Lensa Indramayu  - Sejumlah warga masyarakat Kecamatan Cantigi mendatangi komisi IV DPRD Indramayu, Rabu (1/8), kedatangan mereka terkait buruknya pembangunan jalan poros Desa Cemara Wetan blok bong dan Cor beton di Cantigi kulon.

DPRD kabupaten Indramayu
Warga yang datang langsung disambut baik oleh H.Drs. Muhaemin selaku ketua komisi IV DPRD Indramayu dalam pemaparanya warga menilai pelaksanaan pembangunan jalan ei Cantigi penuh kejanggalan terutama dilihat dari segi spek dan volume.

Lobi gedung Dewan Daerah kabupaten Indramayu

Dalam pertemuan tersebut mewakili masyarakat Cemara Wetan Supri (29),menjelaskan, bahwa pembangunan yang ada di desanya terindikasi banyak penyimpangan dilihat dari volume dan kualitas batu untuk yang dipakai dalam pengerasan jalan, di samping ketersediaan papan informasi yang terkesan ditutup - tutupi. Sulitnya masyarakat untuk dapat mengakses informasi berkaitan dengan pekerjaan pembangunanya menjadi pintu masuk para oknum untuk merampok volume dan kualitas pekerjaan.

" Bagi Badan Publik, penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya. Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik, kita di sini sedang berperan aktif  mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan " jelas Supri

Supri yang juga pegiat sosial, menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah dan seluruh badan publik untuk memenuhi hak warga negara terhadap informasi publik, hal itu tidak ia temukan dalam  pekerjaan bangunan yang dikerjakan oleh pemerintah.

" Pembangunan jalan yang dijanjikan sejak tahun 2017 tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kualitas batu asal-asalan, ditemukan layaknya model galian kuburan dan mereka (pekerja) tidak bisa  menjelaskan maksud model tersebut saat kami tanya " terang Supri.

Sementara itu aktifis GMPD (generasi muda peduli desa) Arifin (35)  yang juga warga masyarakat Cantigi,  ikut mengadukan perihal temuan yang dinilainya ada dugaan kong kali kong antara kontraktor, pengawas  PUPR , hal itu terlihat walaupun pengerjaan dibuat asal – asalan pekeejaan mereka terus berjalan tanpa ada teguran apa pun dari pengawas, padahal pengawas sering ditemui di tempat pekerjaan,

Aripin pun menjelaskan terkait temuanya, dugaan matrial beton titik awal dan akhir berbeda, di mana  titik awal sepanjang 100 meter betonnya seperti kurang campuran semen, diperkiraan memggunakan K 225, besi wiremes ukuran kecil dan  dipasang tidak tersambung  dan hanya dipasang setiap 10 meter, itupun dipasangnya setelah matrial beton turun  dan sudah diratakan baru besi dipasang, bukan itu aja dasaranpun tidak diratakan dulu, dan tidak ada plastik sedangkan plastik itu berfungsi sebagai penghindar serapan air langsung ke tanah agar matrial beton tidak cepat kering dan tidak mudah retak Kata Aripin.

Arifin menambahkan beberapa temuan yang Dia anggap sebagai penyelewengan diantaranya proyek dikerjakan malam hari, papan proyek yang tidak terpasang dan bestek yang asal asalan jauh dari standar cor beton.

"Aneh saja apakah dinas PUPR Kabupaten Indramayu ini melakukan  pembiaran, sebab saya sudah memberikan laporan bahwa ada kerugian negara di sana  tapi tidak ada respon sama sekali,saya juga kurang ngerti kenapa demikian," ujar Arifin

Dalam kesempatan tersebut ketua komisi IV Muhaemin menyayangkan hal seperti itu terjadi . Secara tekhnis volume tidak boleh kurang, terkait aduan seperti ini akan disikapi, yang sederhana saja bahwa papan informasi itu harus ada, dirinya sering menegur dinas terkait agar memperhatikan hal yang kecil dulu, seolah dinas yang disetir oleh para kontraktor katanya.

