Lensa Indramayu  - Indramayu



Pelaksanaan penyaluran program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Kertasmaya sarat dengan penyimpangan aduan warga.

Sejumlah 175 MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di sana harus “dipaksa” menggunakan satu toko material yang sama sebagai penyuplai kebutuhan bahan baku materialnya. Ketua kelompok tidak pernah dilibatkan dalam penentuan ataupun survey harga sebelum penunjukanya. Kondisi itu diperparah dengan temuan harga yang tidak sama antara desa satu dengan desa lain padahal jenis barang dan tokonya sama.

Hal itu disampaikan oleh salah satu ketua kelompok  di Desa Tenajar Lor dan Desa Kertasmaya. Mereka tidak tahu menahu soal penunjukan toko material. Dari awal mereka tidak pernah diajak untuk melakukan survey harga di beberapa toko material sebelum penunjukan salah satunya. Harga barang yang diterima di lapangan pun  mereka hanya pasrah.

“ Saya tidak tahu soal kenapa harus menggunakan toko yang jaraknya jauh padahal di daerah terdekat ada toko material yang cukup besar, saya hanya menjalankan saja mengatur penerimaan barang ke anggota kelompok saya, mengenai harga saya juga tidak tahu kenapa berbeda “ tegas salah satu ketua kelompok di Desa Tenajar Lor.

Selain harga, keluhan lainya adalah soal spesifikasi jenis barang yang diterima oleh salah salah satu MBR di Desa Kertasmaya sebut saja SLM, dia menceritakan soal protes yang pernah ia sampaikan terkait bahan material besi yang diterimanya. Dalam daftar seharusnya ia meneriam besi 8 dan besi 6 namun dilapangan berbeda setelah melakukan komplain baru kemudian ditukar dengan barang yang sesuai dengan ketentuanya.

“ Waktu itu saya protes kenapa dapat besinya kecil tidak sesuai dengan daftar yang ditentukan setelah itu barangnya ditarik kembali dan diganti dengan yang lebih gede” Ujar SLM.

Keluhan lain juga dialami oleh Ibu Salikha salah satu penerima program BSPS di Desa Tenajar Lor ia mengeluhkan soal pembayaran tukang yang tak kunjung jua ia terima. Padahal sebagaimana aturan dalam program bahwa ada alokasi buat pembayaran tukang senilai Rp. 2.5 juta untuk tiap MBR.

" Saya bingung pak, sampai dengan saat ini tukang belum dibayar sementara pekerjaan belum selesai dibangun, saya bingung harus cari hutang kemana lagi" ungkap ibu paruh baya yang harus menjalani hidup sendiri.

Sementara itu Suhartono selaku Kasi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu saat dimintai keterangan ia tidak tahu soal tekhnis di lapangan terkait hal itu Sugartono akan meminta keterangan dari TFL ( Tenaga Fasilitator) yang melakukan pendampingan di sana.

” Terimakasih atas informasi yang diberikan terkait keluhan di lapangan, nanti saya akan minta keterangan dari para pendamping di sana bagaiman hal itu bisa terjadi “ ujarnya saat ditemui di lapangan, Jumat (24/08).

Hadi selaku TFL di Desa Tenajar Lor memberikan keterangan terkait persoalan tersebut di atas, mengenai penggunaan toko yang sama dengan jarak tempuh yang jauh dari lokasi dirinya berkilah bahwa toko terdekat tidak ada yang memenuhi persyaratan hal itu ia dapat dari keterangan bekel desa yang ia perintahkan katanya.

" Dari awal saya minta bantuan pak bekel untuk cari toko material dan keterangan yang saya dapatkan tidak ada yang memenuhi persyaratan " Jelas Hadi

Mengenai upah tukang Hadi menambahkan bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan material yang dibutuhkan.

" Uang untuk upah tukang itu digunakan untuk pembelian bahan material lain dan itu semua sudah ada kesepakatanya bahkan ada dalam berita acara tertulis yang ditanda tangani oleh MBR" tambahTamba.

Di tempat terpisah aktifis GMPD ( Generasi Muda Peduli Desa) Kabupaten Indramayu Jono menyayangkan kondisi itu terjadi. Program yang seharusnya berdampak manfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu memperbaiki hunianya harus terganggu karena ulah para oknum yang ada dalam lingkaran kegiatan.

