Lensa Indramayu  -

Rohadi menulis buku
Pict.Sedulur dan kerabat dari Indramayu di Lapas Sukamiskin

Bandung - Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yang kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak terkait dugaan praktik mafia hukum di balik vonis Pedangdut Saiful Jamil.

Rohadi yang divonis tujuh tahun penjara berkisah mengenai dugaan mafia hukum dalam vonis kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Saipul. Kesaksian itu disampaikan Rohadi melalui buku yang ditulisnya berjudul 'Menguak Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis kasus Pedangdut Saipul Jamil'.

"Dari balik penjara, dia (Rohadi) bersuara bahwa sejumlah hakim terlibat di balik rendahnya vonis untuk Saipul Jamil. Suara-suara contoh kasus," ujar Kuasa Hukum Rohadi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam bedah buku di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Kerabat Rohadi 

Zakir menganggap kliennya menjadi tumbal dalam vonis yang diterima Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil. Karenanya ia bersuara di dalam penjara. Dalam rekaman video dari penjara, Rohadi mengatakan, cerita tentang praktik mafia hukum pada pengadilan di Indonesia bukan hal baru.

"Tapi seperti apa bentuknya, bagaimana modusnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya satu dua catatan saja. Maka saya terbitkan buku ini agar publik tahu bahwa mafia hukum itu bukan hanya sekadar isu," kata Rohadi dalam video yang diputar dalam diskusi.

Dalam bukunya, Rohadi memaparkan awal mula kasus yang menyeretnya ke Sukamiskin. Kala itu hakim dan pegawai PN Jakut akan menghadiri resepsi pernikahan seorang pegawainya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu juga hendak dijadikan ajang wisata mereka. Maka, Rohadi ditugasi mencari biaya untuk plesiran mereka.

Menurut Rohadi, dana yang digunakan untuk plesiran ini adalah dana awal dari Bertha yang tak lain pengacara Saipul. Menurutnya, untuk perkara Saipul Jamil Rp50 juta, dari saya pribadi Rp50 juta, dan tambahan dari hakim Rp20 juta. Total Rp120 juta.
Kemudian pergerakan Rohadi sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, dia ditangkap saat menerima uang dari Bertha menjelang Lebaran 2016.

Kasus ini semakin rumit karena saat KPK menangkapnya, ada uang Rp700 juta di dalam mobil Rohadi. Dan perkara hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini merembet ke Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Sebab, menurut Rohadi, uang Rp700 juta itu berasal dari Sareh yang juga mantan Panitera MA. Meski demikian Sareh berkali-kali membantah terlibat dalam kasus itu.

Lewat bukunya juga, Rohadi menyebut nama-nama sejumlah hakim yang berperan dalam kasus itu. Suami Bertha, Hakim Tinggi Karel Tuppu dinilai mengetahui persoalan Saipul Jamil. Ketua majelis Saipul Jamil, Ifa Sudewi juga disebutnya tahu pat gulipat kasus itu. Dan seluruh nama-nama yang disebut Rohadi telah membantah keterangannya di persidangan.

"Lewat buku ini saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya, hingga nama-nama yang terlibat. Dan semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya," pungkasnya.KRI







Lensa Indramayu  -Angka perceraian di Kabupaten Indramayu masih sangat tinggi tercatat di pengadilan Agama Indramayu dari tahun ke tahun kasusnya tidak pernah turun sehingga masih belum bisa lepas dari istilah RCTI (randa cilik Turunan Indramayu.red) yang disandangnya.

Ilustrasi

Dari data yang diperoleh dari pengadilan agama Kabupaten Indramayu tahun 2013. 8.256 kasus, tahun 2014 terdapat 7.385 kasus, tahun 2015 9.444 kasus, Thn. 2016. 8913 kasus dan pada tahun 2017. 8734 kasus.

Faktor-Faktor yang menjadi penyebab timbulnya kasus tersebut dari data Pengadilan Agama (PA) Tahun 2016. Meninggalkan salah satu pihak 394. Poligami 131 Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) 40. Cacat badan 4. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1000. Kawin paksa 26. Murtad 16 .Ekonomi 4252 kasus
[post_ads]
Sementara Tahun 2017 faktor penyebab terjadinya perceraian  diantaranya adalah meninggalkan salah satu pihak 279 kasus. Dihukum penjara 1. Poligami 103. Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) 17.  Cacat badan 2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 527. Kawin paksa 34. Ekonomi 5302 kasus.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah perkara yang selalu menjadi penyebab paling tinggi perceraian adalah permasalahan  ekonomi.
Hal itu di benarkan oleh salah satu Hakim Kurniati Imron, S. Ag., M.H.  Saat ditemui di ruangkerjanya Jumat 19/01/2018

