Cak Imin Apresiasi PKB Indramayu
Lensa Indramayu  - JAKARTA - Saat ini PKB telah muncul menjadi kuda hitam dalam ranah politik di Indonesia, seperti yang dilansir dari detik.com , survey median menyebutkan bahwa PKB masuk kedalam lima besar Partai terkuat di Indonesia yang siap bertarung di momen politik tahun depan.

Disela rangkaian harlah PKB ke - 20 yang digelar di Hotel Said Jakarta, Minggu (22/7) terjadi pertemuan antara Ketua DPC. PKB Kabupaten Indramayu Muhamad Sholihin dan Ketua DPP. PKB Muhaimin Iskandar atau yang biasa disebut Cak Imin, dalam pertemuan tersebut Sholihin dan Cak Imin membahas tentang persiapan agenda 2019 dan dukungan Cak Imin terhadap Sholihin.

Dalam pertemuan tersebut Sholihin menceritakan bahwa sangat santer sekali dukungan terhadapnya dari DPP. PKB ataupun dari pribadi Cak Imin. "Alhamdulillah pertemuan dengan Cak Imin berjalan lancar, dalam pertemuan tersebut kami berdua membahas persiapan perhelatan Pileg 2019 dan Cak Imin juga menyampaikan dukungannya pada saya dan seluruh pengurus PKB Indramayu " Ungkap M. Sholihin disela sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa Cak Imin berpesan agar senantiasa menjaga silaturahmi dan konsolidasi dengan semua kader serta ulama, bahkan Cak Imin senang karena kabar PKB Indramayu saat ini yang memiliki banyak kader Sampai ditelinga Cak Imin. " Isu bahwa PKB Indramayu saat ini miskin kader sangatlah berbalik seratus delapan puluh derajat dengan kenyataan" ungkap Sholihin dengan tegas. Setelah pertemuan tersebut, seluruh kader DPC.

 PKB Indramayu berkumpul kembali ke tempat harlah dan turut hanyut dalam teriakan dan gema lautan dukungan bagi Jokowi dan Cak Imin (Join), bahkan Jokowi pun dalam sambutannya memberikan dukungan serta banyak pujian terhadap Cak Imin. (Day)

Lensa Indramayu  - Anggota DPRD daerah pemilihan 1 H.Ruswa mengadakan reses masa persidangan ll tahun 2018 di Desa Arahan Kidul Kecamatan Arahan Indramayu Sabtu (5/5). Acara tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat
Kang Ruswa Bersama Tokoh Masyarakat Arahan.
Dalam kegiatan tersebut H.Ruswa yang juga Ketua Fraksi PKS Indramayu kebanjiran aspirasi yang disampaikan masyarakat yang hadir, berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana,  hingga persoalan pertanian.

" Saya senang bisa bertemu warga  Arahan. Aspirasi yang dipaparkan masyarakat beragam, Insya Aallh saya akan terus menyapa supaya bisa nyambung dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat  dan apa yang perlu dibenahi " Jelas Ruswa.
Masyarakat yang turut hadir dalam acara kunjungan kerja H.Ruswa
Anggota DPRD dapil 1 yang biasa disapa kang Ruswa ini menegaskan, sudah menjadi kewajibannya untuk mendengar keluh kesah warga karena baginya, bertemu warga bukan hanya saat reses saja tapi sepanjang hari ia terus lakukan dalam rangka menyambung silaturahmi dengan semua komponen masyarakat.

" Saya datang ke sini niatnya merekatkan tali silaturahmi agar terus menjadi bagian dari keluarga di sini. Insyallh apa yang menjadi keluhan warga di sini akan saya perjuangkan." Paparnya.

Sementara itu, tokoh sepuh masyarakat Arahan kidul Tarmana (60) mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh kang Ruswa . Ia berharap terus memperhatikan kondisi wilayahnya terutama akses jalan.

Masyarakat yang turut hadir dalam acara kunjungan kerja H.Ruswa

“ Kami merasa bangga atas kedatangan Pak H.Ruswa ke lingkungan kami, harapan kami tali silaturahmi dengan masyarakat seperti ini terus terjalin. Masyarakat perlu ditengok dan diperhatikan supaya komunikasi terjaga dan keluhan masyarakat bisa direalisasikan” terang Tarmana.

Aspirasi lainya Madrim (38) Juga tak kalah sumringah responnya ketika diwawancarai bahwa dengan kehadiran dan perhatian anggota dewan yang notabene adalah wakil rakyat maka segala keluhan masyarakat bisa diperhatikan.