Sambung Arilin ia menyampaikan terimakasih atas masukannya, saya memahami kondisi Ini kami akan sikapi dari sisi anggaran dan sisi lainya termasuk lubang yang seperti galian kuburan. 

"Saya besok ada dua agenda di bukit barisan problemnya sama nanti kita bisa kroscek. Kita tahu kadangkala dinas yang diatur pemborong bukan sebaliknya " papar Muhaemin.

" Saya termasuk salah satu orang yang keras dalam hal ini , ketika bicara tentang mutu dan kualitas, bicara potensi daerah dan bicara soal reformasi  birokrasi hati saya juga prihatin " tandas Muhaemin.

Masyarakat berharap perlu adanya tindakan tegas dalam hal ini, bangunan yang asal jalan, praktek praktek curang yang sudah menjadi kebiasaan sepecepatnya harus dibenahi.

"Pertemuan hari ini jawabanya normatif menurut kami, ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan para kontraktor atau ada indikasi memang dinas bermain , harusnya dinas malu apabila diatur oleh pemborong " tutup Aripin. (Jo kp)

Lensa Indramayu  -Indramayu_Pemerintah Desa Cemara wetan Kecamatan Cantigi kabupaten Indramayu  secara terang-terangan gunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek cor beton yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2018
.
Photo By lensa Indramayu
Warga mengeluh tentang adanya realisasi Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2018 yang dialokasikan untuk pembangunan jalan cor beton ready mix senilai Rp 411.711.200 dalam pengerjaannya dianggap tidak sesuai aturan yang diinstruksikan oleh kemendes tentang swakelola desa karena dilakukan oleh pihak ketiga.

Hal itu tidak disanggah Wawan selaku bendahara desa saat dikonfirmasi di rumahnya.Wawan membenarkan hal tersebut, ia beralasan warganya kurang berkompeten dalam bidang pengerjaan proyek beton jalan, ia lebih memilih bekerjasama dengan pihak ketiga agar menghasilkan beton berkwalitas baik ketika dikerjakan oleh tenaga ahli dari para pekerjanya.

" Mereka (warga) tidak terbiasa mengerjakan proyek seperti ini, boleh kita kroscek ke lapangan untuk mencari tenaga ahlinya kalo memang ada, di Cemara ini tidak ada yang mampu" tegas Wawan saat ditemui di ruang kerjanya

" Di awal pengerjaan, kami pihak desa menggunakan tenaga warga, tapi itu hanya waktu pengurugan saja, pas ngecornya menggunakan pihak lain yang sudah terbiasa supaya hasilnya cepet dan bagus, " ujar Anak kepala Desa Cemara Wetan tersebut




Menurut pengakuan warga berinisial WR, proyek senilai 411 juta ini diduga telah diborongkan kepada pihak ketiga, bahkan ia mengenal siapa pemborong proyek jalan tersebut.

" Yang memborong proyek itu saya kenal, namanya Ryan orang PP " ungkap pria 40thn ini.

WR juga ternyata memahami UU desa revisi 2014 tentang swakelola dana desa, ia menyebut Pemdes pada proyek kali ini tidak mengikuti aturan kemendes.

" 30% kan upah tenaga, biar warga juga punya tambahan pendapatan dari swakelola dana desa, tujuan dari pemerintah pusat tidak lain agar menjadikan masyarakat mandiri untuk memajukan desanya masing-masing, dalam hal pembangunan. Kalau seperti ini sama saja pemerintah desa tidak mengikuti aturan kemendes " terangnya.

Senada dengan Wr masyarakat sekitar Makrus (45) merasa sangat kecewa  dengan pengerjaan jalan tersebut, karena tidak melibatkan masyarakat sepenuhnya, dan tidak melibatkan warga  menyeluruh dalam musyawarah realisasi ketika akan di bangun.

