Lensa Indramayu - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bangkit kembali di Indonesia.
Amin Rais (ketua umum PAN)

Termasuk politisi PDIP yang saat ini menjadi wakil rakyat di Senayan. Menurut Amien Presiden Jokowi harus berlaku adil dan tidak tinggal diam melihat politikus perempuan tersebut yang dengan berani membicarakan kebangkitan PKI kepada publik.

"Anggota DPR yang perempuan itu sudah mengatakan sekarang 20 juta, PKI mau bangkit, itu diam saja. Sementara HTI dibubarkan. Itu Jokowi kayak gitu ya. Ini harus jalan, yang menentang (pemutaran film G30S/PKI) itu pasti PKI. Yang tidak setuju ini diputar, pasti PKI," ungkap mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/9).

Sebagaimana diberitakan, politisi PDIP Ribka Tjiptaning merupakan anak anggota PKI yang berani bicara secara blak-blakan, bahkan mengaku bangga. Dalam berbagai kesempatan, wanita yang akrab disapa Ning ini juga sempat menulis buku "Aku Bangga jadi Anak PKI".

Pada tahun 2002 di Lativi (sekarang tvOne), Ning menyatakan bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia.

Lensa Indramayu - JAKARTA – Peristiwa G30S/PKI begitu membekas pada keluarga Jenderal AH Nasution. Meski menyatakan telah memaafkan, namun kenangan peristiwa di kediaman Nasution tidak mungkin hilang. Karena itu, Putri sulung Nasution, Hendrianti Saharah Nasution, mengungkapkan ketidaksetujuannya bila film pengkhianatan PKI karya Arifin C Noer itu diperbaharui.
Yanti, panggilan Hendrianti, yang saat itu masih berusia 13 tahun menjadi saksi hidup ketika rumah ayahnya digeruduk pasukan Tjakrabirawa. ’’Waktu itu saya lompat ke tempat Tendean (Pierre Tendean, ajudan AH Nasution),’’ kenangnya usai menghadiri reuni SMPN 216 Jakarta di halaman belakang Museum AH Nasution kemarin (30/9).

Karena melarikan diri itulah, dia selamat dari kejaran pasukan Tjakrabirawa. Apalagi, setelah Tendean dibawa paksa oleh pasukan yang mengira bahwa dia adalah Nasution. Dia mengapresiasi pemutaran kembali film G30S PKI itu di sejumlah tempat dan salah satu televisi swasta. Sebab, bagaimanapun generasi muda harus diberi penjelasan mengenai apa yang terjadi pada masa itu.

Orang-orang dewasa harus memikirkan bagaimana menyampaikan sejarah tersebut kepada anak-anak, sehingga generasi penerus juga bisa mengerti. Berkaitan dengan hal itu pula, Yanti secara pribadi menyatakan ketidaksetujuannya bila Film lawas itu diperbaharui. ’’Saya sudah tahu bagaimana film ini dibuat,’’ lanjutnya.

Menurut dia, film tersebut mampu merekonstruksi situasi yang terjadi saat itu dengan apik. Tentu, bila ada sedikit perbedaan menjadi hal wajar karena sentuhan sutradara untuk warna film. Misalnya, Nasution dikatakan sudah tiga hari berada di Bandung. Pada kenyataannya, Istri Nasution, Johanna Sunarti, menyebut sang suami sudah dua hari di Bandung untuk mengelabui Tjakrabirawa.

’’Kalau ada kontroversi atas film itu, maka yang bisa menjawab adalah orang yang melihat di mana kontroversi itu,’’ tutur Yanti. Yang penting, penonton melihat bahwa kejadian tersebut adalah yang sebenarnya. Dia justru mempertanyakan apa motif dari pembaruan film tersebut.

Sementara itu, Museum Sasmitaloka Jenderal Besar AH Nasution kemarin dipadati pengunjung. Lebih dari 100 pengunjung silih berganti masuk ke kompleks seluas 1.000 meter persegi itu. Mulai dari generasi tua yang membawa serta anak-anaknya, hingga generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa.

Empat pemandu yang disediakan cukup kewalahan memberi penjelasan kepada para pengunjung. Salah satunya, Serma R Suryanto. Dia mengajak pengunjung mengamati satu persatu bagian rumah Nasution. Khususnya, ruang tidur yang menjadi lokasi penembakan putri kedua Nasution, Ade Irma Nasution.

Saat pasukan Tjakrabirawa menyerbu, sang istri menyuruh Nasution kabur melompati tembok yang membatasi rumahnya dengan Kedutaan Besar Irak. Gara-gara melompati tembok setinggi tiga meter, kaki Nasution patah. ’’Beliau lalu sembunyi di drum yang ada di situ, lalu pingsan,’’ terangnya kepada pengunjung. Sementara, Joanna membohongi prajurit Tjakrabirawa dengan menyebut bahwa Nasution sudah dua hari berada di Bandung.

Di saat hampir bersamaan, Pierre Tendean keluar dan menyatakan bahwa dia adalah ajudan Jenderal AH Nasution. ’’Tapi yang didengar oleh Tjakrabirawa, Saya Jenderal AH Nasution. Apalagi wajahnya mirip,’’ lanjutnya. Alhasil, Tendean pun diculik dan berakhirlah penyerbuan di rumah tersebut. Nasution selamat dan dibawa ke Makostrad, namun tidak demikian dengan putrinya.

Yanti menuturkan, hubungan antara keluarganya dengan keluarga eks PKI tidak ada masalah. ’’Orang tua saya itu memaafkan,’’ tambahnya. Sang bunda merupakan pegiat sosial yang aktif dan banyak membantu warga, termasuk eks PKI. Keluarganya memang berseberangan dengan ideologi komunis. Namun, hubungan kemanusiaan tetap baik-baik saja.

Deanna Nurazizah, salah seorang pengunjung, menuturkan bahwa dia datang karena ingin bertemu dengan Yanti, meski akhirnya tidak bisa bertemu. Dia mengaku antusias dan terharu mendengar penjelasan dari pemandu. ’’Bagaimana pejuang kita melawan PKI waktu itu, keren lah,’’ tutur mahasiswi Universitas Negeri Jakarta itu.