“ Lewat reses dari pak dewan ini harapan saya sebagai masyarakat mendukung penuh yang tujuannya untuk membangun, kami di arahan ini banyak aspek pembangunan yang harus di benahi ,supaya menyeluruh ” tandasnya. (Jono)

Lensa Indramayu  - Indramayu Jawa Barat, Wakil  Bupati Indramayu Supendi diduga menyalah gunakan kewenangannya sebagai wakil bupati yakni ikut kampanye bersama Dedy Mulyadi saat kunjungan di Desa penganjang, kecamatan Sindang kabupaten Indramayu. Minggu 18/02/2018
Kunjungan Cawagub Dedy Mulyadi Saat di dampingi oleh Wabup Indramayu Supendi dan Rojak Muslim Aleg Propinsi.
Wakil Bupati Indramayu Supendi dan Plt DPD Golkar Indramayu H. Rojak Muslim, saat mendampingi cawagub jabar Dedy Mulyadi dalam kunjungan ke desa penganjang, mengajak masyarakat Desa Penganjang untuk memilih Dedy Mulyadi sebagai wakil gubernur jawa barat, dengan melakukan yel yel di hadapan ratusan masyarakat Desa Penganjang dan para pendukungnya.
[post_ads]
"Lamon kang Dedy kepelih aja ora kelingan Karo wong penganjang, Pat pat gulipat pilih nomor papat balik gawa berkat" ( Kalo kang Dedy terpilih, jangan lupa sama orang penganjang, pat pat gulipat, pilih nomor empat, pulang bawa berkat) ujar Supendi di depan masyarakat desa penganjang.

Di tempat terpisah, Nurhadi yang merupakan ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa dalam Undang - undang no.  10 tahun 2016 pasal  61 ayat 1 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maupun kabupaten/kota, pejabat negara lainya/pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye, dengan mengajukan cuti kampanye di luar tanggung jawab negara. kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPU provinsi/ kabupaten/kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

"Semua pejabat yang mengabaikan peraturan yang sudah ditentukan, terancam pidana baik bagi paslon, ataupun tim kampanye." Terang Nurhadi saat ditemui wartawan Lensa Indramayu di kantornya.

Lebih lanjut Nurhadi menerangkan peringatan izin cuti tersebut telah disampaikan lebih awal melalui surat ke semua paslon dan tim penghubung masing-masing paslon.

“ Kita tegaskan ini sebagai bentuk pencegahan pelanggaran Pilkada 2018, karena bagaimanapun yang namanya aturan harus dipatuhi bukan untuk dilanggar,” sambung Nurhadi.
[post_ads_2]

Atas kejadian tersebut Nurhadi akan menindak lanjuti permasalahan terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Indramayu. Nurhadi juga menegeskan akan menindak tegas jika kemudian terbukti melanggar aturan yang sudah ditentukan. (Red)

Lensa Indramayu  - Indramayu Jawa Barat, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh PKS Akhmad Syaikhu atau akrab di panggil asyik berdialog dengan ratusan anak – anak muda deramayu (Indramayu) yang tergabung dalam komunitas PKS muda Minggu, (24/12).

Akhmad Syaikhu Bersama Komunitas Muda Indramayu
Dalam kesempatan itu , Asyik mengapresiasi keberadaan komunitas muda karena menurutnya anak muda merupakan aset bangsa sebagai sumber inspirasi dalam kemajuan pembangunanya.

“ Semangat anak – anak muda harus terus terjaga sepatutnya mereka diberi fasilitas agar potensi dan kreatifitasnya betul – betul berguna “ jelas Syaikhu.


Ahmad Syikhu yang masih menjabat sebagai wakil walikota bekasi menggambarkan tentang program dan perhatian pemerintah kota bekasi terhadap para pemuda. Diantaranya pembangunan stadion megah Putra Chandrabhaga bak stadion san siro lengkap dengan fasilitas olahraga lainya. Dari sana terlahir para atlit nasional bahkan international putra putri terbaik Indonesia.


Masih pemaparannya, selain itu program car free day yang dicanangkan oleh pemkot bekasi setiap hari Minggu menjadi program car free day terbaik di Indonesia, di sana  juga sebagai wahana sarana masif jejaring komunitas khususnya anak muda.

Syaikhu menambahkan berbagai fasilitas dan sarana kegiatan tidak lepas dari perhatianya terhadap potensi para pemuda seperti akses wifi gratis 1000 titik yang dicanangkanya memberi ruang yang luas bagi pemuda untuk mengekplorasi bakat dan kemampuanya dalam bingkai cakrawala dunia.

Akhmad Syaiku yang merupakan putra pantura karena lahir dan besar di Cirebon menyampaikan bahwa saat ini ia mendapat amanah dari partainya (PKS) menjadi calon wakil gubernur mendampingi Dedy Mizwal pada perhelatan pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018. Untuk itu ia berharap sebagai daerah pantura warga Indramayu bisa memberi doa restu dan dukunganya agar bisa berkontribusi bagi kemajuan pantura.

Sementara itu Taryadi salah satu komunitas muda yang berasal dari Kecamatan Karangampel menegaskan bahwa dibutuhkan sosok pemimpin seperti Akhmad Syaikhu, perhatiannya terhadap potensi pemuda tidak diragukan lagi sebagaimana yang ia hadirkan di kota Bekasi.

