Lensa Indramayu  -

Rohadi menulis buku
Pict.Sedulur dan kerabat dari Indramayu di Lapas Sukamiskin

Bandung - Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yang kini mendekam di LP Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak terkait dugaan praktik mafia hukum di balik vonis Pedangdut Saiful Jamil.

Rohadi yang divonis tujuh tahun penjara berkisah mengenai dugaan mafia hukum dalam vonis kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Saipul. Kesaksian itu disampaikan Rohadi melalui buku yang ditulisnya berjudul 'Menguak Praktek Mafia Hukum di Balik Vonis kasus Pedangdut Saipul Jamil'.

"Dari balik penjara, dia (Rohadi) bersuara bahwa sejumlah hakim terlibat di balik rendahnya vonis untuk Saipul Jamil. Suara-suara contoh kasus," ujar Kuasa Hukum Rohadi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam bedah buku di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Kerabat Rohadi 

Zakir menganggap kliennya menjadi tumbal dalam vonis yang diterima Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil. Karenanya ia bersuara di dalam penjara. Dalam rekaman video dari penjara, Rohadi mengatakan, cerita tentang praktik mafia hukum pada pengadilan di Indonesia bukan hal baru.

"Tapi seperti apa bentuknya, bagaimana modusnya, belum pernah ada catatan tertulis yang menceritakannya. Kalaupun ada, mungkin hanya satu dua catatan saja. Maka saya terbitkan buku ini agar publik tahu bahwa mafia hukum itu bukan hanya sekadar isu," kata Rohadi dalam video yang diputar dalam diskusi.

Dalam bukunya, Rohadi memaparkan awal mula kasus yang menyeretnya ke Sukamiskin. Kala itu hakim dan pegawai PN Jakut akan menghadiri resepsi pernikahan seorang pegawainya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu juga hendak dijadikan ajang wisata mereka. Maka, Rohadi ditugasi mencari biaya untuk plesiran mereka.

Menurut Rohadi, dana yang digunakan untuk plesiran ini adalah dana awal dari Bertha yang tak lain pengacara Saipul. Menurutnya, untuk perkara Saipul Jamil Rp50 juta, dari saya pribadi Rp50 juta, dan tambahan dari hakim Rp20 juta. Total Rp120 juta.
Kemudian pergerakan Rohadi sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya, dia ditangkap saat menerima uang dari Bertha menjelang Lebaran 2016.

Kasus ini semakin rumit karena saat KPK menangkapnya, ada uang Rp700 juta di dalam mobil Rohadi. Dan perkara hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini merembet ke Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Sebab, menurut Rohadi, uang Rp700 juta itu berasal dari Sareh yang juga mantan Panitera MA. Meski demikian Sareh berkali-kali membantah terlibat dalam kasus itu.

Lewat bukunya juga, Rohadi menyebut nama-nama sejumlah hakim yang berperan dalam kasus itu. Suami Bertha, Hakim Tinggi Karel Tuppu dinilai mengetahui persoalan Saipul Jamil. Ketua majelis Saipul Jamil, Ifa Sudewi juga disebutnya tahu pat gulipat kasus itu. Dan seluruh nama-nama yang disebut Rohadi telah membantah keterangannya di persidangan.

"Lewat buku ini saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya, hingga nama-nama yang terlibat. Dan semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya," pungkasnya.KRI







Lensa Indramayu Situs Resmi PKS Diretas, Hacker Ungkit Tragedi 1998 – Pagi tadi situs resmi PKS sempat diretas oleh pelaku yang mengatasnamakan dirinya @KakekDetektif. Situs yang beralamat di pks.id tersebut sempat berubah tampilan dan menampilkan pesan dengan judul ‘JENDRAL KARDUS WAS HERE“.
Situs Resmi PKS Diretas, Hacker Ubah Dengan Judul Jenderal Kardus

Pesan yang ditinggalkan pun sarat dengan muatan politik.
“HALO JENDRAL KARDUS !! JENDRAL KAMI JADI INGAT TERKAIT TRAGEDI 1998. MUNDURLAH DARI PARTAIMU, APA YANG DIKATAKAN ANDI ARIEF ADALAH BENAR ADANYA, SANDIAGA SOGOK PAN & PKS 500 MILYAR ! HIDUP JENDRAL KARDUS”
Saat ini situs pks.id tidak bisa diakses, kemungkinan sedang dilakukan patching. Namun pihak PKS sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa situsnya memang diretas. Melalui akun twitter resmi @PKSejahtera, mereka membenarkan adanya peretasan tersebut.
Situs Resmi PKS Diretas, Hacker Ubah Dengan Judul Jenderal Kardus

Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah mengaku akan memproses pihak yang meretas situs pks.id. Namun, pihaknya masih akan mendalami kasus ini.
“Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Siapapun juga [peretasnya] akan dilakukan proses jika memang harus diproses,” ucapnya.

Lensa Indramayu  - JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN, Ahmad Hanafi Rais, mengaku saat ini partainya fokus pada pemenangan Pilkada serentak 2018. Hanafi tidak menampik pilkada menjadi ajang parpol untuk mencari suara demi kemenangan Pemilu 2019. PAN, PKS, dan Gerindra menyatakan belum membahas soal pengusungan Capres-Cawapres 2019. Pembahasan itu menunggu pengumuman verifikasi faktual Pemilu 2019 oleh KPU.
Wakil Ketua Umum PAN, Ahmad Hanafi Rais.

"Apakah (koalisi) ini akan jadi proyeksi di 2019 ketika mencalonkan pilpres, ya nanti pasca-Februari itu. Karena belum ada pembicaraan secara spesifik saat pertemuan kemarin itu," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Ahmad Hanafi Rais, Jumat (29/12/2017). 

"Parpol dalam hal ini akan menjadikan Pilkada 2018 sebagai batu loncatan untuk memperbesar kemenangan masing-masing parpol dalam 2019 ketika serentak dengan pilpres," katanya.

"Karena ketika pilkada tahun depan berjalan, proses kampanye kepala daerah itu akan bersamaan dengan proses sosialisasi bakal caleg masing-masing partai di daerah tersebut," sambungnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Gerindra, PAN, dan PKS, sepakat untuk berkoalisi di Pilkada Serentak 2018 di 5 provinsi. Ketiga partai tersebut sepakat berkoalisi di Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatara Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

Tak menutup kemungkinan ketiga partai tersebut akan kembali menarik partai-partai lain yang pernah berkoalisi saat Pilpres 2014. Saat itu, Gerindra, PKS, dan juga PAN berkoalisi dalam satu kubu bersama Golkar, PPP dan PBB. "Ada besar kemungkinan juga PAN, PKS, Gerindra tetap akan kembali menarik dulu yang pernah ikut di koalisi 2014. Komunikasi itu akan kemudian dijalankan," ujarnya. Meskipun demikian, saat ini mayoritas partai politik dinilainya lebih mendekat kepada pemerintah dan akan kembali mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti. (Red)
Diberdayakan oleh Blogger.