Sebelumnya, dia hanya mendengar sejarah peristiwa 1965 dari orang tua dan guru-gurunya saat masih sekolah. Namun, penjelasannya tidak pernah utuh. ’’Runtutannya itu dari mana dulu (peristiwa 1965), saya masih bingung. Tiba-tiba diceritakan PKI itu seperti ini,’’ lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Ayu Kumala Dewi, mahasiswi UNJ lain yang datang bersama Deanna. Dia tidak mendapatkan gambaran utuh bagaimana mulanya hingga peristiwa 30 September 1965 bisa terjadi. ’’Dan mengapa tujuh jenderal itu yang diincar,’’ tuturnya.

Pengunjung lainnya, Faradila Sakina, menuturkan bahwa dia datang ke museum itu karena penasaran setelah menonton Film G30S PKI. Selain itu, momennya juga pas, yakni pada 30 September. ’’Kata guru saya, kita harus benar-benar memahami sejarah, karena sejarah sering diputarbalikkan faktanya,’’ ujar siswi SMKN 16 Jakarta itu. Dia datang bersama tujuh rekannya.

Dia paling terkesan dengan kejadian di kamar saat Ade Irma Nasution terbunuh. Juga kejadian di ruang makan saat Joanna membohongi Tjakrabirawa soal keberadaan suaminya, dan menyebut kehadiran Tjakrabirawa hanya untuk membunuh mereka.

Sementara itu, pagi ini upacara Hari Kesaktian Pancasila akan digelar di Monumen Pancasila Sakti di Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bila tidak ada perubahan, Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur dalam upacara yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 itu.

Lensa Indramayu - Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung penuh langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memutar kembali film G30S/PKI.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat hadir di Aksi Bela Rohingya 169 yang dicetuskan Partai Keadilan Sejahtera

Menurut dia, film tersebut sangat bagus sebagai pembelajaran sejarah. Bahkan, ia siap pasang badan mendukung
langkah juniornya itu.

“Saya kira tadi sudah jelas sikapnya TNI, saya siap di belakangnya,” tegas Prabowo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Prabowo pun memastikan seluruh purnawirawan prajurit TNI akan kompak mendukung keputusan orang nomor satu di TNI itu.

Menurut dia, penayangan ulang dilakukan agar peristiwa kudeta kelompok komunisme tidak terulang kembali di Indonesia.

“Saya kira sikapnya sudah jelas, kita harus kompak. Purnawirawan juga dukung,” pungkas Prabowo seraya meninggalkan kerumunan wartawan

Lensa Indramayu - JAKARTA - Kamis (21/9/2017) siang, Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal TNI A Yani tiba-tiba ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
Museum yang terletak di jalan Lembang No.58, Menteng, Jakarta Pusat ini memang menjadi tempat bersejarah dimana Jenderal Ahmad Yani di tembak oleh pasukan Tjakrabirawa pada 1 Oktober 1965.
Anak ketujuh Jenderal A. Yani, Untung (Kiri) bersama Anak bungsu Eddy Yani (Kanan) bercerita kepada pengunjung Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal TNI A Yani di jalan Lembang No.58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017).

Tepat dihalaman depan museum yang dulunya kediaman Jenderal Ahmad Yani, sang putra Bungsu yakni Eddy Yani tengah bercerita kepada para pengunjung museum tentang peristiwa kelam tersebut.

"Ini bapak Eddy yang difilm G30S/PKI yang masih kecil itu ya. Bapak berarti yang menyaksikan langsung Pak Jenderal A. Yani ditembak dan diculik oleh pasukan Tjakrabirawa ya?" tanya salah satu pengunjung.

"Iya benar bu. Saya yang menyaksikan langsung bapak ditembak, diseret dibawa pergi," jawab Eddy Yani.
Diketahui memang, Eddy yang saat itu berumur 7 tahun memang menyaksikan secara langsung pristiwa penembakan ayahnya tepat pukul 04.35 WIB.
Eddy pulalah yang membangunkan Jenderal A. Yani sesaat sebelum peristiwa berdarah itu terjadi.
Mendengar cerita Eddy, salah satu pengunjung bahkan membayangkan terjadinya peristiwa tersebut.
Bahkan, raut wajahnya sampai ditutupi dengan tangan.
"Yaa..Allah.. kejam sekali mereka ya pak," ucap pengunjung lainnya.
Sementara itu, Kasyono warga Serang, Banten sengaja mengajak istri beserta ketiga anaknya untuk mengunjungi museum bersejarah Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal TNI A Yani.
Ia beralasan, kedatanganya kesini untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya mengenai Pahlawan Revolusi Jenderal A. Yani dibunuh.
"Alasan saya datang kesini untuk memberi tau anak saya bahwa salah satu sejarah di negara kita itu ada seperti ini gerakan G30S/PKI. Yang menjadi korban 7 Jenderal salah satunya Pahlawan Revolusi namanya Jenderal A. Yani ada disini?" ujar Kasyono kepada Tribunnews.
Selain itu, Kasyono juga mengungkapkan rasa bahagiannya bisa bertemu dan berbincang langsung dengan anak dari Jenderal A. Yani.
"Saya seneng ya, jadi tahu peristiwa G30S/PKI itu seperti apa langsung dari anak Pak A. Yani. Teryata kenyataannya lebih kejam ketimbang filmnya," ungkapnya.

Lensa Indramayu - Soegimin masih ingat betul aroma busuk yang berasal dari sebuah sumur di salah satu kawasan di Jakarta Timur 52 tahun silam. Pada saat itu, dia mendapat tugas dari komandannya untuk mengangkat jenazah 6 jenderal dan satu perwira pertama TNI AD.
Sumur itu saat ini dikenal dengan Lubang Buaya yang lokasinya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Tempat itu dijadikan pembuangan para korban gerakan 30 September tahun 1965.