" Harusnya musyawarah dulu kepada masyarakat ketika ada aturan demikian bukan malah menyepelehkan masyarakatnya sendiri seolah olah tidak ada yang sanggup dan mampu ,mutu dan kualitas di garap oleh pihak ketiga juga belum tentu bener " tandas markus

Seperti yang sudah banyak di ketahui umtuk mendorong Swakelola desa, Kementerian Desa PDTT menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerhakan proyek dana desa. Selanjutnya dana desa hanya boleh dikelola dan proyeknya dikerjakan secara swakelola.

Ketegasan itu disampaikan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di sela acara Rembug Desa Nasional di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Senin (27/117). ” Kami tidak mau ada proyek dana desa yang dikerjakan dengan kontraktor lagi tahun depan. Dana desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah,” kata Eko.

Lensa Indramayu  - Cantigi Indramayu



Lensa indramayu– Pembangunan infrastruktur berupa betonisasi jalan di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu yang sedang dikerjakan menelan anggaran sebesar Rp. 2.218.618.000, Kegiatan tersebut bersumber dari APBD kabupaten Indramayu, namun dalam pengerjaannya dinilai bermasalah

Aktivis GMPD Supriyadi mengungkapkan, pada pelaksanaanya diduga tidak mengikuti standar prosedur pelaksanaan. Seperti tidak mencantumkan  volume dan target pengerjaannya di papan proyek informasi. Menurutnya papan informasi proyek tersebut sebagai amanah Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang transparansi publik.

" Papan tersebut dipasang tersembunyi, di sana tidak  dicantumkan volume  pekerjaaan,  bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi utuh yg menjadi haknya" ujar Supriyadi saat di konfirmasi di tempat kediamannya Selasa (17/7).


Supri melanjutkan bahwa pekerjaan tersebut terkesan asal jadi tidak heran kalau ia menyebutnya sebagai bentuk perampokan.

 " Pekerjaaanya asal, Besi wermes yang terpasang ukurannya kecil dan hanya terpasang di setiap 10 meter saja, terus dasarannya pun tidak dipadatkan terlebih dahulu, ini jelas perampokan namanya " imbuhnya.

Masih dalam  keterangannya supri menjelaskan sepanjang yang diketahuinya bahwa  dasaran cornya tidak dilapisi plastik, padahal menurutnya penting dalam rangkain kerja cor yang langsung bersentuhan dengan tanah.

" Lapisan itu berdampak pada kualitas cor, karena air semen langsung diserap oleh tanah, hingga beton bisa cepat kering, hingga mudah retak " Kata Supriyadi

Hal tersebut dibenarkan oleh AS anggota PP ( pemuda Pancasila) Kecamatan Cantigi  yang juga  ikut kerja di proyek itu menuturkan, besi wiremesh itu memang di pasang setiap 10 meter sekali dan masalah plastik sebagai dasaran pun dirinya pun membenarkanya.

Sementara  itu ketua PPI (perhimpunan petani Indramayu) Desa Panyingkiran Kidul, Tanodin saat di temui awak media menuturkan bahwa papan informasi tidak dipasang di tempat terbuka. Temuan lainnya kata  Tanodin , ketebalan dan tulang atau wiremesh, besi yg di gunakan sangat kecil , begitu juga ketebalan beton diperkirakan cuma 10-11cm saja.

Dihubungi terpisah anggota komisi lV DPRD Indramayu Topik Hadi menjelaskankan hal itu akan dibawanya ke rapat komisi dan sekagus akan memanggil pihak PUPR terkait persoalan tersebut , karena menurutnya itu hak komisi lV untuk menanyakan, jadi Topik belum bisa  menerangkan lebih rinci terkait adanya dugaan Mark up anggaran atau pekerjaan asal-asal itu.terang Topik, melalui hubungan seluler 17/10. (Arp)

Lensa Indramayu  - Pengerjaan proyek embung diduga asal-asalan. Pengerjaan embung oleh Dinas Pengairan ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gabungan kelompok tani setempat. Pasalnya proyek embung yang baru selesai di bangun di wilayah kelompok tani Srengseng Jaya Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, belum genap sebulan sudah ambruk lagi.
Baru Jadi Sudah Ambruk, Proyek Senderan Di Desa Rambatan Kulon, Dianggap Proyek Siluman
Baru Jadi Sudah Ambruk, Proyek Senderan Di Desa Rambatan Kulon, Dianggap Proyek Siluman

Saat di konfirmasi di rumahnya, Agus selaku ketua kelompok tani Srengseng Jaya, tidak bisa menjelaskan, dengan alasan tidak mengetahui terkait bangunan tersebut.