“ Saya sebagai warga pantura kami berharap agar Ustadz Syaikhu bisa berbagi program terbaiknya ketika kelak ia terpilih sebagai orang nomor dua di Provinsi Jawa Barat” tandas Taryadi.

Lensa Indramayu  - Jakarta - Wakil Presiden yang juga tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, bicara soal dinamika Golkar selama 3,5 tahun terakhir. Bagi JK, Golkar sudah memecahkan rekor dunia dalam urusan pergantian ketum.
Wapres Jusuf Kalla

"Ini merupakan rekor nasional, mungkin rekor dunia malah, Golkar dalam waktu 3,5 tahun mempunyai 5 ketum. Ada Saudara Aburizal, Saudara Agung, Novanto, Idrus sebentar, dan Airlangga. Lima (ketum) dalam waktu 3,5 tahun," ujar JK memberikan sambutan dalam penutupan Munaslub Golkar, Rabu (20/12/2017).

JK berharap 'gejolak' tidak lagi terjadi dalam lingkup internal Golkar. Sebab, menurutnya, gejolak bisa menimbulkan dampak terhadap politik nasional.

"Harapan kita apa yang dicapai malam ini tentu merupakan suatu hal menyejukkan sehingga mempunyai efek yang baik," ujar JK.

JK juga menyinggung fungsi parpol yang harus dijalankan, termasuk fungsi sosial. Pengurus tingkat pusat dan daerah harus menjadi tulang punggung sebagai wakil masyarakat.

"Anda mewakili partai di tengah masyarakat karena itu harus berbuat baik. Kita telah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan juga kenapa partai tidak disukai karena perilaku pengurus dalam mewakili masyarakat," sambungnya. (Red)

Lensa Indramayu  - Partai Golkar memutuskan keluar dari koalisi yang membuat Ridwan kini di ujung tanduk.
Ridwan Kamil (Dokumentasi Humas Pemkot Bandung)

Golkar kesal Wali Kota Bandung itu tak kunjung memilih kadernya, Daniel Muttaqien, sebagai calon wakil gubernur pendamping.

Menurut Golkar, pria yang akrab disapa Emil itu tidak konsisten dengan kesepakatan awal memilih Daniel.

Belakangan, Emil memilih jalur konvensi untuk memutuskan siapa calon wakil gubernur.

Surat keputusan dukungan terhadap Ridwan Kamil kemudian dicabut DPP Golkar. Kini, Golkar kembali membahas siapa cagub yang akan diusung.

Nama Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi kembali diperhitungkan.

Kini, Ridwan Kamil dihadapkan dengan realitas politik.

Dirinya bukan kader parpol, sementara partai-partai pendukung mendesak kadernya dipilih menjadi calon wakil gubernur.

Berikut dinamika politik terkait pencalonan Ridwan dalam Pilkada Jabar.

[next]19 Maret 2017 - Partai Nasdem mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jabar. Deklarasi dilakukan di Lapangan Tegalega, Bandung.

Saat itu, nasib Ridwan belum jelas. Pasalnya, kursi yang dimiliki Nasdem di DPRD Provinsi Jabar belum cukup untuk mendaftarkan Ridwan maju Pilkada Jabar.

Syarat mengusung pasangan calon di Pilkada Jabar adalah 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol.

Sementara Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Jabar.

2 Oktober 2017 - DPP Golkar memutuskan mengusung Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilkada Jabar.

DPP menugaskan Dedi untuk mencari partai politik untuk koalisi sekaligus mencari pasangannya.

Namun, saat itu DPP Golkar tidak mengeluarkan surat keputusan. Alasannya, Golkar ingin melihat survei terlebih dulu.

24 Oktober 2017 - Golkar berubah sikap meninggalkan Dedi Mulyadi. DPP mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

Keputusan tersebut mendapat reaksi dari internal Golkar, khususnya pendukung Dedi Mulyadi.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, DPP Golkar memutuskan Ridwan sebagai calon gubernur dengan wakil Daniel Mutaqien.

Tambahan dukungan dari Golkar cukup untuk mendaftarkan Ridwan sebagai cagub.

Di DPRD Jabar, Fraksi Golkar memiliki 17 kursi. Dengan demikian, jika ditambah Nasdem, total 22 kursi.

[next]24 Oktober 2017 - PPP mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Deklarasi dilakukan di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan.

Di DPRD Jabar, PPP memiliki sembilan kursi. Dengan demikian, suara Nasdem, Golkar, dan PPP mencapai 31 kursi.

9 September 2017 - PKB mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

PKB memiliki tujuh kursi di DPRD Jabar. Jika ditambah PKB, total dukungan Ridwan Kamil mencapai 38 kursi.

SK tersebut belum membahas nama bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil.

4 November 2017 - Idrus Marham menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung.

Idrus datang didampingi bakal calon wali kota Bandung Nurul Arifin dan Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 Ratu Dian Hatifah.