"Saya tidak berfikir kalau dapat tugas seperti itu," kata Soegimin di kediamannya di Surabaya, Kamis, 21 September 2017. "Kebetulan tugas itu bisa berhasil."
Soegimin kini berusia 79 tahun. Pada saat mendapat tugas mengevakuasi jenazah korban G30S itu, dia adalah seorang tentara. Pangkatnya waktu itu Pembantu Letnan Dua di Korps Komando Operasi (KKO), sekarang menjadi Korps Marinir.
Menurut Soegimin saat itu dia bersama 11 anggota Marinir lainnya mendapat tugas istimewa. Keistimewaan tugas itu karena dia diberitahu atasanya secara dadakan.
"Salah satu perwira angkatan darat (Kostrad) waktu itu Pak Sukendar menuhi perwira Mako KKO atas perintah Soeharto," ujar Soegimin. "Suruh cari orang yang mampu melaksanakan tugas (evakuasi pengangkatan jenazah) ini."
Soegimin menunjukkan foto penggalian Lubang Buaya pada peristiwa 30 September 1965. 
Soeharto saat itu berpangkat mayor jenderal di Pangkostrad. Menurut Soegimin, persiapan evakuasi berjalan singkat. Dia diberitahu atasannya pada 3 Oktober 1965 malam.
Keesokan harinya, dia bersama rombongan anggota tim evakuasi yang terdiri dari para pasukan Marinir berangkat menuju Lubang Buaya. Pada saat itu, tak ada yang tahu lokasi persis Lubang Buaya.

Yang dia ingat hanya lokasinya tak jauh dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Rombongan Soegimin bahkan sempat tersesat dan berputar di satu lokasi selama dua jam.
"Kesimpulan terakhir, kami tidak bisa menemukan daerah itu (Lubang Buaya) dengan jelas," ujar Soegimin. "Pas kami mau keluar Halim, kami bertemu dengan polisi Angkatan Udara. Kami tanya dan dia berani menunjukkan."
Sesampainya di Lubang Buaya, Soegimin kaget. "Ternyata Lubang Buaya sudah dikuasai pasukan-pasukan baret merah," ujar dia.

Soegimin dan tim sebelum mengevakuasi diberi pengarahan dengan para dokter. "Pesannya (dokter) saat evakuasi jenazah jangan sampai diikat bagian leher," ujar dia.
Dengan mengenakan alat dan seutas tali, Soegimin dan tim mulai mengevakuasi para jenderal dan perwira Angkatan Darat itu di dalam sumur yang dalamnya 12 meter dengan diameter 75 sentimeter. Mereka masuk ke liang sempit itu.
Soegimin kaget ketika tahu bahwa posisi jenazah korban G30S di dalam sumur kondisinya sangat mengenaskan. "Semua kakinya itu di atas. Berarti saat itu dijungkir, kepala di bawah," ujar dia.

Jenazah yang paling mengenaskan, kata Soegimin, adalah layon Jenderal Ahmad Yani. "Karena saat ditarik ke atas, perutnya sudah mengeluarkan kotoran. Kulitnya sudah mengeluarkan pembusukan."
Jasad 6 jenderal dan satu perwira yang dibenam di sumur itu adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letnan Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman, Letnan Jendral (Anumerta) Suprapto, Letnan Jenderal (Anumerta) Mas Tirtodarmo Harjono.
Kemudian ada Mayor Jenderal (Anumerta) Donald Isaac Panjaitan, Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten (Anumerta) Pierre Tendean.


Lensa Indramayu - KH Khoirun (93 th), KH Maruf Nawawi (84), KH Muhayat (98), dan Khoimun (95). Mereka korban dan saksi mata kebiadaban PKI dalam peristiwa Madiun 1948.
"Kiai dan santri menjadi target pembunuhan nomor satu bagi PKI. Sebelum 1948, banyak kader PKI yang disusupkan ke dalam beberapa pesantren," kata Khoirun saat saya wawancarai di kediamannya di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Mei 2016 lalu.
Khoirun sempat dikubur oleh gerombolan PKI dan dikira sudah mati, ternyata masih hidup. Ia dianggap 'sakti' walau sudah mengalami siksaan berat termasuk dibacok dan ditembak. Beberapa pejabat penting di Jakarta kerap meminta semacam 'jimat' doa untuk keselamatan dirinya.

Tiga lainnya juga saya wawancarai di rumahnya pada pertengahan Mei 2016 lalu. Maruf Nawawi di Kecamatan Dagangan. Muhayat di Kecamatan Pilangkonceng. Khoimun di Kecamatan Wungu.

Selama sekitar satu pekan saya menelusuri jejak-jejak PKI dari Solo, Boyolali, Magetan, dan Madiun. Termasuk menemui empat bekas tahanan politik PKI dalam peristiwa 1965-1966, alumni Pulau Buru, Pulau Nusa Kambangan, penjara di Semarang, serta Solo. Mereka inginnya seperti apa? Saya juga tahu dari hasil pengakuan mereka yang usianya rata-rata 70 tahunan itu.

Lalu ada apa di Magetan? Ada sebuah pesantren yang menjadi target utama PKI, yakni Pesantren Takeran. Dikenal juga sebagai Pesantren Sabilil Mutaqien, pimpinan Kiai Imam Mursjud Mutaqien. Pada 17 September 1948 sejumlah tokoh PKI menjemput Kiai Mursjid dan beberapa rekannya dengan alasan mengajak diskusi tentang rencana pembentukan Republik Soviet Indonesia, ke suatu tempat.

"Mereka tidak pernah kembali ke pesantrennya lagi. Sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian," kata Maruf Nawawi.
Belum lagi di sumur tua Desa Soco, ditemukan 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Korbannya antara lain Bupati Magetan Sudibjo dan Muhammad Suhud, ayah mantan Ketua DPR/MPR Kharis Suhud.

Aksi pembantaian ini pun kemba;i terulang. Banyak yang tidak tahu bahwa setelah peristiwa G30S di Jakarta, ternyata ada peristiwa Kedung Kopi, Solo pada 22 Oktober 1965. Gerombolan PKI membunuh 23 demonstran anti-PKI di Kedung Kopi Solo. Rinciannya: 20 pemuda Islam dan tiga pemuda Katolik.

Sumber : ROL

Lensa ID- PERISTIWA Madiun 69 tahun silam tak akan pupus dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 itu merupakan peristiwa kelam yang telah merenggut banyak nyawa ulama dan tokoh-tokoh agama.