“ Semua pihak harus berpedoman pada petunjuk tekhnis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidak berdayaan masyarakat, Dinas harus bisa menjelaskan kenapa satu kecamatan dengan jarak desa yang saling berjauhan harus menngunakan satu toko sebagai penyuplai kebutuhan bahan materialnya. Apalagi jika ditemukan ada toko terdekat yang mampu dan sanggup memenuhinya “ Tandas Jono.

Jono menambahkan keterangan yang disampaikan oleh tfl terkait upah tukang sangat kontradiktif dengan kebutuhan di lapangan bahwa kenyataanya masyarakat masih menunggu uang tersebut dibagikan.

" Jangan berlindung dibalik kesepakatan bersama untuk melabrak aturan yang ada di atasnya apalagi masyarakat belum memahaminya, seharusnya direncanakan matang kebutuhan barang tanpa harus mengambil pos yang sudah ditentukan. (Red)

Lensa Indramayu  -

Rohadi menulis buku
Pict.Sedulur dan kerabat dari Indramayu di Lapas Sukamiskin

Bandung - Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yang kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak terkait dugaan praktik mafia hukum di balik vonis Pedangdut Saiful Jamil.

Rohadi yang divonis tujuh tahun penjara berkisah mengenai dugaan mafia hukum dalam vonis kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Saipul. Kesaksian itu disampaikan Rohadi melalui buku yang ditulisnya berjudul 'Menguak Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis kasus Pedangdut Saipul Jamil'.

"Dari balik penjara, dia (Rohadi) bersuara bahwa sejumlah hakim terlibat di balik rendahnya vonis untuk Saipul Jamil. Suara-suara contoh kasus," ujar Kuasa Hukum Rohadi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam bedah buku di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Kerabat Rohadi 

Zakir menganggap kliennya menjadi tumbal dalam vonis yang diterima Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil. Karenanya ia bersuara di dalam penjara. Dalam rekaman video dari penjara, Rohadi mengatakan, cerita tentang praktik mafia hukum pada pengadilan di Indonesia bukan hal baru.

"Tapi seperti apa bentuknya, bagaimana modusnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya satu dua catatan saja. Maka saya terbitkan buku ini agar publik tahu bahwa mafia hukum itu bukan hanya sekadar isu," kata Rohadi dalam video yang diputar dalam diskusi.

Dalam bukunya, Rohadi memaparkan awal mula kasus yang menyeretnya ke Sukamiskin. Kala itu hakim dan pegawai PN Jakut akan menghadiri resepsi pernikahan seorang pegawainya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu juga hendak dijadikan ajang wisata mereka. Maka, Rohadi ditugasi mencari biaya untuk plesiran mereka.

Menurut Rohadi, dana yang digunakan untuk plesiran ini adalah dana awal dari Bertha yang tak lain pengacara Saipul. Menurutnya, untuk perkara Saipul Jamil Rp50 juta, dari saya pribadi Rp50 juta, dan tambahan dari hakim Rp20 juta. Total Rp120 juta.
Kemudian pergerakan Rohadi sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, dia ditangkap saat menerima uang dari Bertha menjelang Lebaran 2016.

Kasus ini semakin rumit karena saat KPK menangkapnya, ada uang Rp700 juta di dalam mobil Rohadi. Dan perkara hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini merembet ke Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Sebab, menurut Rohadi, uang Rp700 juta itu berasal dari Sareh yang juga mantan Panitera MA. Meski demikian Sareh berkali-kali membantah terlibat dalam kasus itu.

Lewat bukunya juga, Rohadi menyebut nama-nama sejumlah hakim yang berperan dalam kasus itu. Suami Bertha, Hakim Tinggi Karel Tuppu dinilai mengetahui persoalan Saipul Jamil. Ketua majelis Saipul Jamil, Ifa Sudewi juga disebutnya tahu pat gulipat kasus itu. Dan seluruh nama-nama yang disebut Rohadi telah membantah keterangannya di persidangan.

"Lewat buku ini saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya, hingga nama-nama yang terlibat. Dan semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya," pungkasnya.KRI







Lensa Indramayu  - INDRAMAYU - Kasus dugaan pemberian gratifikasi mobil Pajero B 104 ANA kepada Bupati Indramayu Anna Shopanah berbuntut panjang.
Masdi, seorang warga Indramayu berjalan kaki 250 kilometer dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta minta Kasus gratifikasi mobil bupati diusut tuntas. Foto Ist
Setelah berbagai aksi demo di Indramayu tak kunjung mendapatkan respons positif, Masdi, seorang warga Indramayu memilih cara lain untuk mengundang perhatian publik. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Jumat (3/8/2018) Masdi berjalan kaki dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta. Masdi diperkirakan akan tiba di Jakarta minggu depan, setelah menempuh perjalanan sekitar 250 kilometer.