Saat itu, Idrus memperlihatkan surat keputusan resmi dukungan Golkar untuk pencalonan Ridwan.

9 November 2017 - Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai cagub Jabar.

Surat tersebut diberikan secara simbolis di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Novanto menyerahkan langsung surat tersebut kepada Emil didampingi Idrus beserta jajaran pengurus Golkar lainnya.

Dalam penyerahan surat rekomendasi tersebut, hadir pula Daniel yang direkomendasikan sebagai cawagub. Ia ikut menerima secara simbolis surat tersebut.

17 Desember 2017 - DPP Golkar mencabut surat dukungan terhadap Ridwan.

Alasannya, Ridwan tidak menindaklanjuti rekomendasi Golkar untuk menggandeng Daniel sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada 25 November 2017.

Perubahan sikap Golkar tersebut dilakukan setelah terjadi perubahan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin itu.

Setya Novanto dilengserkan. Airlangga Hartarto kemudian menjabat Ketua Umum Golkar.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mendorong pergantian ketua umum setelah Novanto ditahan KPK. Dedi kemudian mendukung Airlangga menjabat Ketum.

Baik Airlangga maupun Dedi membantah ada politik balas budi di antara keduanya.

Bagaimana nasib Ridwan Kamil?
[next]Setelah diceraikan Golkar, dukungan yang dimiliki Ridwan Kamil tinggal 21 kursi di DPRD Jabar. Dukungan tersebut masih cukup untuk mendaftar ke KPU.

Namun, Ridwan kini berhadapan dengan peliknya memilih cawagub pendampingnya. Pasalnya, Nasdem, PPP, dan PKB ingin agar kadernya yang menjadi cawagub.

PKB mengajukan Maman Imanulhaq, Nasdem mengajukan Saan Mustopa, dan PPP mengajukan Ruzhanul Ulum.

PKB belakangan mengancam menarik dukungan untuk Ridwan Kamil  jika tidak memilih Maman Imanulhaq sebagai cawagub.

Hal itu berdasarkan telaah tim pansel atas para calon pendamping Ridwan Kamil. Maman Imanulhaq berada di posisi puncak.

Jika PKB mengikuti jejak Golkar, nasib Ridwan Kamil kandas. Dukungan Nasdem dan PPP tidak cukup untuk maju Pilkada Jabar.

Begitu pula dengan PPP. Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan, evaluasi dukungan terus dilakukan oleh partai terhadap calon yang didukungnya. Termasuk di Pilkada Jawa Barat.

Menurut Arsul, sejak awal ada kesepahaman antara PPP dan Emil bahwa posisi calon wakil gubernur ditempati oleh kader PPP.

Namun, alih-alih menetapkannya, Emil justru datang dengan ide konvensi dan ide lainnya yang tak pernah dibicarakan sebelumnya sebagai paket kesepakatan.

Menurut dia, ada penurunan dukungan dari akar rumput PPP dikarenakan sikap Emil yang terkesan berputar-putar.

Siapa cawagub?
[next]Ridwan hingga kini masih berusaha mencari jalan tengah untuk memutuskan siapa cawagub pendampingnya.

Ia berinisiatif meminta pendapat para tokoh Jawa Barat agar keputusan memilih calon bisa datang dari segala arah dan proporsional.

"Saya sudah sampaikan ke media, itulah problemnya. Semua partai ingin wakilnya, kan, maka dicari cara yang baik. Apakah berhasil atau tidak ya kita lihat dalam kedewasaan politiknya. Jadi saya masih sosialisasi," ucap Ridwan.

Dampak dari dinamika politik terkini, Ridwan harus menunda pengumuman calon wakilnya yang sedianya diumumkan pada Rabu (20/12/2017).

"Mungkin besok agak tertunda sedikit karena masih butuh waktu mensosialisasikan hasil dari opini tokoh Jabar. Kemungkinan bergeser sedikit saja, saya butuh waktu," ucapnya.

Ridwan menuturkan, sebelum mengumumkan kepada publik, ia harus menemui satu per satu para partai pendukung untuk kembali menyamakan misi dan persepsi.

"Diundur sehari dua hari lah. Tapi yang pasti tidak besok kelihatannya. Bukan masih alot, daftar check list yang harus dihubunginya masih panjang gitu. Kan, pas ditelepon gak ada. Jadi masih ada daftar check list yang harus dikontak," ujarnya. (Red)

Lensa Indramayu - Bandung
Kamis, 16 Juli 2017
 

 
Ridwan Kamil Walikota Bandung


Perhelatan menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang, beberapa nama calon yang muncul saat ini masih belum ada kepastian. Pasalnya, masing-masing parpol masih menunggu keputusan koalisi. Begitu halnya seperti Ridwan Kamil yang diusung Golkar, Nasdem, PKB dan PPP belum bisa menentukan calon wakilnya sebelum ada kesepakatan bersama.