Sejak Peristiwa Madiun 1948 dan pemberontakan G30SPKI 1965 menjadi bukti betapa hebatnya ancaman komunisme di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Peristiwa Madiun 1948 dilakukan anggota PKI dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR).
Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
Organisasi ini didukung oleh Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Mereka melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi buruh. Selain itu melakukan pembunuhan ulama dan pejuang kemerdekaan.
Adapun tujuan mereka adalah ingin meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Segala cara pun mereka lakukan demi memuluskan misinya.
Sebelum Peristiwa Madiun, PKI juga telah melakukan kekacauan di Solo (Surakarta) hingga menewaskan banyak perwira TNI AD dan tokoh pejuang 1945. Oleh PKI, daerah Surakarta dijadikan daerah yang kacau (wildwest). Sedangkan Madiun dijadikan PKI sebagai basis gerilya.
Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Sejak saat itu, gerakan PKI ini semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat penting di Madiun.


Sejarawan Agus Sunyoto mengungkapkan fakta sejarah bagaimana kebiadaban PKI melakukan makar dan pemberontakan kala itu. Agus menceritakan kekejaman PKI ini di berbagai sumber referensi seperti buku, makalah, buletin dan forum diskusi atau seminar.
Agus yang juga penulis buku ‘Banser Berjihad Menumpas PKI’ ini mengungkapkan ada ribuan nyawa umat Islam termasuk para ulama NU menjadi korban dan simbol-simbol Islam dihancurkan.
Keberhasilan FDR/PKI menguasai Madiun didisusul dengan aksi penjarahan, penangkapan sewenang-wenang terhadap musuh PKI. Mereka tidak segan-segan menembak, hingga berbagai macam tindakan fasisme berlangsung sehingga membuat masyarakat Kota Madiun ketakutan.
Agus menceritakan, pada tahun 1948 itu para pimpinan Masyumi dan PNI ditangkap dan dibunuh. Orang-orang berpakaian Warok Ponorogo dengan senjata revolver dan kelewang menembak atau membunuh orang-orang yang dianggap musuh PKI. Mayat-mayat pun bergelimpangan di sepanjang jalan. Bendera merah putih dirobek diganti bendera merah berlambang palu arit. Potret Soekarno diganti potret Moeso.
Liputan wartawan ‘Sin Po’ yang berada di Madiun, menuliskan detik-detik ketika PKI pamer kekejaman itu dalam reportase yang diberi judul: 'Kekedjeman kaoem Communist; Golongan Masjoemi menderita paling heibat; Bangsa Tionghoa "ketjipratan" djoega.'
Tanggal 18 September 1948 pagi sebelum terbit fajar, sekitar 1.500 orang pasukan FDR/PKI (700 orang di antaranya dari Kesatuan Pesindo pimpinan Mayor Pandjang Djoko Prijono) bergerak ke pusat Kota Madiun.
Kesatuan CPM, TNI, Polisi, aparat pemerintahan sipil terkejut ketika diserang mendadak. Terjadi perlawanan singkat di markas TNI, kantor CPM, kantor Polisi. Pasukan Pesindo bergerak cepat menguasai tempat-tempat strategis di Madiun. Saat fajar terbit, Madiun sudah jatuh ke tangan FDR/PKI. Sekitar 350 orang ditahan.
Di waktu yang sama, di Kota Magetan sekitar 1.000 orang pasukan FDR/PKI bergerak menyerbu Kabupaten, kantor Komando Distrik Militer (Kodim), Kantor Onder Distrik Militer (Koramil), Kantor Resort Polisi, rumah kepala pengadilan, dan kantor pemerintahan sipil di Magetan.
Sama dengan penyerangan mendadak di Madiun, setelah menguasai Kota Magetan dan menawan bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, kapolres, komandan Kodim, dan aparat Kabupaten Magetan, mereka juga menangkap dan membunuh tokoh-tokoh Masyumi dan PNI di kampung-kampung, pesantren-pesantren, desa-desa.
Gadis Rasid, seorang pejuang yang juga wartawan pada tahun 1940-an menulis reportase tentang kebiadaban FDR/PKI tersebut. Gadis menyaksikan pembantaian massal di Gorang-gareng, Magetan. Pembunuhan, perampokan dan penangkapan yang dilakukan FDR/PKI itu diberitakan surat kabar Merdeka 1 November 1948.
Meski tidak sama dengan aksi serangan di Madiun dan Magetan yang sukses mengambil alih pemerintahan, serangan mendadak yang sama pada pagi hari tanggal 18 September 1948 itu dilakukan oleh pasukan FDR/PKI di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu.
Sama dengan di Madiun dan Magetan, aksi serangan FDR/PKI selalu meninggalkan jejak pembantaian massal terhadap musuh-musuh mereka. Antropolog Amerika, Robert Jay, yang ke Jawa Tengah pada tahun 1953 mencatat bagaimana PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah, tapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri dan mereka yang dikenal karena kesalehannya kepada Islam: mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang.


Masjid dan madrasah dibakar, bahkan ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, lalu madrasahnya dibakar. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ulama itu orang-orang tua yang sudah ubanan, orang-orang dan anak-anak laki-laki yang baik yang tidak melawan. Setelah itu, rumah-rumah pemeluk Islam dirampok dan dirusak.
Tindakan kejam FDR/PKI selama menjalankan aksi kudeta itu menyulut amarah Presiden Soekarno yang mengecam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi seruan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih: “Ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka-atau ikut Soekarno-Hatta, yang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun juga.

Presiden Soekarno menyeru agar rakyat membantu alat pemerintah untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah. Madiun harus lekas di tangan kita kembali”.

Sejarah mencatat, bahwa antara tanggal 18-21 September 1948 gerakan makar FDR/PKI yang dilakukan dengan sangat cepat itu tidak bisa dimaknai lain kecuali sebagai pemberontakan. Sebab dalam tempo hanya tiga hari, FDR/PKI telah membunuh pejabat-pejabat negara baik sipil maupun militer, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan, bahkan tokoh agama.

