Lensa Indramayu 
Jakarata_Ribuan driver online se-Jabodetabek yang terhimpun dalam Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) berunjuk rasa di depan kantor Grab Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

Unjuk rasa di kantor Grab Indonesia di Lippo Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). - pict warta kota

Mereka menuntut pemerintah menutup perusahaan aplikasi Grab dan Go-Jek. Alasanya, selama ini mereka hanya dieksploitasi dan tidak diperlakukan sebagai mitra perusahaan.

“Kami meminta aplikator untuk menghentikan monopoli. Kami meminta perusahaan aplikasi tidak berubah menjadi perusahaan transportasi,” tegas juru bicara aksi driver online itu, Dedi Heriyantoni.
Menurut Dedi, selama ini driver justru diperlakukan tak manusiawi karena perusahaan tak pernah memikirkan kesejahteraan pengemudi.
Tak hanya itu, mereka juga menuding Grab dan Go Jek Indonesia telah melakukan praktik kartelisasi bisnis transportasi online dengan promo-promo yang mencekik saingan. Driver tak memiliki hak, dan hanya dituntut untuk melakukan kewajiban.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan meminta pemerintah pusat segera menutup dan mengusir semua aplikasi yang menzalimi rakyat dan segera menghadirkan aplikasi transportasi online yang profesional adil, transparan dan Mensejahterakan rakyat,” lanjut Dedi.

Aksi ini diikuti ratusan pengemudi taksi dan ojek online. Puluhan polisi mengawal aksi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari perwakilan Grab Indonesia. Para pengemudi masih menunggu perwakilan manajemen.
Para driver bertekad akan terus menggelar aksi sampai tuntutannya dipenuhi. (TP/MJ)

Sumber : MediaJakarta

Lensa Indramayu  -

Rohadi menulis buku
Pict.Sedulur dan kerabat dari Indramayu di Lapas Sukamiskin

Bandung - Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yang kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak terkait dugaan praktik mafia hukum di balik vonis Pedangdut Saiful Jamil.

Rohadi yang divonis tujuh tahun penjara berkisah mengenai dugaan mafia hukum dalam vonis kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Saipul. Kesaksian itu disampaikan Rohadi melalui buku yang ditulisnya berjudul 'Menguak Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis kasus Pedangdut Saipul Jamil'.

"Dari balik penjara, dia (Rohadi) bersuara bahwa sejumlah hakim terlibat di balik rendahnya vonis untuk Saipul Jamil. Suara-suara contoh kasus," ujar Kuasa Hukum Rohadi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam bedah buku di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Kerabat Rohadi 

Zakir menganggap kliennya menjadi tumbal dalam vonis yang diterima Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil. Karenanya ia bersuara di dalam penjara. Dalam rekaman video dari penjara, Rohadi mengatakan, cerita tentang praktik mafia hukum pada pengadilan di Indonesia bukan hal baru.

"Tapi seperti apa bentuknya, bagaimana modusnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya satu dua catatan saja. Maka saya terbitkan buku ini agar publik tahu bahwa mafia hukum itu bukan hanya sekadar isu," kata Rohadi dalam video yang diputar dalam diskusi.

Dalam bukunya, Rohadi memaparkan awal mula kasus yang menyeretnya ke Sukamiskin. Kala itu hakim dan pegawai PN Jakut akan menghadiri resepsi pernikahan seorang pegawainya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu juga hendak dijadikan ajang wisata mereka. Maka, Rohadi ditugasi mencari biaya untuk plesiran mereka.

Menurut Rohadi, dana yang digunakan untuk plesiran ini adalah dana awal dari Bertha yang tak lain pengacara Saipul. Menurutnya, untuk perkara Saipul Jamil Rp50 juta, dari saya pribadi Rp50 juta, dan tambahan dari hakim Rp20 juta. Total Rp120 juta.
Kemudian pergerakan Rohadi sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, dia ditangkap saat menerima uang dari Bertha menjelang Lebaran 2016.

Kasus ini semakin rumit karena saat KPK menangkapnya, ada uang Rp700 juta di dalam mobil Rohadi. Dan perkara hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini merembet ke Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Sebab, menurut Rohadi, uang Rp700 juta itu berasal dari Sareh yang juga mantan Panitera MA. Meski demikian Sareh berkali-kali membantah terlibat dalam kasus itu.

Lewat bukunya juga, Rohadi menyebut nama-nama sejumlah hakim yang berperan dalam kasus itu. Suami Bertha, Hakim Tinggi Karel Tuppu dinilai mengetahui persoalan Saipul Jamil. Ketua majelis Saipul Jamil, Ifa Sudewi juga disebutnya tahu pat gulipat kasus itu. Dan seluruh nama-nama yang disebut Rohadi telah membantah keterangannya di persidangan.

"Lewat buku ini saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya, hingga nama-nama yang terlibat. Dan semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya," pungkasnya.KRI







Lensa Indramayu  - JAKARTA - Komandan Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Murad Ismail mengatakan dirinya sudah mantap untuk mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Maluku 2018 melalui PDIP.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. 

Ia mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah mendaftar sebagai bakal calon peserta Pilkada Maluku 2018.

"Selama proses ini saya sudah memberitahu pak Kapolri, saya akan mengajukan surat pengunduran diri, saat pendaftaran nanti," kata Murad saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 17 Desember 2017.

Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan dukungan partainya untuk Irjen Pol. Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk maju sebagai Cagub-Cawagub dalam Pilkada Maluku 2018.

Sebelum PDIP, Nasdem telah mengumumkan dukungannya untuk Irjen Pol. Murad Ismail.

Dengan memiliki tujuh kursi milik PDIP di DPRD Maluku ditambah empat kursi Nasdem, total dukungan 11 kursi dari kedua partai ini sudah melebihi syarat minimal 9 kursi untuk Murad Ismail maju dalam Pilkada Maluku 2018.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018. (Red)

PNS Ilustrasi
Lensa Indramayu - Jakarta - Kabar baik bagi peserta yang tak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017, karena pasalnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS daerah secara nasional pada 2018. Formasi CPNS 2018 tersebut khusus untuk kabupaten/kota.

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Makassar, "Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," katanya dikutip dari Antara, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," ujarnya.

Asman berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Sementara terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
"Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen," katanya.

Tahapan seleksi CPNS 2018 akan dimulai setelah tahapan penerimaan CPNS gelombang II tahun 2017 selesai dilaksanakan. Namun, Asman sendiri berharap agar perekrutan CPNS daerah ini dilakukan secepatnya.

Selain itu, Menteri Asman belum memastikan apakah tahapan CPNS 2018 khusus daerah ini digelar serentak atau terpisah.
Diberdayakan oleh Blogger.