Ridwan Kamil tak mau calon wakilnya mulai dari nol dalam Pilgub mendatang artinya jiwa kepemimpinan danelektabilitasnya bagus. Meskipun ada sederet nama, Daniel Mutaqien (Golkar), Saan Mustofa (Nasdem), UU Ruzhanul Ulum (PPP) dan Maman Imanulhaq (PKB).

Ridwan yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Bandung, menyampaikan, saat ini sedang dalam proses musyawarah untuk menentukan wakil yang akan menemaninya dalam merebut kursi Jabar. Kang Emil sapaan akrabknya mengatakan, terkait dengan nama Daniel Mutaqien dari Golkar apakah sesuai harapan yang nantinya akan disampaikan kepada PKB, Nasdem dan PPP.

“Tinggal menunggu waktu proses musyawarah yang harus disepakati bersama. Kita tidak mengharapkan pada salah satu pihak merasa tidak nyaman, yang nantinya akan menghambat,” ujarnya saat ditemui di Balaikota Bandung, Rabu (15/11).

Ditambahkannya, terlebih lagi muncul PKB dengan nama calon Maman kemudian Nasdem Saan Mustofa dan PPP dengan UU Ruzhanul Ulum dirinya tidak mempersalahkan hal itu. Sebab, ini hanya mengetes koalisi agar kompak. Bahkan, dalam seminggu atau dua minggu kedepan diharapkan hasil musyawarah tersebut dapat rampung.

“Kalau soal kriteria wakil, ya harus memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah teruji dan elektabilitasnya. Jangan sampai nol sekali yang nantinya akan membebani dirinya dalam mencalonkan Gubernur. Karena ada beberapa pengalaman bila wakil akan menghambat dalam pemenangan,” paparnya.

Terkait dengan hembusan isu bila dirinya akan menjadi kader Partai Golkar, Kang Emil mengatakan, bila hal itu muncul karena diaspirasikan oleh beberapa partai yang mengajaknya untuk menjadi kader. Namun, disamapaikannya, apabila sudah terpilih Gubernur itu akan menjadi perhatian khusus baginya untuk masuk salah satu partai.

“Saat ini masih dilarang oleh ibu saya. Namun, setelah terpilih nanti masuk partai akan di istkhirohkan,” pungkasnya

Kompetisi Tournamen Mobile Legen
Indramayu Jawa Barat Minggu,12 Nopember 2017,Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Indramayu melauncing program dengan tajuk "PKS Muda", Minggu (12/11) di Gedung PKPRI Jl. Yos Sudarso Paoman Indramayu.

Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu Ustadz. Tauhid menjelaskan bahwa PKS Muda adalah struktur DPD PKS di bawa Bidang Kepemudaan yang memfasilitasi pemuda kreatif. Menurutnya PKS Muda merupakan tempat yang pas buat anak muda kreatif dan gaul. Ia berharap Wadah ini bisa mengeksplorasi minat dan bakat kreatifitas pemuda sebagai pewaris peradaban.

Tauhid melanjutkan bahwa Karakter anak muda itu, ekspresif dan suka bergaul. Mereka butuh eksis dan senang akan tantangan katanya. Hal itu menjadi peluang dakwah partainya menyasar segment pemuda di kancah politik.

“PKS lahir sebagian besar dari tangan anak – anak muda oleh karena itu program yang digagasnya bagian dari sejarah partainya, bahwa anak muda menjadi segmen yang tidak diabaikan partainya” Pungkasnya

Sementara itu Khaerul Anam yang dipercaya sebagai nakhoda PKS  Muda di Indramayu berharap program yang digulirkanya bisa menciptakan daya tarik anak – anak muda untuk mengenal PKS.

Salah satu kegiatan yang digelar saat ini berupa turnamen Mobile Legends, sebuah kompetisi olahraga elektronik atau dikenal dengan istilah eSports. Menurutnya komunitas ini sedang digandrungi oleh kalangan pemuda khususnya para gamer.

“ PKS adalah partai terbuka. Terutama bagi para pemuda lintas komunitas tak terkecuali komunitas gamers. Kegiatan perdana PKS Muda khusus menjangkau para jawara mobile legends” Ungkapnya

Anam menambahkan bahwa karakter pemuda adalah ingin menjadi pemenang.   Maka ia jadikan ajang turnament ini sebagai wadah untuk memberikan motivasi untuk menjadi pemenang.(BI01

Lensa Indramayu - JAKARTA – Salah satu tokoh muda yang digadang-gadang Partai Golkar untuk mendampingi Ridwan Kamil (RK) dalam Pigub Jawa Barat 2018 adalah Daniel Muttaqien Syafiuddin (DMS) yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI dari Indramayu.
Ridwan Kamil / Daniel M
Nusron Wahid, Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa-Sumatera) menyebutkan, saat ini Partai Golkar banyak memiliki stok tokoh yang layak mendamingi RK, salah satu diantaranya,  DMS, yang merupakan putra dari Bupati Indramayu.