Setelah gerakan makar FDR/PKI berhasil ditumpas TNI dibantu masyarakat, awal Januari tahun 1950 sumur-sumur ‘neraka’ yang digunakan FDR/PKI mengubur korban-korban kekejaman mereka dibongkar oleh pemerintah. Puluhan ribu masyarakat dari Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek datang menyaksikan pembongkaran sumur-sumur ‘neraka’.

Mereka bukan sekadar melihat peristiwa itu, namun sebagian di antara mereka ingin mencari anggota keluarganya yang diculik PKI. Diantara sumur-sumur ‘neraka’ yang dibongkar itu, informasinya diketahui justru berdasar pengakuan orang-orang PKI sendiri.
Dalam proses pembongkaran sumur-sumur ‘neraka’ itu terdapat tujuh lokasi ditambah dua lokasi pembantaian di Magetan, yaitu,

(1) Sumur ‘neraka’ Desa Dijenan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Magetan;
(2) Sumur ‘neraka’ I Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
(3) Sumur ‘neraka’ II Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
(4) Sumur ‘neraka’ Desa Cigrok, Kecamatan Kenongomulyo, Kabupaten Magetan;
(5). Sumur ‘neraka’ Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
(6) Sumur ‘neraka’ Desa Batokan, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Magetan;
(7) Sumur ‘neraka’ Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.

Sementara dua lokasi killing fields yang digunakan FDR/PKI membantai musuh-musuhnya, yaitu ruang kantor dan halaman pabrik gula Gorang-gareng dan Alas Tuwa di dekat Desa Geni Langit di Magetan.

Fakta kekejaman FDR/PKI tahun 1948 ini disaksikan ribuan warga masyarakat yang menyaksikan langsung pembongkaran sumur-sumur ‘neraka’ itu. Setelah diidentifikasi diperoleh sejumlah nama pejabat pemerintahan maupun TNI, ulama, tokoh Masjoemi, tokoh PNI, polisi, camat, kepala desa, bahkan guru.

Di sumur tua Desa Soco ditemukan kurang lebih 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang di antaranya dapat dikenali, sedangkan sisanya tidak dikenal. Salah satu di antara korbannya adalah KH Soelaiman Zuhdi Affandi, pimpinan Ponpes Ath-Tohirin Mojopurno, Magetan.

Kemudian, Kyai Imam Mursjid Muttaqin, Mursyid Tarikat Syattariyah Pesantren Takeran. Jasadnya ditemukan di Sumur ‘neraka’ II Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Selain Kyai Imam Mursjid, ulama lain ikut menjadi korban yaitu Kyai Zoebair, Kyai Malik, Krai Noeroen, Kyai Moch Noor.

Lalu, di sumur tersebut ditemukan jasad R Ismaiadi, Kepala Resort Polisi Magetan; R Doerjat (Inspektur Polisi Magetan), Kasianto, Soebianto, Kholis, Soekir, (keempatnya anggota Polri); dan masih banyak pejabat dan ulama lainnya.

Di sumur ‘neraka’ I Desa Soco ditemukan jasad Soehoed (camat Magetan); R Moerti (Kepala Pengadilan Magetan); Mas Ngabehi Soedibyo (Bupati Magetan). Kemudian ada sekitar 40 mayat tidak dikenali karena bukan warga Magetan.

Selain itu, di Sumur ‘neraka’ Desa Cigrok, Kecamatan Kenongomulyo, Kabupaten Magetan ditemukan jasad KH Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussa’ada Rejosari, Madiun. Imam Shofwan dikubur hidup-hidup di salam sumur tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, ulama NU ini masih sempat mengumandangkan adzan.
Dua putranya Kyai Zubeir dan Kyai Bawani juga menjadi korban dan dikubur hidup bersama-sama. Sebanyak 22 jenazah ditemukan di sumur ini. Dan masih banyak tokoh ulama lainnya yang menjadi korban keganasan PKI.

Kebiadaban FDR/PKI selama melakukan aksi makarnya tahun 1948 adalah rekaman peristiwa yang tidak akan terlupakan. Sumur-sumur tua ‘neraka’ yang tersebar di Magetan dan Madiun adalah saksinya.

Tak heran jika tindakan keji PKI berulang kembali pada 1 Oktober 1965 di mana para jenderal TNI AD diculik dan dibunuh secara sadis. Mayatnya kemudian ditemukan di dalam sumur ‘neraka’ Lubang Buaya di dekat Bandara Halim, Jakarta Timur.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan G30SPKI 1965, maka selamatlah bangsa Indonesia dari bahaya komunis. Kini, TNI dan ulama adalah pihak yang selalu di barisan terdepan melawan kebangkitan paham dan gerakan kiri tersebut.
SUMBER:
[1] Sunyoto, Agus dkk. 1990. Lubang-Lubang Pembantaian: Pemberontakan FDR/PKI 1948 di Madiun. Grafiti Press.
[2] Sunyoto, Agus. 1996. Banser Berjihad Menumpas PKI. Lembaga Kajian dan Pengembangan, PW GP Ansor Jawa Timur & Pesulukan Thoriqoh Agung. Tulung Agung.
[3] Islamedia-Media Islam Online.
[4] Dihimpun dari berbagai sumber.

Lensa Indramayu -  Eks anggota Marinir menceritakan mencekamnya proses evakuasi jenderal TNI yang jenazahnya dibuang ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (Detik)


Anggota KKO (sekarang marinir) yang ikut mengangkat mayat di Lubang Buaya melihat adanya sayatan di tubuh tubuh jenderal.
“Jadi saya kaget, terus plek. Saya terus lihat jelas, itu saya lihat. Ada bekas sayatan, tapi (leher) tidak putus,” kata pengangkut mayat pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, Pembantu Letnan Dua (Purn) J Kandouw, Selasa (19/9) dikutip dari detik.


Kandouw mengakui sangat serem saat mengangkut jenazah Letjen Ahmad Yani dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo.
“Diikat, kebetulan katut (ikut) dua orang, kan kondisi di dalam sumur tidak kelihatan, asal saja diikat,” tuturnya.