Masdi yang berusia 50 tahun itu berjalan kaki sendirian untuk mendorong agar Presiden dan KPK segera mengambil tindakan kepada Bupati Indramayu. Kasus dugaan gratifikasi ini muncul ketika bupati mendapatkan mobil mewah tersebut dari Rohadi, seorang mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 2016 silam.

Mobil itu diberikan kepada Anna melalui Daniel Mutaqien, anak Bupati Indramayu, di sebuah rumah makan di Kebon Sirih, Jakarta. Pemberian itu dilatarbelakangi agar Bupati Indramayu memuluskan proses perizinan pendirian Rumah Sakit Reysa, Indramayu.

Hingga saat ini kasus gratifikasi yang melibatkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Bupati Indramayu tersebut masih belum ditangani secara tuntas oleh KPK. Padahal barang bukti berupa mobil Pajero Sport bernomor polisi B 104 ANA telah disita pihak KPK. Meskipun mobil yang menjadi obyek gratifikasi telah disita, pengusutan terhadap Bupati Indramayu dinilai berjalan lamban.
Masdi, seorang warga Indramayu berjalan kaki 250 kilometer dari Indramayu menuju kantor KPK dan Istana Presiden di Jakarta minta Kasus gratifikasi mobil bupati diusut tuntas. Foto Ist
Lambannya pengusutan kasus  ini memang cukup meresahkan masyarakat Indramayu. Warga daerah itu, secara sporadis, telah berulangkali mendesak agar KPK segera menangani kasus ini. Demonstrasi masyarakat untuk meminta  agar kasus ini segera dituntaskan bahkan telah sangat sering terjadi di Indramayu. Namun hingga saat ini, kasus yang melibatkan Bupati Anna Shopanah itu belum juga dilanjukan ke tahap penyidikan.

Rohadi, telah diperiksa oleh KPK. Mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) itu telah mengakui bahwa dia memberikan gratifikasi mobil Mitsubishi Pajero tersebut kepada Anna Sophanah.

Rohadi mengatakan, serah terima STNK itu terjadi di sebuah restoran di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka untuk tiga perkara, yaitu dugaan suap terkait dengan vonis Saipul Jamil, gratifikasi, dan pencucian uang. Untuk kasus suap, Rohadi telah divonis tujuh tahun penjara.

Lensa Indramayu  -Cirebon Jawa Barat - Dugaan mahar politik yang sempat ramai ditujukan PKS dinyatakan tidak terbukti. Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Cirebon telah menyelesaikan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan mahar politik yang diminta oknum PKS kepada bakal pasangan calon (Bapaslon) Brigjen (Purn) Siswandi-Euis Fety Fatayaty. Hasil pemeriksaan tersebut ternyata disimpulkan bahwa belum terjadi atau tidak terjadi penyerahan imbalan dalam bentuk apapun.
Seorang bocah sedang mengibarkan bendera PKS


Atas dasar itulah, Sentra Gakkumdu yang terdiri unsur Panwaslu, Kejari dan Kepolisian menyimpulkan bahwa adanya dugaan mahar itu tak terpenuhi, sehingga kasus itu tak bisa dibawa ke ranah tindak pidana pemilihan gubernur/bupati/walikota.
Hal itu dikemukakan Ketua Sentra Gakkumdu dari Panwaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin saat konferensi pers terkait kesimpulan pemeriksaan saksi-saksi dugaan mahar politik di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jumat (2/2).
Johar menyebutkan, hasil pemeriksaan tersebut bahwa bapaslon Siswandi-Euis Fetty Fatayati tidak dapat memenuhi Persyaratan administrasi di KPU Kota Cirebon, karena tidak terpenuhinya persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau 7 (tujuh) kursi dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggotra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kemudian, kata dia, berdasarkan unsur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (5) serta 187 (B) dan (C) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa suatu perbuatan memberi dan menerima dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (5) ketentuan unsur ini perlu adanya pembuktian serah terima dari bentuk pemberian dan penerimaan imbalan.
“Bahwa, diketahui dari seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa serta saksi-saksi yang disangkakan. Kesemuanya menerangkan bahwa belum terjadi serah terima dari kejadian dugaan adanya mahar politik,” jelasnya.
Oleh Karena itu, lanjut dia, unsur Pasal 47 Ayat (1) dan (5) serta 187 (B) dan (C), belum terpenuhi. Dengan ketentuan tersebut maka terhadap permasalahan tentang mahar politik yang terjadi dalam pencalonan Bapaslon Siswandi- Euis Fety Fatayaty dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 bukanlah merupakan suatu tindak pidana pemilihan. Hal itu bisa dilihat dari pasal 187 B Jo. Pasal 47 ayat (1) UU Rl No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetiapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Jadi, kata Johar, anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama72 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” tegasnya.
Johar menambahkan, pemeriksaan ataupun klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Cirebon dapat disimpulkan belum terjadi atau tidak pernah terjadi penyerahan atau penerimaan atau imbalan dalam bentuk apapun, dikarenakan hal tersebut maka unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah pidana pemilihan.
“Kesimpulan dan rekomendasi: Formulir Temuan Nomor:01/TM/PW/Kot/13.06 tanggal 20 Januari 2018 bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan rekomendasinya dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan,” tandasnya. (red).

