalui revisi UU KPK hingga pembubaran KPK," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (9/9/2017).

KPK menyoroti upaya pelemahan tersebut bertepatan saat lembaga antirasuah ini sedang menangani kasus besar. Jika memang akan dibekukan, KPK mempertanyakan kelanjutan pengusutan perkara megakorupsi tersebut.

"Saat ini, KPK sedang menangani kasus e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan kerugian negara lebih dari Rp 3,7 triliun. Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," ujar Febri.

Febri selanjutnya ingin memperjelas apakah pernyataan politikus PDIP tersebut merupakan pernyataan perorangan, sikap fraksi, atau DPR secara institusional. Juru bicara KPK ini mengingatkan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya justru mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi.

"Justru dari Fraksi PDIP, misalnya, ketika tim KPK berdiskusi sebelumnya dengan sejumlah pengurus PDIP, ada komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi melalui parpol dan kerja pemberantasan korupsi," tuturnya.

Febri menegaskan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tidak akan berhenti. "Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya Henry Yoso berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan Pansus Angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.

"Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan Pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapa pun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa, misalnya, merevisi (UU KPK)," kata Henry di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

"Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil," imbuh Henry. 

Diberdayakan oleh Blogger.