“Memang permasalahan ekonomi yang selalu menjadi penyebab utama tingginya penyebab perceraian, rata – rata yang menggugat adalah pihak istri ketika ditanya alasanya karena kurangnya kecukupan ekonomi ” jelas Kurniati.
[next]
Masih dalam keteranganya Kurniati mencontohkan, faktor ekonomi memicu banyaknya wanita/istri yang bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Di sisi lain, suaminya yang tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah, ternyata hanya bisa menghabiskan uang kiriman dari istrinya. Belum lagi saling tidak percaya. Satu sama lainya. Dulu ketika di rumah masih rukun walaupun dengan keterbatasan ekonomi tapi, ketika pulang menggugat cerai karna istri sudah punya selingkuhan dan perceraian pun tidak bisa dihindari. Kondisi itu juga membuat perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) lebih banyak dibandingkan perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak)  Terang kurniati.
[post_ads_2]
Sementara itu ketua presidium Generasi Muda Peduli Desa (GMPD) Zainal menanggapai hal tersebut menuturkan bahwa kasus perceraian di Indramayu berawal dari usia perkawinan yang belum matang sehingga wajar kalau penyebab tertinggi angka perceraianya masih soal ekonomi karena di usia yang belum matang sang suami masih sulit dalam mencari nafkah.

  “ Coba kita lihat kasus perceraian dari tahun ke tahun tetap didominasi cerai gugat dan alasanya sama kebanyakan masalah ekonomi “ Kata Zainal.

Menurut Zainal Selain kematangan usia pemerintah daerah juga harus berperan makaimal dalam rangka menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menjadi alternatif dalam mengurangi tingginya angka perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.

Zainal meminta agar pemerintah daerah hendaknya tidak tinggal diam karena kasus perceraian berdampak pada psykologis pertumbuhan sang anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. 

Lensa Indramayu  - Pengamat politik Unpad Muradi menyebut Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar berpotensi jomblo di Pilgub Jabar 2018. Hal itu disebabkan belum solidnya koalisi yang terbentuk saat ini.
Deddy mizwar
Ridwan Kamil sebenarnya sudah mendapat dukungan dari Nasdem, PKB, PPP dan Golkar. Namun koalisi ini sangat rentan pecah lantaran PKB, PPP dan Golkar masih berebut mendapatkan posisi pendamping Ridwan Kamil dengan opsi konvensi dan musyawarah.

Ia menuturkan PKB dan PPP nampaknya akan menghitung ulang dukungannya apabila dalam keputusan akhir, kadernya tidak diakomodir. Sementara Golkar yang akan menghadapi Munaslub pemilihan ketum baru bisa terjadi juga kejutan.
Ridwan Kamil
"Saya kira harus dipenuhi betul. Emil kalau tidak sensitif, bisa kehilangan dukungan dari PPP dan PKB. Bisa jadi golkar juga hilang, kalau munaslub ada perubahan, bisa jadi Golkar berubah dukungan," kata Muradi ditemui usai diskusi publik bertajuk 'Figur Gubernur Jabar 2018 - 2023' di Centropunto, Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Senin (11/12/2017).

Situasi ditinggal partai koalisi juga mengancam Deddy Mizwar. Partai pendukungnya seperti PKS dan PAN di koalisi zaman now berpeluang mengubah arah dukungan dengan kemunculan Mayjen Sudrajat sebagai cagub dari Gerindra.

Partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut berniat mengajak PKS dan PAN membentuk koalisi 'reuni' seperti di Pilgub DKI Jakarta. Apabila itu terjadi, secara otomatis Deddy Mizwar yang sudah menjadi kader Demokrat akan kehilangan kawanan.

Menurutnya dengan situasi tersebut, Demokrat bersama Deddy Mizwar akan tersudutkan. Bukan tidak mungkin, sambung dia, partai berlogo Mercy tersebut hanya menjadi partai pendukung seperti Pilpres 2014 yang kala itu dimenangkan pasangan Jokowi-JK.

"Kalau PKS dan PAN ikut (Gerindra), pasti Demiz tidak punya teman maka besar kemungkinan dia tidak akan diusung oleh partai manapun karena PDIP sudah menutup diri. Kemudian PKB dan PPP berfikir dua kali," tutur dia.

"Katakanlah demokrat tidak bisa memilih dia akan ikut idol ikut mana saja. Seperti Pilpres 2014 lalu," tambah Muradi.
Diberdayakan oleh Blogger.