"Saat dibangun, tidak ada konfirmasi sebelumnya, saya tidak tahu siapa pelaksananya, dan program dari mana pun saya tidak tahu" Katanya Selasa 23/01/2018.

Namun menurut Suwadi, selaku lurah setempat dengan singkat mengatakan, Bahwa proyek itu dari Dinas pengairan dan Desa Cuma memberikan lahan saja. "Jadi pihak desa hanya memberikan lahan saja, adapun proyek tersebut milik dinas pengairan" Ketusnya.

Ketika tim media mencoba mendatangi ke kantor BPP Lohbener, Tim media tidak menemukan satupun pegawai  di kantor tersebut. Lalu tim media langsung ke kantor dinas pertanian, Namun lagi-lagi nihil, pasalnya Kabid Rehalintan Anto, tidak ada dikantor. Wartawan mencoba menghubungi lewat  telpon selulernya, namun tidak pernah di respon.

Di tempat terpisah ketua PPI (Perhimpunan Petani Indramayu) Aripin saat di konfirmasi, menjelaskan bangunan itu tidak sesuai dengan speck nya. "Menurut saya mulai dari pondasi dasar saja sudah salah." Terangnya.

Aripin menambahkan bahwa dia mengetahui semenjak awal bangunan itu dikerjakan. "Jadi menurut pandangan saya, awal pembuatannya itu sudah salah, pertama air tidak disedot dulu, kemudian pondasi tidak digali lagi, Ketebalan bawah pun tidak sesuai dengan specknya, lagi pula papan proyek pun tidak ada, Ini kan jelas proyek siluman." Pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada dinas terkait yang mau memberikan penjelasan.

Pena : ARP
Editor: Redaktur

Lensa Indramayu  - Proyek pekerjaan peningkatan Jalan Desa cantigi kulon, Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, yang tidak di pasangnya papan proyek dipertanyakan masyarakat.
Seorang pekerja sedang melakukan pengecoran / foto By. ARP
Pengecoran jalan ini sama sekali tidak menggunakan besi cor. Dikhawatirkan, kekuatan beban jalan tak optimal. “Baru kali ini saya melihat pengecoran jalan utama tidak memakai besi cor. Apa memang dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak harus menggunakan besi cor? Yang jelas, kalau tidak pakai besi cor, nanti kalau ada gempa kecil pun, jalan ini pasti akan retak-retak, bahkan hancur,” Ucap masyarakat sekitar yang tidak mau di sebutkan namanya, yang mengaku telah mengamati pekerjaan kontraktor tersebut selama beberapa hari terakhir. Rabu 13/12/2017.

Sementara itu, Mandor pelaksana proyek, tidak memberikan keterangan apapun mengenai RAB proyek yang tidak menggunakan besi cor tersebut. Pekerjaan Jalan cantigi kulon tersebut akan dikerjakan sepanjang lebih kurang 700 meter.

Terpisah, Kepada wartawan Lensa Indramayu, Ketua GMPD cantigi, jenal menuturkan, Kontruksi jalan beton di kecamatan cantigi semuanya tidak menggunakan besi. "Seharusnya pengecoran tersebut harus di kasih besi cor, sebab besi sebagai penyumbang besar terhadap kekuatan beton, tetapi sekarang di tiadakan"Jelasnya. Dia menambahkan Belum lagi dalam pengerjaanya tidak ada papan proyeknya, sehingga masyarakat tidak tau, Anggaran yg di gunakan, panjang pengecoranya, ketebalannya pengecoranya, lebar jalan yang di cor. "Kami sebagai masyarakat cantigi wajib untuk mengetahui" Katanya.

Laporan : ARP
Editor : Redaktur
Diberdayakan oleh Blogger.