Lensa Indramayu  - Indramayu - Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu mengamankan seorang mantan kepala sekolah (kepsek) dan dua orang bendahara sekolah SMKN 1 Arahan, Kabupaten Indramayu. Keduanya diduga telah menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2014.

Ilustrasi
Adapun ketiga orang itu, yakni SY selaku mantan kepsek, serta AM dan ES, masing-masing mantan bendahara sekolah yang pernah dipimpin SY. SY saat ini masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) aktif. Namun, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepsek di sekolah tersebut.

Begitupula dengan AM dan ES, yang juga kini sudah tidak menjabat lagi sebagai bendahara sekolah. Ketiganya diamankan petugas Kejari Indramayu pada awal Desember 2017 dan kini sudah dititipkan di Lapas Klas II B Indramayu. Penahanan terhadap ketiganya akan dilakukan selama 20 hari, mulai 7 Desember hingga 26 Desember 2017.

"Penyidik sudah mengantongi dua alat bukti," kata Kepala Kejari Indramayu, Abdillah, Senin (11/12).

SY merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana BOS. Dia menunjuk AM sebagai bendahara di periode awal tahun anggaran, dan periode berikutnya ES selaku bendaharanya. Ketiga orang itu diduga telah bersekongkol untuk menyelewengkan penggunaan dana BOS.

Adapun besaran dana BOS di SMKN 1 Arahan pada 2014 yakni Rp 400 juta. Dari jumlah tersebut, dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp 296 juta. Hal itu terungkap dari hasil audit yang telah diterima oleh Kejari Indramayu. 

Abdillah menjelaskan, dalam penggunaan dana BOS itu, ketiganya membuat laporan pertanggung jawabannya. Namun, sejumlah bukti-bukti riil seperti kuitansi, nota, dan lainnya sebagian besar ada yang difiktifkan.

"Proses pencairannya pun tidak mengacu pada juknis penggunaan dana BOS," terang Abdillah.

Saat ini, lanjut Abdillah, Kejari Indramayu terus mengembangkan kasus itu dan memeriksa sejumlah saksi. Pihaknya pun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Mudah-mudahan proses penyidikannya cepat selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," tutur Abdillah.

Source : ROL
Editor : Redaktur

Lensa IndramayuKUALA LUMPUR -- Mantan staf ahli DPRD Provinsi Jawa Timur dr Bagoes Soetjipto Soelyodikoesomo yang menjadi tersangka kasus korupsi Rp 2 miliar ditangkap di Johor Bahru, Malaysia. Ia ditangkap setelah menjadi buronan selama enam tahun.
Ilustrasi
Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Mulkan Lekat didampingi Atase Kepolisian Kombes Pol Chaidir mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Rabu (29/11). "Buronan merupakan pelaku tindak pidana korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) 2008 senilai Rp 277 miliar. Dia mencari calon penerima bantuan setelah cair masuk ke rekeningnya dan hanya diberikan sebagian ke penerima," katanya.

Mantan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah tersebut ditangkap pada Minggu (26/11) sekitar jam 22.40 di Apartemen Nusa Perdana Tmn Nusa Perintis 3 Gelang Patah, Johor Bahru, Malaysia. Dia mengatakan yang bersangkutan telah menjadi terpidana maupun tersangka pada beberapa wilayah hukum di Jawa Timur seperti di Pengadilan Negeri Ponorogo, Sidoarjo maupun di Pengadilan Negeri Surabaya mulai 2010.