Pilihan terhadap DMS sebagai bakal calon wakil RK dalam Pilgub Jabar 2018, sekaligus akan memuluskan RK untuk mendapat tiket menuju Jabar-1 dari Partai Golkar, setelah sebelumnya diusung Partai NasDem.


Selain itu, paduan RK-DMS dalam Pigub Jabar 2018, sekaligus akan mewujudkan harapan warga Jawa Barat yang sejak awal menginginkan pasangan  Gubernur Jawa Barat ke depan berasal dari perwakilan tokoh masyarakat Priangan dan Pantura.

Diketahui, wilayah Jabar terdiri dari 27 kabupaten/kota yang terdiri dari masyarakat Priangan (Sunda) dan Pantura (Jawa). Oleh sebab itu pasangan Priangan-Pantura menjadi yang tepat untuk memimpin Jawa Barat mendatang.

Senada dengan itu, Harry Saputra Gani, Anggota DPRD Kota Cirebon menyebutkan piligan Partai Golkan untuk menyandingkan RK-DMS merupakan pilihan tepat.

Sebab menurut Harry, Duet RK-DMS ini cukup ideal yang mewakili masyarakat Priangan dan Pantura.

Menurutnya, DMS yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI adalah sosok muda yang potensial dari Ciayumajakuning yang juga dari berasal dari partai Golkar. “Apabila mereka diusung Partai Nasdem dan Partai Golkar Jabar, maka pasangan ini akan memenangkan Pilgub,” tegasnya.

Lensa ID - JAKARTA — Peta Pilgub Jabar 2018 nampaknya telah berubah. Partai Golkar mulai berpikir ulang untuk mencalonkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.

April 2017 lalu, Golkar sudah hampir memastikan diri mengusung Dedi. Namun, beberapa hari belakangan, dinamika politik mengubah arah dukungan.

Awalnya, pertengahan Agustus, Koordinator pemenangan wilayah I (Jawa-Sumatera) Golkar, Nusron Wahid memunculkan nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Padahal Golkar kala itu tengah mesra dengan Dedi Mulyadi. Bahkan sudah sampai tahap pencarian wakil dari PDIP.

Sesuai rekomendasi DPD Golkar Jabar, nama Dedi yang diusulkan sebagai calon gubernur. Dedi juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Jabar.


Sekjen Golkar Idrus Marham pun mengakui bahwa Dedi Mulyadi merupakan kader terbaik Golkar di Jawa Barat. Tapi, itu beberapa bulan lalu.

“Saudara Dedi Mulyadi paling memungkinkan dan layak,” kata Idrus di sela Rapat Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Jawa Barat di Karawang, Rabu 26 April.

Kini, peluang Dedi Mulyadi untuk diusung Golkar harus berbagi dengan Ridwan Kamil. Hal ini pun diakui oleh Idrus Marham.

Sampai pada Senin 4 September kemarin, Golkar belum menentukan pilihan di Pilgub Jabar. Namun tak juga Jabar, tapi juga Jateng, Jatim, Sumut dan wilayah lain secara keseluruhan di Pilkada serentak 2018.

Idrus mengatakan, peluang Dedi dan Ridwan sama untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar.

“Kalau sudah fiks pasti kita sudah umumkan. Sebelum diambil keputusan ini, hebatnya Golkar semua bebas berwacana. Ada yang memunculkan Dedi, ada yang mengajukan RK (Ridwan Kamil), ada juga yang mencoba membuat simulasi pasangan-pasangan, kan ada semua. Pandangan kita masih kompetitif, masih bisa bersaing,” kata Idrus.

Soal keputusan kapan Golkar akan menentukan pilihan, Idrus belum mau memastikan. Dia hanya meyakini, hal itu terjadi pada bulan September.

“Tadinya kita bilang September kan, September kan ada 30 hari. Di dalam berpolitik kita harus obyektif melihat realitas politik yang ada, karena kita ingin maju. Pilkada kita jadikan sebuah instrumen memajukan daerah itu,” kata Idrus.

Sementara itu, Dedi Mulyadi tampak pasrah terkait nasibnya yang tengah digoyang dari internal Golkar sendiri. Dia mencoba merendah, namun tetap optimis, bahwa namanya masuk tiga besar di survei Pilgub Jabar walau hanya kepala daerah di kabupaten kecil seperti Purwakarta.

“Saya ini orang desa, mimpin kabupaten yang kecil. Sekarang saya posisi tiga, di Pilgub Jabar. Ya Alhamdulillah walaupun saya orang desa, hanya mimpin kabupaten kecil, tapi masih berada di peringkat ketiga survei. Dan biasanya yang nomor tiga menang di Jawa Barat,” kata Dedi saat rapat bahas Pilkada serentak di DPP Golkar, kemarin.

Saat ini, dia pun lebih memikirkan konsolidasi dengan masyarakat daripada harus dipusingkan dengan maju sebagai Jabar satu atau dua nantinya.