Suasana gelap di dalam sumur membuat tim tidak sadar jika mengikat jenazah Letjen TNI Ahmad Yani dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo menjadi satu. Pengangkatan jenazah keluar dari sumur berjalan lancar. Namun, saat jenazah tiba di bibir sumur, tali pengikat jenazah putus.
Kedua jenazah Pahlawan Revolusi itu pun tercebur kembali ke dalam sumur. Tim evakuasi masuk lagi ke dalam sumur dan mengikat satu per satu jenazah.
“Talinya putus karena rantas (mudah putus). Padahal sudah sampai di bibir sumur,” tutur Kondouwhis on WhatsApp

Eks anggota Marinir menceritakan mencekamnya proses evakuasi jenderal TNI yang jenazahnya dibuang ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. (Detik)


Anggota KKO (sekarang marinir) yang ikut mengangkat mayat di Lubang Buaya melihat adanya sayatan di tubuh tubuh jenderal.
“Jadi saya kaget, terus plek. Saya terus lihat jelas, itu saya lihat. Ada bekas sayatan, tapi (leher) tidak putus,” kata pengangkut mayat pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, Pembantu Letnan Dua (Purn) J Kandouw, Selasa (19/9) dikutip dari detik.


Kandouw mengakui sangat serem saat mengangkut jenazah Letjen Ahmad Yani dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo.
“Diikat, kebetulan katut (ikut) dua orang, kan kondisi di dalam sumur tidak kelihatan, asal saja diikat,” tuturnya.


Suasana gelap di dalam sumur membuat tim tidak sadar jika mengikat jenazah Letjen TNI Ahmad Yani dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo menjadi satu. Pengangkatan jenazah keluar dari sumur berjalan lancar. Namun, saat jenazah tiba di bibir sumur, tali pengikat jenazah putus.
Kedua jenazah Pahlawan Revolusi itu pun tercebur kembali ke dalam sumur. Tim evakuasi masuk lagi ke dalam sumur dan mengikat satu per satu jenazah.
“Talinya putus karena rantas (mudah putus). Padahal sudah sampai di bibir sumur,” tutur Kondouw

Lensa Indramayu - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berencana menggelar nonton bareng film G30SPKI (Gerakan 30 September PKI) di lingkup internalnya. Sikap Panglima TNI pun menuai polemik, kendati dirinya memilih tak ambil pusing.
Dalam sebuah acara diskusi di stasiun televisi swasta, Gatot ditanya jika film yang akan diputarnya itu dinilai pembelokan dari fakta sejarah, bagaimana? Dengan lantang, Gatot menjawab tidak peduli karena dirinya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

"Tanggapan saya emang gue pikirin Bung Karni (Karni Ilyas, moderator diskusi), yang terpenting saya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, agar paham sejarah, agar tidak terulang kembali," ujarnya dalam acara diskusi yang digelar pada Selasa (19/9/2017) malam.

Gatot menegaskan, instruksi yang dikeluarkannya untuk nonton bareng film G30SPKI merupakan cara untuk mengenang sejarah. Ia melihat sejak 1998, di Indonesia tak ada lagi pelajaran tentang pemberontakan PKI.

"Padahal, sejarah sangat berguna kehidupan manusia. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia," katanya.

Lensa Indramayu - JAKARTA -- Rangkaian peringatan HUT TNI ke-72 kali ini, kembali dilaksanakan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmayanto dengan ziarah ke makam pahlawan. Menurut Gatot, tradisi ziarah dimaksudkan untuk mengingatkan para prajurit, agar mencontoh jiwa juang yang diwariskan oleh para pahlawan.

"Kami mentradisikan ziarah ke makam para mantan Presiden Republik Indonesia yang merupakan Panglima Tertinggi TNI dan juga Jenderal Soedirman. Kita juga berdoa agar beliau semua menjadi pahlawan dan syuhada," ujar Jenderal Gatot dalam keterangan tertulisnya seperti di lansir dari Republika.co.id, Selasa (19/9) pagi.

Didampingi seluruh Panglima Komando Utama (Pangkotama), Gatot berziarah ke makam Ir Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Blitar, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Senin (18/9). Selain ke maka
m Gus Dur, ia juga mengingatkan santri bahwa di Pesantren Tebuireng juga ada makam KH Hasyim Asy'ari yang sangat berjasa kepada Indonesia.

"Saat mendapatkan informasi bahwa sekutu akan mendarat di Surabaya, Pak Dirman melapor kepada Bung Karno dan meminta solusi kepada Kiai Hasyim. Kiai Hasyim tidak langsung menjawab, tapi beliau salat istikharah dulu. Lalu ditetapkanlah fatwa (Resolusi) Jihad," cerita mantan Pangkostrad itu tentang jasa KH Hasyim
Kemudian, Jenderal Gatot melanjutkan ceritanya, semua alumni Pesantren Tebuireng yang sudah menyebar di berbagai daerah dan berjumlah sekitar 20 ribuan orang, datang lagi dan berkumpul untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap sekutu. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kiai Abbas dari Buntet, Jawa Barat, atas perintah Kiai Hasyim, berlangsung pada 10 November 1945 dan dikenal sebagai Hari Pahlawan.

"Seharusnya serangan dilakukan pada 9 November. Tapi Kiai Hasyim meminta semuanya menunggu kedatangan Singa dari Jawa Barat (julukan untuk Kiai Abbas)," tutur pria kelahiran 1960 ini. Dari cerita ini tentu bisa dilihat, jasa kaum santri dan kiai dalam perjuangan kemerdekaan sangatlah besar.

"Sebagai Panglima TNI, saya ingatkan, yang membunuh Jenderal Mallaby bukan TNI. Yang membunuh (Mallaby) itu santri. Yang menurunkan bendera (Belanda) di Hotel Orange juga santri, bukan TNI," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
Karena itu, menurut Gatot, tema HUT ke-72 TNI kali ini adalah 'Bersama Rakyat, TNI Kuat', karena memang sejarahnya rakyat ikut mengerjakan tugas TNI. Tradisi ziarah ini sudah memasuki tahun ke-2 yang dijalani Jenderal Gatot setiap kali peringatan HUT TNI. Dalam kunjungan ziarah tersebut, Jenderal Gatot didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Kehadiran Panglima TNI dan seluruh jajaran Pangkotama disambut oleh Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng KH. Abdul Hakim Mahfudz dan Ketua Majelis Keluarga Tebuireng KH. Mohammad Hasyim Karim. Tampak hadir juga adik kandung Gus Dur Hj. Lily Wahid dan seluruh keluarga besar Pesantren Tebuireng.