"Tim monitoring melakukan pemantauan mulai 2011. Tahun 2017 tim memperoleh informasi melalui internet mengenai artikel ilmiah yang salah satu penulisnya adalah target," katanya.

Pada awal Mei 2017, ujar Mulkan, tim melakukan pengembangan hingga mendapat informasi data paspor target dan diketahui sudah kedaluwarsa (expired) pada 2015. Langkah selanjutnya tim mengajukan "red notice" terhadap target untuk mempersempit ruang gerak kemudian mengarah pada universitas tempat target menjadi salah satu dosen.

"Hasil intelijen diperoleh data yang bersangkutan dosen di Newcastle University (NCU) Johor Bahru sehingga dilakukan opsi menyusupkan tim menjadi calon mahasiswa NCU," katanya.

Tim kemudian koordinasi dengan Imigrasi KJRI Johor Bahru, Imigrasi Johor Bahru, Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). "Tersangka ternyata menggunakan paspor palsu dengan cara menggunakan nama orang lain yang mengajukan paspor tetapi tidak dilanjutkan. Pada saat ditangkap yang bersangkutan menggunakan paspor A1766796 yang dikeluarkan Kanim Jakarta Utara dengan masa berlaku hingga 29 April 2019," katanya.

Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Jakarta dikawal oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung, Atase Polisi KBRI Kuala Lumpur dan Asisten Atase Imigrasi KBRI Malaysia.
Sumber : Antara

Lensa Indramayu - Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menolak permohonan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto yang meminta perlindungan hukum dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).
Jaksa Agung
"Memang Setya Novanto membuat surat kepada Kejaksan Agung (meminta perlindungan hukum), tapi saya ingin sampaikan jaksa agung dan kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan," katanya di Jakarta, Jumat (24/11).

Perlindungan yang dimaksud, kata dia, kepada seseorang yang sedang mengalami proses hukum dan pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain.

Dikatakan, kejaksaan punya asumsi bahwa mereka (penyidik KPK) mempunyai bukti-bukti. "Jadi kalau minta perlindungan kejaksaan, sekali lagi kita tidak punya kapasitas seperti itu," ucapnya, menegaskan.

Terkait Setya Novanto yang mengajukan praperadilan kembali, Prasetyo menegaskan persoalan itu bukan wilayah kejaksaan karena yang menangani perkara itu adalah KPK. "Jadi yang dituntut kan KPK," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto agar mengikuti aturan yang ada pasca ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus KTP elektronik, meski Setnov mengaku meminta perlindungan kepada Presiden.

"Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada, sudah," kata Presiden seusai Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan 2017 di Jakarta, Senin.

Pada Senin dini hari, saat akan masuk ke Rutan KPK, Setnov dengan berbalutkan rompi jingga mengatakan sudah minta perlindungan dari Presiden Jokowi.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," kata Setnov.

Terkait dengan pergantian ketua DPR setelah penahanan Setnov, Presiden juga menyerahkan kepada aturan yang berlaku.

"Di situ kan ada mekanismenya, untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Jadi ya diikuti saja mekanisme yang ada aturan-aturan yang ada," ungkap Presiden.

Lensa Indramayu - Selama lebih dari satu jam, Mahasiswa Universitas Mpu Tantular masih terus berunjuk rasa di depan gedung KPK hingga jelang sore ini. mereka menyampaikan empat tuntutan.
Aksi demo mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut penyidikan kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan e-KTP dapat tuntas.

Tuntutan pertama, KPK harus tegas, cepat, dan transparan mengusut tuntas kasus e-KTP. Kedua, turunkan dan berhentikan Setya Novanto dari Ketua DPR.
Tuntutan ketiga, tangkap Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri yang saat itu bertanggung jawab dalam proyek e-KTP, dan pejabat-pejabat yang terlibat serta menerima aliran dana korupsi pengadaan e-KTP. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa menuntut seluruh institusi penegak hukum agar tidak pandang bulu terkait kasus korupsi e-KTP.

Humas aksi Ferdi Manalu mengatakan, kasus korupsi pengadaan e-KTP telah berdampak besar bagi masyarakat.
Dampaknya adalah terjadinya keterlambatan pembuatan e-KTP di seluruh Indonesia. "Sementara itu sudah menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia (mendapatkan e-KTP segera)," kata Ferdi Manalu, Selasa (21/11).

Lensa Indramayu - KPK menyatakan bahwa pihak yang ikut menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan kasus korupsi KTP-Elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dapat terancam hukuman pidana.
Kantor KPK
"Kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi proses KTP-elektronik atau penyidikan yang lainnya maka ada risiko pidana yang diatur pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp.600 juta.