“Fokus pada konsolidasi saja. DPP kan menentukan, tapi masyarakat yang memilih. DPP itu kan hanya memutuskan saja, yang memilih kan masyarakat. DPD kan sudah jelas, kita memiliki kerjasama dengan PDIP,” ujar Dedi.

Lensa Indramayu - CIREBON – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PBNU, Royandi Haikal SH MH ikut menjajaki konstalasi pilkada Kabupaten Cirebon untuk menjadi wakilnya Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi ST.

Keniatan dan tekad untuk terjun di dunia perpolitikan terutama lewat jalur partai politik PKB, Royandi mengungkapkan dasar yang mendorongnya ia maju itu ialah berkaca pada konsep yang dibangun partai PKB ini adalah membela untuk kepentingan rakyat.

“Karena saya murni warga Nahdhatul Ulama, dan PKB ini adalah bentukan orang-orang NU maka saya bersandar sepenuhnya kepartai ini untuk mengabdikan sebagai pelayan masyarakat, terkhusus warga Kabupaten Cirebon,” katanya usai mendaftra sebagai bakal calon wakil bupati Cirebon, Selasa (13/9/2017).

Dikatakan, dorongan dan keniatan tersebut didasari selain karena partainya yang membela kepentingan rakyat, majunya itu juga karena mempunyai dasar kewajiban untuk membangun tanah kelahiranya ini.

“Saya asli putra Cirebon, saya lulusan pesantren Buntet. Namun besar saya di Jakarta. Dan mengapa saya tidak tergerak untuk bangun tanah kelahiran saya. Pastinya ya saya sangat tergerak dengan cara ya mencoba untuk menjadi bagian dari PKB,” jelasnya.
Hal lain yang memotivasi dirinya untuk bersama Mohamad Luthfi ST untuk membangun Kabupaten Cirebon perrama mengenai persoalan pembangunan dan sampah yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Padahal APBD Kabupaten Cirebon cukup besar dibandingkan daerah lain.

“Saya bandingkan dengan daerah lain ternyata kita ketinggalan jauh. Hal inilah yang kemudian juga memacu saya untuk ikut berkontribusi. Tentu dengan menjadi pemangku kebicakan akan lebih mudah membuat kebijakan yang pro rakyat,” timbalnya.
Ditempat yang sama, Ketua Desk Pilkada DPC PKB, Habib Tolkhah Nawawi sangat mengapresiasi terhadap Royandi yang sudah mau turun untuk kepentingan Kabupaten Cirebon. “Pak Royandi ini kan termasuk tokoh Nasional ya. Tapi dia tidak malu sampai turun gunung, kami sangat berterima kasih sudah mempercayakan kepada PKB untuk melakukan perbaikan-perbaikan Kabupaten Cirebon 5 tahun kedepan,” katanya.

Indramayu - Ribuan banner calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) periode 2018-2023 H Mochamad Ridwan Kamil ST MUD, terlihat berjejer di sepanjang pinggir jalan raya hingga di pelosok Desa se-Kabupaten Indramayu.
Tim pemasangan atribut banner Cagub Jabar Ridwan Kamil, Kodir (33) mengaku, banner Cagub Ridwan Kamil yang terpasang di setiap tiang listrik juga pohon sudah sesuai prosedur petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juklis) yang diberikan oleh Tim dari Ridwan Kamil.

"Banner sudah terpasang di 317 Desa di Indramayu. Kalau jumlah benner total ada 3.170 banner dan 31 baliho. Pemasangan benner dimulai pada tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017," kata Kodir.
Dikatakannya, pihaknya sudah berkoordinasi mengenai tata cara pemasangan banner khususnya kepada timnya se-Kabupaten Indramayu, agar tidak menggunakan paku dalam pemasangan banner.
"Mengenai perlengkapan pemasangan itu sudah kami siapkan kawat untuk mengikat banner," jelasnya.
Terpisah, salah satu warga Indramayu, Yoyon Taryono (28) merespon baik dengan adanya pemasangan banner dan baliho Cagub Jabar Ridwan Kamil. Pasalnya, pemasangan benner dan baliho tidak merusak tatanan kota dan sudah sesuai dengan Juklak dan Juknis pemasangan atribut tersebut.
"Melalui atribut banner dan baliho Cagub Jabar Ridwan Kamil yang dipasang di pelosok Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu ini, masyarakat lebih mengenal figur Cagub Ridwan Kamil," katanya
Apalagi, lanjut Yoyon, setelah adanya kunjungan dan temu wicara Cagub Ridwan Kamil di Indramayu pada tanggal 23 Juli 2017 yang lalu, menambah daya tarik masyarakat Indramayu khususnya masyarakat di pelosok pesisir Pantura Indramayu.

Lensa ID - Ketua dan sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mendatangi Bareskrim Polri. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kedatangan dirinya bersama beberapa rekannya untuk menanyakan perkembangan laporan terhadap politisi NasDem, Victor Laiskodat.