Lensa Indramayu - Sejumlah masa aksi dari Organisasi Kemahasiswaan Ormas Islam,BEM, OKP, dan aktivis anti Komunis menggelar aksi di Jl. Proklamasi, Sabtu, (16/9).
Sejumlah mahasiswa demo di depan LBH menolak tumbuhnya paham PKI. 

Massa aksi dalam orasinya menuntut agar paham Komunis tidak diberi ruang untuk hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami seluruh Mahasiswa, rakyat Indonesia dan organisasi di Indonesia menolak keras PKI di Indonesia," kata salah satu Orator, saat menyampaikan orasinya, di Jalan Diponegoro, Sabtu (16/9).

Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa tragedi dan konflik politik yang menyebabkan korban kemanusiaan yang begitu luar biasa yang terjadi 50 tahun lalu.
"Kami sebagai mahasiswa akan terus mengawal hukum di Indonesia, karena indonesia adalah negara hukum, dalam sila pertama dalam pancasila, menyebutkan bahwa ketuhanan yang maha esa, jadi tidak ada ruang bagi paham yang tidak beragama hidup di Indonesia," demikian dalam orasinya dan disambut dengan teriakan 'Bumi Hanguskan PKI'
Koordinator Lapangan (Korlap) Ulah menyampaikan bahwa Massa Front Pembela Islam (FPI) dan Alumni 212 akan bergabung dalam aksi tersebut. Dia mengatakan bahwa massa FPI yang akan bergabung nantinya sebanyak 3000 lebih.

Lensa ID - Pada 1 Oktober 2015, Republika.co.id sempat berkunjung ke kawasan di sekitar area perkebunan dan pabrik gula Gorang Gareng, Magetan, Jawa Timur. Di tempat itu terdapat beberapa monumen yang terkait Peristiwa Pemberontakan PKI di tahun 1948. Bekas sumur yang dahulu dipakai sebagai lubang pembantaian kini sudah dibangun monumen. Di samping itu kami pun menyempatkan diri untuk bertemu Pengasuh Pondok Pesantren Takeran, KH Zakaria. Kiai yang juga mantan anggota DPR RI merupakan saksi mata dari peristiwa yang terjadi 69 tahun lalu.

Apa yang terjadi di Pondok Pesantren Takeran pada 18 September 1948?
Habis shalat Jumat, saya bersama para santri pondok yang sedang duduk-duduk di serambi masjid melihat ada mobil datang ke pesantren. Mobil itu warnanya hitam dan bentuknya kecil. Bersama mereka terlihat beberapa orang membawa stand gun dan ada yang membawa karaben. Di situ saya lihat ikut datang seseorang yang katanya berasal dari Jombang sebagai pemimpin rombongan. Orang itu beberapa waktu kemudian saya tahu namanya Suhud.

Sesampai di pesantren dan bertemu Kiai Imam Mursyid Mutaqin, ia kemudian berkata dengan mengutip ayat Alquran yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (bangsa) kecuali mereka yang berusaha mengubah nasibnya sendiri. Jadi, katanya rombongan yang datang itu ingin mengubah nasib bangsa Indonesia.

Tapi, sebelum mereka datang di sekitar pesantren sudah tersebar pamflet yang isinya: Muso, Moskow, Madiun. Pamflet itu tersebar di sepanjang jalan raya yang ada di depan pesantren. Saya yang saat itu duduk di bangku kelas 1 SMP ikut membaca pamflet itu.
Nah, rombongan yang dipimpin Suhud yang di situ ada pejabat camat Takeran yang menjadi anggota PKI itulah yang menculik Kiai Mursid. Saat itu juga Kiai dibawa pergi.
Jadi, Anda masih ingat peristiwa itu?

Iya betul, bahkan sampai kini mimik wajah, warna pakaian para penculik itu semuanya saya masih ingat. Yang membawa pergi adalah seseorang yang memakai piyama warna krem. Dia pergi bersama Kiai Mursyid yang diapit oleh Suhud dan camat Takeran yang jadi anggota PKI itu.

Setelah Kiai Mursid dibawa pergi, kompleks pesantren ini saat itu kemudian di-stealing (dikepung) oleh para anggota PKI lainnya. Kami dikepung selama sekitar seminggu. Kami ingat betul pengepungan itu membuat persediaan garam di pesantren habis. Kami dikepung sekitar tujuh hari hingga pasukan Siliwangi datang membebaskan kami.
Kemudian bagaimana nasib Kiai Mursyid?

Semenjak dibawa pergi itulah, kami sampai kini tak tahu mengenai keberadaannya. Namun, seorang pemuda yang masih menjadi kerabat dan tinggal tak jauh dari pesantren melaporkan bila beberapa hari sebelum penculikan itu, desa-desa di sekitar Takeran dikepung oleh orang-orang yang berseragam hitam-hitam. Mereka juga mengepung kantor Kecamatan Takeran. Beberapa rumah haji juga di sekitar Takeran didatangi, didobrak pintunya, dan penghuninya diancam. Mereka juga memukulinya dan memaksa agar tunduk pada PKI. Kata mereka: Kamu mau tunduk tidak? Kalau tidak, terus dipukuli. Dan, baru berhenti setelah menyatakan menerimanya.

Di situlah saya lihat, penculikan itu memang disengaja dan sistematis. Para kader PKI terlihat sudah betul-betul siap melaksanakan gerakannya. Mereka bergerak ke mana-mana.
Apakah ada korban lain selain Pak Kiai Mursyid?
Yang diculik langsung di depan santri memang hanya beliau. Tapi, beberapa hari kemudian banyak santri dan pengurus pesantren juga hilang diculik mereka. Yang hilang itu kerabat kami Moh Suhud (Ayah Ketua MPR/DPR Moh Kharis Suhud) seorang guru yang mengajar di Mualimin milik pesantren Takeran, kakak ibu saya Imam Faham, ada Ustaz Hadi Addaba' (orang Arab yang menjadi guru bahasa Arab) di Pesantren Takeran, Maijo (Kepala MI Takeran).