"Namun saat ini KPK fokus kepada bagimana penanganan perkara lebih efektif terutama pokoknya. Secara normatif kami juga sudah ingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak berupaya melindungi tersangka atau melakukan hal2 lain dalam kasus KTP-e karena ancamannya 3-12 tahun penjara," tambah Febri.


Lensa Indramayu - JAKARTA - Fredrich Yunadi, selaku kuasa hukum tersangka kasus e-KTP, Setyo Novanto (Setnov) mempertanyakan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap kliennya.
Fredrich Yunadi,Kuasa Hukum Setya Novant
 "Enggak ada dia ditahan. Undang-undang apa yang menyatakan dia harus ditahan?" tegas Fredrich di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

Menurutnya, kondisi Setnov yang sedang sakit sehingga untuk menjalani pemeriksaan saja tak bisa. Bila sampai ditahan, kata dia, lembaga antirasuah sudah mempermainkan hukum yang berlaku di Tanah Air.
"Orang sakit diperiksa aja enggak bisa, apalagi ditahan. Jangan mempermainkan hukum!" ujaranya

Lebih lanjut, Fredrich berkata bila dasar hukumnya sudah melakukan pemanggilan tiga kali, lalu kliennya tak ada itikad baik untuk mendatanginya, ia rasa itu tak bisa dijadikan untuk sebagai landasan hukum penangkapan.
"Kalau dia bilang panggilan sudah tiga kali, bilang saja tiga kali. Itu bisa tunjukkan buktinya enggak?" katanya.

Diketahui, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan alasan penahanan itu lantaran berdasarkan serangkaian bukti yang dimiliki KPK, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP.

"Menahan selama 20 hari terhitung 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017," kata Febri saat jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, hari ini.

Orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu akan dilakukan penahanan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK.

Namun, kata Febri, penahanan itu harus dibantarkan lantaran Setnov harus menjalani perawatan medis pasca-kecelakaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Kemudian terkait dengan pembantaran penahanan karena menurut hasil pemeriksaan di RSCM sampai dengan malam ini masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap untuk kebutuhan observasi lebih lanjut," papar Febri.

Lensa Indramayu - JAKARTA -- KPK mempertimbangkan untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) bagi Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pengadaan KTP-el. Nantinya, KPK akan melakukan kerja sama dengan pihak Polri untuk menerbitkan surat yang bisa membuat Setnov berstatus buron.
Ketua DPR Setya Novanto (tengah) berjalan bersama Wakil Ketua Fahri Hamzah (kiri) untuk menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
"Proses penengakan hukum masih kami lakukan, tim masih di lapangan dan proses pencarian pun masih dilakukan.
Kalau nanti belum ditemukan kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak Polri menerbitkan surat DPO," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11).

Menurut Febri, proses penegakan hukum pemberantas korupsi akan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum. Ia melanjutkan, sampai saat ini tim penyidik KPK masih berupaya melakukan proses pencarian Setnov.

"Informasi yang terakhir tim bertemu dengan pihak keluarga, ada pengacara juga, pencarian terus dilakukan. Posisi tim di mana saja tidak bisa disebutkan, yang pasti ada tim yang ada di rumah saudara Setya Novanto dini hari ini," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Setya Novanto dapat menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukumnya bisa dilakukan secara maksimal. "Kami imbau belum terlambat melakukan penyerahan diri ke KPK, sikap koorperatif ini akan jauh lebih baik untuk proses penangangan perkara ini untuk yang bersangkutan."

Suasan di rumah dinas Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta, Rabu (15/11) malam.
Lensa Indramayu - JAKARTA -- Tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan pascaketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-el). "Saya tanyakan ke dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Seharusnya pada Rabu (15/11), Setya Novanto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Namun, Setnov melalui pengacaranya menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK sudah berada di rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII untuk membawa Setnov ke gedung KPK. Namun, hingga saat ini belum diketahui apakah Setnov kooperatif untuk dibawa ke KPK. "Mestinya strateginya seperti itu (dilakukan penahanan) jangan periksa tersangka di awal, tapi sudah jelang akhir, biar cepat, tahan, lalu pelimpahan," ungkap Alexander.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

Padahal, alasan imunitas yang diatur dalam pasal 224 UU MD3 terkait dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain dan terkait izin Presiden, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.
Diberdayakan oleh Blogger.