Menurut dia, tujuan pihaknya menanyakan kasus tersebut karena Victor juga dilaporkan ke MKD DPR.
"Kami sedang menunggu laporan dari proses di Bareskrim Mabes Polri," kata Sufmi di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017.
Sufmi melanjutkan kedatangan MKD juga meminta Bareskrim Polri proaktif menangani laporan terhadap Victor Laiskodat atas dugaan pencemaran nama baik. Soal laporan Victor, Bareskrim terkendala dalam pemeriksaan pelapor.
"Kami minta agar Bareskrim lebih proaktif untuk menangani perkara ini," ujar Sufmi.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pertemuan juga membahas mengenai hak imunitas anggota DPR. Terkait dengan posisi Victor Laiskodat, kajian hak imunitas tengah dilakukan Polri.
"Sedang dalam rangka penyelidikan apakah perbuatan yang dilakukan itu di dalam rangka menjalankan fungsi sebagai anggota DPR atau bukan itu sedang dalam penyelidikan," lanjut politisi Gerindra.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, pihaknya menjelaskan kendala penyelidikan atas laporan Victor ke MKD. Salah satunya adalah sejumlah pelapor tidak bisa dimintai keterangan.
"Lapornya dari tanggal 4, 6 Agustus, baru kita bisa BAP sekarang. Itu kesulitannya, jadi kita harus dalami dulu pelapor ini. Laporan apa, apa yang dia tuduhkan mana yang dianggap melanggar pidana, itu baru nanti kita carikan alat buktinya kan gitu. Makanya pelapor dan saksi-saksinya, kita BAP lebih dulu," kata Rudolf.
Untuk diketahui, Victor dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik/penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Viktor diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Lensa Indramayu - Majalengka - Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggalang secara online dana kampanye untuk keikutsertaannya dalam Pilkada Jabar 2018.

"Salah satu gagasan adalah penggalangan dana namanya crowdfunding ya. Kalau crowdfunding ini pembiayaan dari warga," kata Emil di Majalengka, Sabtu.

"Ini pola baru, tapi warga jika ingin hidupnya selama lima tahun baik titipkanlah cita-citanya kepada salah satu calon salah satu calon kandidat," lanjutnya.

Emil mengatakan mengingat besarnya biaya kampanye pilkda, untuk itu pihaknya berinisiatif melakukan penggalangan dana crowdfunding kampanye pilkada secara daring.
Penggalangan dana ini akan dilakukan secara transparan dan bisa dipantau secara daring, serta penggalangan dana ini akan dikelola oleh lembaga resmi.

"Contoh di Jawa Barat ada tujuh puluhan ribu TPS kalau satu TPS dua saksi, berarti sudah 140.000 kali 100.000 sudah 14 miliar kan kira-kira hanya buat saksi, belum yang lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan dengan adanya biaya yang tinggi itu, maka pihanya membuat penggalangan dana melalui daring, agar tidak terjerat kasus hukum, ketika harus mendanai Pilkada dengan hasil yang tidak baik.

"Saya sudah merenungi salah satu komponen paling mengkhawatirkan adalah masalah penggalangan dana kampanye, karena tidak ada sebuah mekanisme yang baik dan terukur," tuturnya.

"Dengan mahalnya dana kampanye,akhirnya banyak para kepala daerah yang ingin memainkan APBD di akhir masa jabatan dan ini menyebabkan sebanyak 12 kepala dearah yang kena OTT," katanya menegaskan.

Lensa Indramayu - Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan menyusul hasil sejumlah temuan Pansus. KPK melihat ini sebagai upaya pelemahan.

"Jika benar ada keinginan sejumlah pihak agar KPK berhenti bekerja, tentu itu mudah dibaca. Upaya pelemahan KPK sejauh ini terjadi berulang kali, baik melalui revisi UU KPK hingga pembubaran KPK," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (9/9/2017).

KPK menyoroti upaya pelemahan tersebut bertepatan saat lembaga antirasuah ini sedang menangani kasus besar. Jika memang akan dibekukan, KPK mempertanyakan kelanjutan pengusutan perkara megakorupsi tersebut.

"Saat ini, KPK sedang menangani kasus e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan kerugian negara lebih dari Rp 3,7 triliun. Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," ujar Febri.

Febri selanjutnya ingin memperjelas apakah pernyataan politikus PDIP tersebut merupakan pernyataan perorangan, sikap fraksi, atau DPR secara institusional. Juru bicara KPK ini mengingatkan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya justru mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi.

"Justru dari Fraksi PDIP, misalnya, ketika tim KPK berdiskusi sebelumnya dengan sejumlah pengurus PDIP, ada komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi melalui parpol dan kerja pemberantasan korupsi," tuturnya.

Febri menegaskan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tidak akan berhenti. "Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya Henry Yoso berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan Pansus Angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK.

"Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan Pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapa pun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa, misalnya, merevisi (UU KPK)," kata Henry di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

"Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil," imbuh Henry. 

Diberdayakan oleh Blogger.