Ada juga yang ikut hilang, yakni Husen (anggota Hizbullah). Juga ada beberapa keluarga kiai pengikut tarekat yang ikut dibunuh. Nama-nama mereka sudah saya lupa persisnya. Namun, setelah jasadanya diangkat dari sumur, jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Madiun dan Magetan.

Lensa Indramayu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Presiden menekankan, bahwa nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting.

Tapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka, biar mengerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.
Jokowi dan istri
“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi saat meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang dikutip dari laman Setkab.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Minggu (17/9) malam.

Presiden meminta agar hal-hal seperti itu serahkan ke aparat. “Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” tegas Presiden Jokowi.

TAP MPRS

Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, kita harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat. “Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” tegasnya.

Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana, hukum,” pungkas Presiden.

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mengecam pelarangan kegiatan diskusi di tentang sejarah 1965 yang dilakukan polisi.

“Pelarangan seminar ini memperpanjang daftar pemberangusan kegiatan-kegiatan pengungkapan kebenaran Peristiwa 1965/1966. Ini juga merupakan pelaksanaan keliru atas undang-undang yang secara jelas menjamin kemerdekaan warga untuk berkumpul dan berpendapat secara damai. Tren ini harus segera dihentikan,” ujar Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Sabtu (16/9/2017).

“Menyedihkan, pelarangan seminar tertutup 1965/1966 bertentangan dengan komitmen-komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan ingin melepaskan generasi muda Indonesia dari beban sejarah dengan mendukung upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM serius di masa lalu, termasuk Peristiwa 1965/1966. Pelarangan kepolisian membuat komitmen Presiden terlihat sebagai bentuk hipokrasi. Ini saatnya Presiden Jokowi mendengarkan suara korban ketimbang membiarkan kepolisian membungkamnya”, lanjutnya.

Berdasarkan catatan Amnesty Internasiona Indonesia, pada April 2016, sebuah Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan”, yang menghadirkan berbagai pihak seperti para korban 1965/1966, akademisi, aktivis HAM, mantan anggota militer dan pemerintah.

Sebelumnya pada Juli 2012 Komnas HAM dalam laporan akhir investigasinya menyatakan Peristiwa 1965/1966 memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang didefinisikan di dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Karena itu, pihaknya menilai upaya penghambatan yang dilakukan oleh polisi tidak berdasarkan dan harus dihetikan karena bertentangan denga asas demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Lensa ID - Jakarta Hari ini di hebohkan dengan kabar adanya perkumpulan/Kongres oleh Partai yang dilarang di negara Ini, PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan terang-terangan berani melakukan Kongres di gedung LBH, Jln Diponegoro No 74 Jakarta.

Acara yang sedianya di adakan sabtu-minggu (16-17 september 2017) di tolak keras oleh berbagai Elemen masyarakat, dari mulai mosi keberatan hingga Demo saat ini berlangsung di depan gedung dan dikawal oleh polisi serta TNI.

Berbagai tanggapan masyarakat yang di nilai keras juga terdapat dari, Majelis Ormas Islam Indonesia, Dewan Dakwah islamiyah indonesia, Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara, Berikut tanggapan dari kordinator Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana dalam Press Releasenya :

Assalamu’alaikum wr.wb.

  Sehubungan dengan  upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi para pelaku pemberontakan/eks PKI berbentuk Seminar Sejarah 1965 bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66” yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu–Minggu, 16-17 September 2017, bertempat di Gedung LBH, Jalan Diponegoro no 74 Jakarta, kami sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Majlis Ormas Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Kramat Raya,  serta Gerakan Bela Negara, menolak dengan keras dan tegas atas kegiatan tersebut.

 Dalam amatan kami, kegiatan tersebut berkedok kegiatan ilmiah untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan membangun opini atau pandangan negatif terhadap negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia di mata dunia Internasional, dengan tuduhan, terjadi pelanggaran HAM berat bahkan Genocida yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada penumpasan PKI setelah mereka memberontak pada G30/S PKI 1965.

  Ketika para pembela PKI di Seminar 65 LBH tersebut berlangsung, dengan maksud memutihkan kesalahan PKI, mereka telah melanggar TAP NO XXV/MPRS/1966 dan Undang Undang No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara.

  Selama masa reformasi berlangsung, eks Tapol/Napol PKI telah melakukan konsolidasi dengan membentuk Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA), Yayasan penelitian Korban Peristiwa 1965 (YPKP 1965),Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB). Bisa jadi, inilah PKI wajah baru dengan topeng demokrasi, hak asasi, lingkungan hidup, tidak menentang agama, dan lain lain, tapi sebenarnya ingin mengubah fakta sejarah yang sudah final bagi bangsa Indonesia. 

  Dalam rangka menyelamatkan Dasar Negara RI Pancasila dan NKRI dari ancaman bahaya komunis yang sekarang telah bergerak melalui jalur politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan, kami menyarankan kepada aparat hukum Pemerintah Republik Indonesia untuk melarang acara tersebut dan acara semacamnya dilarang hingga kapan pun. Para eks Tapol/Napol PKI yang hadir di acara tersebut selalu mendorong agar Presiden/ Pemerintah RI atas nama Negara meminta maaf kepada eks Tapol Napol PKI bertentangan dengan fakta sejarah bahawa PKI adalah pelaku pada pemberontakan 1948 dan 1965.

  Kami ingin membantu penegakan konstitusi di bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi yang berkomitmen 'menggebuk' semua ormas yang berhaluan komunis. Presiden Joko Widodo juga menegaskan tidak bakal ragu menindak organisasi-organisasi tersebut. "Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu," demikian kalimat Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

  Penolakan kami ini demi penegakan Pancasila, UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika untuk mencegah berkembangnya paham komunis di Indonesia.

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 Atas Nama,
Majlis Ormas Islam Indonesia
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
PIMPINAN PUSAT GERAKAN BELA NEGARA
Koordinator dan Contact Person
Mayjend TNI (Purn.) Budi Sujana. (Ryn-Rel)
Diberdayakan oleh Blogger.